PELATIHAN TEKNIS PENERAPAN “SIAP” PENGURUSAN SP SETNEG DI LINGKUNGAN UNS Yogyakarta, 8-9 Januari 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UPT Komputer Universitas Jambi November 2012
Advertisements

PARA PELAMAR YANG LULUS SELEKSI CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2013
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Prosedur Operasi Standar Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
PROGRAM TRANSFER KREDIT BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
The Green Gadog 31 Oktober SIM  Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi, mulai dari manajer pada jenjang yang.
Implementasi ONLINE TREASURY SYSTEMS
Pelayanan Publik Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
Mekanisme Usul Pembukaan program studi
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
Universitas Padjadjaran
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
Sosialisasi SAPTO Persiapkan sebelum sosialisasi dimulai: Alamat untuk Latihan: sapto-dev.banpt.or.id Akun untuk Latihan: Username = Password.
Sebagai Sarana Bimbingan Masyarakat Di Luar Negeri
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
ALUR MENGURUS SURAT PINDAH
KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA
NOMINASI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
PANDUAN PROKER DIREKTORAT SDM TERPUSAT TAHUN 2017
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
BEASISWA UNGGULAN DIKTI
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Sosialisasi Administrasi Akademik Online
Modern Office Administration
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
BEASISWA UNGGULAN DIKTI
PENGOLAHAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Seksi Sistem Informasi
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih,M.Si
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
Layanan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing Layanan Izin Kerja Sama
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019
PENGHARGAAN SLKS DAN MASA KERJA
RAPAT KERJA WILAYAH RAPI WILAYAH 09 CILACAP
TUGAS POKOK 1. Bertugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan administrasi umum. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua.
PROGRAM PERTUKARAN MAHASIWA TANAH AIR NUSANTARA SISTEM ALIH KREDIT DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI (PERMATA-SAKTI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019 Bagian.
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PELATIHAN TEKNIS PENERAPAN “SIAP” PENGURUSAN SP SETNEG DI LINGKUNGAN UNS Yogyakarta, 8-9 Januari 2017

KONDISI PEMROSESAN SP SETNEG Meningkat sangat signifikan (225,17 %) dari tahun 2016 (147), tahun 2017 (s.d. 31 Desember = 331 dok; 778 org) Total ajuan nasional di Dirjen SDI Dikti = 2763 (UNS=11,98 %)

UPAYA PERCEPATAN Layanan PDLN satu pintu di tingkat Fakultas dan Universitas. Kebijakan dari Ditjen SDI & Dikti dan Biro KTLN Kemsetneg telah menerapkan Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SImPel). UNS telah menyelaraskan dengan menerapkan SiAP. Mengangkat (dan melatih) operator SiAP di setiap unit kerja untuk mengkoordinasikan, verifikasi, dan monitoring proses ajuan SP Setneg di masing-masing unit kerja; Sosialisasi dan koordinasi secara simultan dan periodik; Optimalisasi networking dengan personil pengelola SP Setneg di Ditjen SDI & Dikti dan Biro KTLN Kemsetneg;

MANFAAT PENERAPAN SiAP Pengurusan SP Setneg dapat dilakukan satu pintu di tingkat Fakultas dan Universitas sehingga memudahkan dalam proses monitoring dan pengadministrasian ajuan SP Setneg (www.wcu.uns.ac.id) Mempercepat waktu proses dan menjamin kelengkapan berkas ajuan. Tersedianya arsip dokumen PDLN bagi sivitas akademika UNS yang bisa dimanfaatkan setiap waktu Memudahkan pencarian data dan informasi PDLN yang mendukung terhadap sistem perankingan WCU (www.hukumkerjasama.uns.ac.id) Memudahkan tiap-tiap Fakultas/ Unit Kerja dalam proses perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi anggaran internasionalisasi.

PROSEDUR PENGAJUAN 1. Pemohon PDLN (T. Pendidik/T. Kependidikan/mahasiswa): Input data diri dan data kegiatan di www.wcu.uns.ac.id Upload Letter of Acceptance (LoA) atau undangan cetak dokumen Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Upload dokumen : DRH yang sudah ditandatangani Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani diatas materai 6000 KTP Karpeg/ Karmas Cetak bukti telah input data di SiAP UNS Menyerahkan berkas permohonan disertai seluruh dokumen di atas ke TU Fakultas

1. Pengadministrasian Ajuan di Fakultas/Unit Kerja: TU Fakultas/unit kerja mendisposisi ke pimpinan unit kerja untuk mendapat persetujuan TU Fakultas/unit kerja menerima disposisi pimpinan dan meneruskan ke operator Operator SiAP Fakultas/unit kerja: Menerima disposisi Pimpinan disertai berkas Melakukan verifikasi berkas pengajuan fisik Melakukan verifikasi berkas pengajuan on-line di SiAP Mencetak dan memintakan tanda tangan Pimpinan Fakultas untuk Surat Tugas, Surat Jaminan Pembiayaan dan Surat Pengantar Fakultas Upload dokumen Surat Tugas, Surat Jaminan Pembiayaan dan Surat Pengantar Fakultas yang sudah ditandatangani pImpinan Mengirimkan pengajuan ke TU Universitas dengan tembusan ke Bagian HAK

Melakukan verifikasi berkas pengajuan fisik; 2. Pengadministrasian di Tingkat Universitas: Menerima berkas ajuan fisik dari Fakultas yang telah didisposisi oleh Pimpinan Universitas (Wakil Rektor Bidang Akademik); Melakukan verifikasi berkas pengajuan fisik; Melakukan verifikasi berkas pengajuan on-line; Mencetak Surat Pengantar Permohonan Surat Persetujuan/izin PDLN dan memintakan tanda tangan Pimpinan; Men-download berkas dari SiAP UNS dan mengunggah ke ke SImPel Setneg Mengirimkan seluruh berkas fisik ke Ditjen Dikti dan/ atau Ditjen Belmawa

PERMASALAHAN Pengusulan <1 bulan sebelum keberangkatan. 1) Tidak terpenuhinya persyaratan: Pengusulan <1 bulan sebelum keberangkatan. Belum ada kepastian LoA/Undangan (ketersediaannya, nama yang diundang, nama kegiatan, tanggal kegiatan, nama instansi penyelenggara). Berkas persyaratan yang masih belum lengkap. Kepastian sumber dana PDLN. Kepastian penjaminan penganggaran dana PDLN Belum adanya template surat tugas dan SPPD in English 4) Kurangnya pemahaman terhadap fungsi dan prosedur pengajuan/penerbitan SP Setneg.

Ajuan dari PT ke Kemenristekdikti masih manual dengan berkas fisik (aplikasi belum terintegrasi). Institusi penyelenggara tdk memahami sistem administrasi di negara Indonesia. Pemrosesan perlu beaya yang tidak bisa di- SPJ-kan