Http://blp.gresikkab.go.id BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
STANDAR 2.
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Nilai dan rekomendasi sakip
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
PEMBINAAN GURU MODEL BERMUTU
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Selamat Datang Di Tahap Ke 3
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TABALONG
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
Menuju Pusat Unggulan Pengadaan
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
EFEKTIFITAS PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG AKURAT UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI SEKOLAH DI KABUPATEN AGAM Dibuat oleh: Jeki, S.Kom, M.Si PROYEK PERUBAHAN.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
MODERNISASI PENGADAAN
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

http://blp.gresikkab.go.id BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

SKOPPer PeTis (karakter SKOPPer untuk Pengadaan Terintegrasi) LATAR BELAKANG INDIKATOR KONDISI SEBELUMNYA RUMUSAN MASALAH SOLUSI KONDISI SAAT INI INTEGRITAS Masih rendahnya tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa 24%; Tingkat penghematan biaya 23% tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas; Capaian RUP diterbitkan dalam waktu yang sesuai standar dan kualitas rencana pengadaan sebesar 0%; Tingkat kepuasan pelanggan internal mencapai 3,18 dan pelanggan eksternal mencapai 3,23 tetapi keakuratan survey perlu ditingkatkan. Belum adanya mekanisme penegakan integritas; Belum terintegrasinya prosedur pengadaan barang/jasa di tiap tahapan; Kurang proaktif dalam penyelesaian masalah dikarenakan tidak didukung sistem yang menunjang; Belum adanya kolaborasi dengan stakeholder. SKOPPer PeTis (karakter SKOPPer untuk Pengadaan Terintegrasi) Meningkatnya integritas stakeholder; Terintegrasinya prosedur pengadaan barang/jasa di tiap tahapan; Proaktif dalam penyelesaian masalah didukung dengan sistem yang menunjang; Adanya kolaborasi dengan stakeholder. KINERJA: KETEPATAN WAKTU PENGHEMATAN BIAYA KUALITAS TINGKAT LAYANAN area perubahan: Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara, Peraturan Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik

Inovasi: SKOPPer PeTis menggambarkan wadah berisi berbagai aset berharga (alat bantu, paradigma, pengetahuan, kemampuan, dan lainnya) yang perlu dibawa dalam perjalanan penciptaan nilai tambah dalam dunia pengadaan di seluruh Indonesia SKOPPer STRATEGIS menggambarkan pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat KOLABORATIF PeTis (Pengadaan Terintegrasi) terwujud ketika nASi ke PeTis terwujud, yaitu terdapat: 1)Integritas (n); 2)A PeTis (Aturan Pengadaan Terintegrasi); 3)Si PeTis (Sistem Pengadaan Terintegrasi); 4)Ke PeTis (Stakeholder Pengadaan Terintegrasi) ORIENTASI KINERJA PROAKTIF PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Deskripsi Output SKOPPer PeTis

PRODUK BLPBJ GRESIK No. Kategori Produk 1. Integritas (n) Rancangan Perbup Kode Etik Membangun Komitmen seluruh stakeholder dalam bentuk Pakta Integritas Kerjasama penguatan integritas dengan KPK Reviu internal dan Probity Audit Ruangan dengan Finger Print 2. Aturan (A PeTis) Rancangan Perbup PeTis yang mengatur pengadaan barang/jasa dari proses perencanaan sampai penutupan kontrak, contoh: kaji ulang RUP dan mapping paket, skema pembagian paket, rapat hasil PBJ, PAM 11 (sebelas) SOP PBJ 3. Sistem (Si PeTis) Aplikasi Pendukung SKOPPer PeTis RPP Online pada Aplikasi SiPeTis Aplikasi Survey Aplikasi Buku Tamu yang memuat antrian e-Report Penataan ruangan yang berorientasi sistem pelayanan terpadu Pengelolaan dokumen dan pengetahuan (Google Drive dan Sistem arsip yang didukung oleh taksonomi yang memudahkan pencarian) Rencana: Integrasi sistem pengadaan termasuk integrasi dengan e-Planning, e-Budgeting, dan e-Controlling 4. Stakeholder (ke PeTis) Pembentukan TPPBJ yang salah satu tugasnya melakukan pembahasan isu strategis pengadaan, pendampingan paket, dan reviu internal Grup WA PBJ Gresik Forum Pengadaan pada website http://blp.gresikkab.go.id/ Klinik Konsultasi Pengadaan

JUMLAH LELANG KESELURUHAN CONTOH PRODUK SKEMA PEMBAGIAN PAKET NO POKJA POKJA 3 ORANG POKJA 5 ORANG Total Paket per Pokja Barang   PK JK JL satuan dalam 1 M 0,2 0,5 1,0 2,5 5,0 0,05 0,1 0,25 10 25 50 1 POKJA I 7 13 4 2 34 POKJA II 8 12 3 POKJA III/IIIA POKJA IV 14 5 POKJA V 6 POKJA VI POKJA VII JUMLAH LELANG 51 91 29 23 17 238 POKJA VIII POKJA IX/IXA POKJA X POKJA XI POKJA XII POKJA XIII POKJA XIV 19 28 POKJA XV POKJA XVI POKJA XVII POKJA XVIII 11 9 70 96 18 294 JUMLAH LELANG KESELURUHAN Pembagian paket didasarkan: 1. Jenis Pengadaan (Barang/PK/JK/JL/PL); 2. Besaran Nilai HPS; dan 3. Urutan Jumlah Perolehan Paket. Hal ini bertujuan agar: 1. Kemampuan yang sama pada semua jenis pengadaan 2. Terjadi keadilan dalam pembagian honorarium (berdasarkan nilai paket) 3. Terbiasa bekerjasama dengan anggota lainya

DR. IR. AGUS PRABOWO, M.ENG, 10 Juli 2015 TERIMA KASIH “BERSAMA MENUJU MODERNISASI PENGADAAN: sudah saatnya kita bercermin pada struktur pengadaan barang/jasa di negara-negara maju sehingga target pada tahun 2020 jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang rencananya akan diwajibkan, dapat terealisasi” DR. IR. AGUS PRABOWO, M.ENG, 10 Juli 2015