Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pencatatan Perkawinan
Advertisements

Perwakafan Tanah (Makalah Disampaikan pada Workshop Manajemen Pertanahan di Jogja Plaza Hotel, 8-10 Agustus 2008) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Penerapan Manajemen “Tertib Administrasi” Dalam Upaya Optimalisasi
MENURUT HUKUM INDONESIA
Hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
CATATAN SIPIL DEWI NURUL MUSJTARI, SH., M.HUM FAKULTAS HUKUM
MUHAMAD ANSORUL HAKIM, S.PdI (GPAI SMKN 1 BOJONEGORO)
(Kepala Biro Kepegawaian)
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
PERANAN DAN FUNGSI NOTARIS DALAM PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT
DEWI NURUL MUSJTARI SRI WIDODO FAKULTAS HUKUM UMY
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK.
Surabaya, DESEMBER 2014 PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
LANDASAN HUKUM KEARSIPAN l UU RI No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (TIDAK BERLAKU) l UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Penerapan Manajemen “Tertib Administrasi” Dalam Upaya Optimalisasi
SKMHT Notariil ?.
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
PROFESI-PROFESI YANG TERBUKA UNTUK SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN BERGELAR (SH, SPN, SP1, CN,MKN) (NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/PEJABAT.
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
Prosedur Pencatatan Pernikahan
ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
Kebijakan Pemerintah Tentang Wakaf
WAKAF TUNAI Rizki Fardila Iin Hidayati Winda Qomariyah Susi Rahmawati
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Wakaf
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
lembaga jaminan dapat dibedakan dalam bentuk
WAKAF ASSALAMUALAIKUM WR. WB NAMA : PEN. AGAMA ISLAN DAN BUDI PEKERTI
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
SEJARAH PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN WAKAF DI INDONESIA
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
NURUL MAGHFIROH,S.H.,LL.M. CHRISNA BAGUS EDHITA PRAJA, S.H.,M.H.
YAYASAN Stichting.
Wakaf dan Permasalahannya
Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Wakaf
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Nurhadi Darussalam, SH., M.Hum.
MASALAH PERTANAHAN TANAH WAKAF DAN PAJAK DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SULTENG Dr. H. Rajindra, S.E., M.M NBM : Di Presentasikan di.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012 081555600830, 085103633384 Twitter : @kuaklojen Facebook : kuaklojen@gmail.com YM : kua_klojen@yahoo.com Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012  

KEDUDUKAN DAN TUGAS KANTOR URUSAN AGAMA

FUNGSI KUA

ORGANISASI

Tugas Kepala KUA

Tugas Tambahan Kepala KUA berdasar UU 41/2004 PP 42/2006 pasal 37 Surat Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/Kp.07.6/1179/2009 Tentang Pelaksanaan Tugas Kepala KUA Kecamatan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adala Kepala KUA dan /atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

Ppaiw bukan hanya kepala kua (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW dihadapan notaris. (5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Organ KUA

Tata Kerja

Ketentuan KMA 517 Tahun 2001 yang tidak ada dalam PMA 39 Tahun 2012 dan tetap berlaku sesuai aturan peralihan

Pejabat Fungsional Khusus yang membantu Kepala Kua adalah PENGHULU Siapakah Penghulu ini ? Dalam Buku Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam Edisi 2004 disebutkan PROGRAM UTAMA KEMENAG ADALAH :

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara No Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 No. 14a Tahun 2005

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005