KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Kontinjensi dalam Pengurangan Risiko
Pedoman penerapan sistem mANAJEMEN K3
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MENULIS BERITA BENCANA
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
Indikator Kinerja Utama
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Proses Manajemen Bencana
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PENGURANGAN RISIKO BENCANA pengantar dalam membangun ketahanan komunitas Disampaikan pada materi kelas TRADAS XXVI KMPLHK RANITA, Ciputat 13 Januari 2015.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KARYA TULIS PRESTASI PERSEORANGAN (KTP-2)
DISASTER MANAGEMENT Oleh : Kak Totok
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Konsep Desa dan Kelurahan Tangguh
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD CECEP KURNIA.
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST

TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi menjadi sedang di 6 kab/ kota sejak Pra Bencana, Bencana & Pasca Bencana 2.Proporsi Masyarakat Yang Terlibat dlm Pengurangan Resiko Bencana di 300 Desa/Kel Rawan Bencana di 6 kab/kota dari 6% menjadi 20% 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi menjadi sedang di 6 kab/ kota sejak Pra Bencana, Bencana & Pasca Bencana 2.Proporsi Masyarakat Yang Terlibat dlm Pengurangan Resiko Bencana di 300 Desa/Kel Rawan Bencana di 6 kab/kota dari 6% menjadi 20% TARGET RENSXTRA BPBD 5 TAHUN Menurunnya Resiko Bencana 1.Meningkatnya Persentase Kapasitas dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana dari 5% menjadi 20% 2. Meningkatnya Persentase pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dari 5% menjadi 20% Meningkatnya Respon Time Mengatasi Bencana 1.Rata-rata Penanganan Saat Terjadi Bencana dari 1 hari menjadi 5 Jam 2.Persentase Pengendalian Kejadian dari 70% menjadi 100% Meningkatnya Pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana 1.Persentase Kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (structural) dari 5% menjadi 100%

INTEGRASI PEMBANGUNAN DARI DESA MELALUI PROSES PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA DAN INTEGRASI PROGRAM BERBASIS DESA DENGAN SKPD/LEMBAGA LAIN

TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NoTujuanSasaranIndikator Sasaran Target kinerja pada tahun Terwujudnya Masyarakat Terlatih dan Sadar Ancaman Bahaya -Menurunnya Resiko Bencana 1.Persentase Meningkatnya Kapasitas dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana 5% 10% 15% 20% 100% 2. Persentase pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana 5%10%15%20%100% 2 Peningkatan kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, - Meningkatnya Respon Time dan SDM terlatih 1. Rata-rata Respon Kejadian 5 jam 4.5 Jam4 Jam3.5 Jam3 Jam 2. Proporsi personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten 50%60%70%85%100% 3 Memulihkan daerah terdampak bencana - Meningkatnya Pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana 1. Persentase Kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (structural) 5 %25%50%75%100% 4 Kesejahteraan Pegawai, Sar - pras Memadai, Perenc Monev & Keuangan yg Efisien & Efektif - meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya 2. Persentase pelayanan administrasi tepat waktu 100% 1. Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu 100% 2. Persentase sarana prasarana dan sumber daya yang memadai 100 % 3. Persentase Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel 100 %

PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF PROGRA M INDIKATOR ANGGARAN (Rp Juta) PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN BENCANA Proporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana KEDARURATAN & LOGISTIK Persentase Penanganan Darurat Secara Cepat, Tepat, Terpadu Dan Menyeluruh di Daerah REHABILITASI & REKONSTRUKSI Proporsi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Pasca Bencana Secara Terkoordinasi dan Terpadu Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Persentase layanan administrasi yang tepat waktu, dan ketersediaan sarana prasarana serta SDM JUMLAH