Prosedur Pengurusan Izin Gangguan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

Sekolah Ilmu & Teknologi Hayati
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
HAK GUNA USAHA Untuk Kepastian Hukum
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PERILAKU BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT 2009
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
MEKANISME PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) di Kota Bandung
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
SUMBER-SUMBER PERMODALAN USAHA
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
 Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami garis besar tentang pajak dan latar belakang, ruang lingkup, struktur serta permasalahan.
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
PROSES KERJA AKREDITASI
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
Penatausahaan Keuangan Daerah
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Surat Keterangan Keimigrasian
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Keberatan, Banding dan Gugatan
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
SOSIALISASI SITU.
OLEH: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
SEKTOR KEHUTANAN Jenis Perizinan
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
LINGKUP PENAGIHAN PAJAK
Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
PENYITAAN.
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
ALUR MENGURUS SURAT PINDAH
PAJAK-PAJAK DAERAH Pertemuan 11
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
SIUP, TDP, IUTM, IUPPT, IUPP, STDW
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
HUKUM PAJAK Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil.
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PENGAIRAN Menu Utama.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Presented by: Cempaka Paramita,
General Affair (Izin Usaha)
TATA CARA PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA.
Formative test PERPAJAKAN 1
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA OPTK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERMENTAN 09/2009.
Pertemuan 3 Pemeriksaan Kantor.
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIPA)
IMPLEMENTASI SISTIM OSS
Perubahan alamat Perusahaan
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

Prosedur Pengurusan Izin Gangguan KEBAG. TATA USAHA 10 Hari 2 Hari 2 hari Surat Izin Diterbitkan KEPALA BPTP2M KEPALA BIDANG 10 hari PETUGAS PEMROSES 3 hari Setelah Pemohon Membayar biaya retribusi & pajak. Pemohon berhak mendapatkan Surat Izin 2 hari Peninjauan lokasi Berita acara Perhitungan retribusi Pembuatan SK Izin 1 Hari Berkas tidak lengkap Formulir dan berkas lainnya Berkas lengkap Penerimaan berkas 10-30 mnt PEMOHON

Prosedur Pengurusan IUJK KEBAG. TATA USAHA 10 Hari 2 Hari 2 hari Surat Izin Diterbitkan KEPALA BPTP2M PETUGAS PEMROSES 3 hari Pemohon berhak Mendapatkan surat izinnya 2 hari Peninjauan lokasi Berita acara Perhitungan retribusi Pembuatan SK Izin 1 Hari KEPALA BIDANG 10 hari Berkas tidak lengkap Formulir dan berkas lainnya Berkas lengkap Penerimaan berkas 10-30 mnt PEMOHON

PROSEDUR PENGURUSAN TDP & SIUP KEBAG. TATA USAHA 10 Hari KEPALA BIDANG 10 hari Surat Izin Diterbitkan 2 hari 2 hari Pemohon berhak mendapatkan Surat izin 2 Hari KEPALA BPTP2M Berkas tidak lengkap PROSES PEMBUATAN SURAT IZIN 30 menit Formulir dan berkas lainnya 15 MENIT PEMOHON PENERIMAAN BERKAS Berkas lengkap

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN REKLAME KEBAG. TATA USAHA 10 Hari 2 hari PENYETORAN PAJAK REKLAME KEPALA BPTP2M PETUGAS PEMROSES Surat Izin Diterbitkan 2 hari Peninjauan lokasi Berita acara Pertimbangan Tim Teknis KEPALA BIDANG 10 hari PERHITUNGAN & PENETAPAN PAJAK Berkas tidak lengkap SUBDIN PENETAPAN & PENAGIHAN MEMBAWA BERKAS YANG DIPERLUKAN BERKAS DISETUJUI PEMOHON TATA USAHA WALIKOTA