Hukum Pajak Internasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

Hukum Kontrak Miko Kamal.
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
HUKUM PAJAK INTERNASIONAL
HUKUM PAJAK INTERNATIONAL
Hukum internasional PENGERTIAN : Hukum Internasional :
PENGANTAR PERPAJAKAN Arum Saraswati.
AZAS-AZAS HUKUM INTERNASIONAL
LATAR BELAKANG INVESTASI DI INDONESIA
Persaingan dalam pasar bebas (Memahami konteks bisnis global)
PENDAHULUAN SEJARAH PAJAK DI INDONESIA Sebelum Abad XV
Perencanaan Pajak Internasional
PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK
Rika Kharlina E., S.E.,M.T.I. Keseluruhan norma-norma (kebiasaan atau traktat) internasional, yang membatasi kedaulatan dari suatu negara dalam soal pajak.
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
Perencanaan Pajak Internasional
Transaksi Penghasilan dan Pajak dengan Valuta Asing Pertemuan 11
Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5
Pertemuan 13 Hukum Pajak Internasional Matakuliah: J0622 / Pengantar Hukum Pajak Tahun: 2005 Versi: 1 / 1.
MASALAH KEWARGANEGARAAN
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-14 JULIUS HARDJONO
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
Pajak Internasional.
SUMBER SUMBER HUKUM.
Oleh: Ricky W. Griffin Ronald J. Ebert
Pajak Berganda Internasional
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
Dasar- dasar perpajakan
PENGERTIAN, TEORI DAN KARAKTERISTIK HI
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
Penerapan Ketentuan Tax Treaty
Perencanaan Pajak Domestik Pertemuan 09
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.
Yurisdiksi Pemajakan dan Hukum Pajak Internasional
DASAR DASAR PERPAJAKAN
Pertemuan 23 PAJAK MNE.
Latar Belakang Perpajakan Internasional
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN P3B
PENENTUAN HARGA TRANSFER
BISNIS GLOBAL.
By Daniel Damaris Novarianto S.
MANAJEMEN PAJAK.
Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
PERENCANAAN PAJAK INTERNASIONAL
HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
YURISDIKSI PEMAJAKAN.
PKN Standar Kompetensi
PAJAK INTERNASIONAL DR. Waluyo, M. Sc., Ak..
Lingkungan geografis, demografi, ekonomi dan keuangan
Pajak Internasional: Latar Belakang dan Tujuan Pertemuan 1
Ketentuan Tentang Sumber Penghasilan
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
International Tax Law Principles
TATAP MUKA 4 HUKUM PAJAK.
Soal Pertemuan 5 Mata kuliah : F Perpajakan Internasional
Perpajakan 1 Hafiez Sofyani, SE., M.Sc. Stelsel Pajak Sesi 4
HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JERMAN.
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PERUSAHAAN DAGANG ASING YANG MEMPUNYAI PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA PENDAHULUAN Pengertian Perwakilan Dagang Asing tidak.
SUBJEK HUBUNGAN INTERNASIONAL
Kuis 1 Perpajakan Indonesia.
PERPAJAKAN.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
L E T ’ S G O !.
Sistem Hukum Indonesisa ( bahan 12 ) Bahan 12 Sistem Hukum Indonesia
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Organisasi Ekonomi Global
Transcript presentasi:

Hukum Pajak Internasional Materi Kuliah Hukum Pajak Internasional

Pengertian Prof. Dr. Adriani Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam Undang-undang nasional mengenai: Pemajakan terhadap orang-orang luar negeri Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda Traktat-traktat

Pengertian National External Tax Law (Jerman) Hukum pajak internasional merupakan bagian dari hukum pajak nasioanl yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai di luar batas-batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai objeknya maupun subjeknya

Pengertian Keseluruhan kaidah pajak yang berdasar pada hukum antar negara, seperti traktat, konvensi dan sebagainya, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima oleh negara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara-negara yang saling mempunyai kepentingan Keseluruhan kaidah, baik yang berdasarkan traktat, konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima oleh negara di dunia, maupun kaidah nasional yang objek pengenaan pajaknya mengandung unsur asing, sehingga memungkinkan menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih.

Latar Belakang Pajak Ganda (double taxation) Negara berkewenangan untuk mengatur masyarakat, termasuk kebijakan pajak => hak pemajakan (tax right) Berlaku untuk penduduknya maupun penduduk dari negara lain Asas sumber vs asas kebangsaan timbul Pajak Ganda (double taxation)

Subjek pajak menanggung pajak lebih besar Dampak Negatif Subjek pajak menanggung pajak lebih besar

Cara Pencegahan Unilateral Sepihak dilakukan suatu negara menggunakan UU domestik Bilateral Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B – Tax treaty) Multilateral Kesepakatan beberapa negara, misal General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Subjek Pajak WPDN yang mempunyai objek pajak dari LN WPLN yang mempunyai objek pajak dari DN

Sebab terjadinya pajak berganda Domisili rangkap Kewarganegaraan rangkap Bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan Objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara