Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta REINVENTING GOVERNMENT DALAM PERSPEKTIF MERIT SYSTEM Disampaikan pada Acara Pembekalan bagi PNS Generasi Milenial.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KGS REINVENTING GOVERNMENT con's Teaching Material
Advertisements

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Disampaikan pada acara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Birokrasi dan Pelayanan Publik
KARAKTERISTIK ORGANISASI SOSIAL
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
NEW PUBLIC MANAGEMENT SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA.
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
IRHAM DILMY Wakil Ketua & Komisioner
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Studi Kelayakan Bisnis #desiharsantipinuji
The New Public Service.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
E - Government Elviera Fella Anggun Dwi Fitria
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Kompensasi/Remunerasi PNS
BKD Provinsi DKI Jakarta
SISTEM KOMPENSASI (PAY SYSTEM)
Perencanaan SDM.
Perkembangan Paradigma Birokrasi
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
Hak dan Kewajiban HAK GURU
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
RUANG LINGKUP METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
M I P METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
RUANG LINGKUP METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
M I P METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
BUDAYA DAN ETIKA ORGANISASI (Pertemuan ke-13)
Manajemen Tatap Muka 11.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
HAK DAN KEWAJIBAN.
BUDAYA ORGANISASI dan Etika Organisasi
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta REINVENTING GOVERNMENT DALAM PERSPEKTIF MERIT SYSTEM Disampaikan pada Acara Pembekalan bagi PNS Generasi Milenial Hotel Royal Ambarukmo, 12 Februari 2018 Hari Prasetyo PPM Manajemen – Jakarta

AGENDA Reinventing Government Sistem Merit 1 2 Bagaimana Kondisi Generasi Milenial 3 Tanya Jawab 4

"Mengubah mental priyayi menjadi melayani“ "Tinggalkan mental priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jaga kode etik profesi, pedomani sumpah jabatan. Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja aparatur negara semakin berkualitas dan dapat dibanggakan,“ (Presiden Jokowi) "Mengubah mental priyayi menjadi melayani“ (Menpan RB)

Reinventing Government

Reinventing Government Merupakan representasi dari paradigma New Public Management Tujuan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik dan meningkatkan kualitas pelayanan umum (public serve). Reinventing government, didorong oleh beban pembiayaan birokrasi yang besar, namun dengan kinerja aparatur birokrasi yang rendah. Tekanan publik (pembayar pajak) untuk efisiensi anggaran dan meningkatkan kinerja Pemerintah. Pengoperasian fungsi pelayanan publik yang tidak efisien dan membebani keuangan negara diminta untuk dikerjakan oleh sektor non-pemerintah. Segala hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat dianggap sebagai pemborosan. Warga pun tidak dilihat sebagai abdi lagi, tetapi sebagai pelanggan layanan publik atas pajak yang dibayarkan. Prinsip dalam New Public Management (NPM), “dekat dengan warga, memiliki mentalitas melayani, dan luwes serta inovatif dalam memberikan layanan jasa kepada warga”

Reinventing Government 10 Prinsip Reinventing Government (David Osborne & Ted Gaebler - 1992) Pemerintahan katalis (Catalytic Government: Steering Rather Than Rowing), berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah milik masyarakat (Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving), berorientasi untuk memberdayakan masyarakat tidak sekedar melayani. Pemerintah yang kompetitif (Competitive Government : Injecting Competition into Service Delivery), memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Pemerintah yang digerakkan oleh misi (Mission- Driven Government: Transforming Rule- Driven Organizations), mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakan oleh misi. Pemerintahan yang berorientasi hasil (Results-oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs), berorientasi membiayai hasil bukan masukan.

Reinventing Government Prinsip Reinventing Government (David Osborne & Ted Gaebler - 1992) Pemerintahan berorientasi pada pelanggan (Costumer- Driven Government: Meeting the Needs of the Costumer, Not the bureaucracy ), memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintahan wirausaha (Enterprising Government: Earning Rather than Spending), menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Pemerintah antisipatif (Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure), berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah desentralisasi (Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Team Work), dari hierarkhi menuju partisipatif dan kerja tim. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar (market-Oriented Government: Laveraging Change Through the Market ), mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur pemaksaan)

Sistem Merit

Pengertian Sistem Merit (UU No. 5 – 2014 tentang ASN) Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: Kepastian hukum; Profesionalitas; Proporsionalitas; Keterpaduan; Delegasi; Netralitas; Akuntabilitas; Efektif dan efisien; Keterbukaan; Nondiskriminatif; Persatuan dan kesatuan; Keadilan dan kesetaraan; Kesejahteraan.

Pengertian Sistem Merit Pegawai ASN berfungsi sebagai: pelaksana kebijakan publik; pelayan publik yang profesional dan berkualitas; perekat dan pemersatu bangsa. PNS berhak memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi (PPPK sama dengan PNS tetapi tidak mendapatkan fasilitas, jaminan pensiun & hari tua)

Pengertian Sistem Merit Manajemen ASN (PNS dan PPPK) diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen PNS meliputi: Penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan; Pangkat dan jabatan; Pengembangan karier, pola karier, promosi; mutasi; Penilaian kinerja; Penggajian, tunjangan, dan penghargaan; Disiplin dan pemberhentian; Jaminan pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan. Semua berbasis atas KUALIFIKASI, KOMPETENSI, KINERJA

Aplikasi Sistem Merit Kinerja Pelayanan Publik yang menyebabkan Perlunya Sistem Merit : Pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis. Biaya yang tinggi (high cost economy dan pungutan tambahan). Perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat. Pelayanan yang diskriminatif (mendahulukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok, termasuk kepentingan atasannya ketimbang kepentingan publik). Adanya perilaku malas dalam mengambil inisiatif di luar peraturan. Masih kuatnya kecenderungan untuk menunggu petunjuk atasan. Sikap acuh terhadap keluhan masyarakat. Lamban dalam memberikan pelayanan. Kurang berminat dalam men-sosialisasikan berbagai peraturan kepada masyarakat.

Aplikasi Sistem Merit Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014 merubah paradigma pada PNS.  Memindahkan ASN dari zona nyaman ke zona kompetitif melalui sistem “merit”. UU ASN memandang SDM sebagai aset yang harus dikembangkan mengacu pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja (tidak lagi pada tingkat pendidikan dan lama kerja) Pengelolaan SDM ini guna mendapatkan pimpinan dan pegawai ANS yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan prinsip-pripsip sistem merit.

Aplikasi Sistem Merit Prinsip-prinsip sistem merit dalam proses manajemen SDM (rekrutmen, penempatan, kompensasi, kinerja, pengembangan, pengakhiran hubungan) antara lain: Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil; Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara; Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi; Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat; Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien; Mempertahankan atau memisahkan pegawai ASN berdasarkan kinerja yang dihasilkan; Memberikan kesempatan pengembangan kompetensi kepada pegawai ASN; Melindungi pegawai ASN dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak tepat; Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Bagaimana kondisi Generasi Milenial

Apakah sistem merit ini tepat bagi generasi milenial dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ?

Mengapa Milenial? Generasi Milenial lahir tahun 1980-2000 50% dari jumlah usia produktif adalah Generasi Milenial

Mengapa Penting ? Milenials Merupakan generasi termuda dalam tenaga kerja Tahun 2016 jumlahnya mencapai 50% dari usia produktif Operasi akan berhenti bila tidak ada generasi Milenial dalam organisasi

Mitos atau Fakta ? Job hopper Tidak loyal Generasi instan Oportunis Apakah mereka generasi yang berbeda dari generasi sebelumnya? Bagaimana menyikapinya ?

Karateristik Milenial Purpose of Life Memiliki tujuan hidup yang jelas, keinginan mencapai banyak hal dan bermanfaat bagi dunia Self-Efficacy Memiliki kepercayaan diri dan keyakinan akan kemampuannya, memandang diri sendiri dengan penilaian yang positif Technology Savvy Mudah beradaptasi dengan teknologi dan perangkat digital, sangat membutuhkan teknologi dan perangkat digital dalam kehidupannya sehari-hari Relationship Memiliki kebutuhan untuk membina hubungan, terkoneksi dengan media sosial Positive Open Mindset Karateristik Milenial Memiliki pemikiran yang terbuka dan positif, menuntut fleksibilitas dan kemudahan.

Karakteristik Milenial 4,46 Purpose of Life 4,26 Self-Efficacy 3,79 Technology Savvy 3,57 Positive Open Mind 3,49 Relationship N=1073 Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017

Karakteristik PNS Pemda DIY Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

Preferensi Milenial Work Climate Performance Feedback Total Rewards Company’s Brand Job Leadership Learning & Development Company’s Brand = job security, prestige, align value, social responsibility, customer intimacy Work climate = work site situation, flexibility time and place, relationship among employees, company policy, technology adoption Job = job clarity, job authority, responsibility, opportunity, standard procedure Performance feedback = feedback Total rewards = fairness, financial rewards, non financial rewards, Learning & development = chance to learn, learning facility, career Leadership = supervisor support 7 Dimensi preferensi milenial dalam memilih dan bertahan di sebuah organisasi

Preferensi Tertinggi Milenial 98,7% Tanggung jawab perusahaan terhadap kondisi masyarakat Social Responsibility Kesempatan belajar 95,2% Chance to learn 91,1% Keadilan dalam imbal jasa Fairness 87,5% Kebijakan yang dimiliki perusahaan Company Policy 70,2% Supervisor Support Dukungan atasan Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017)

Preferensi Generasi Milenial vs PNS Pemda DIY 23 Aspek pada 7 Preferensi Milenial Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

Preferensi Generasi Non Milenial vs PNS Pemda DIY 23 Aspek pada 7 Preferensi Milenial Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

JOB HOPPER ? Karyawan milenial akan berpindah organisasi tempat kerja, lebih tinggi daripada generasi non milenial 44 % karyawan milenial akan berkerja di 3 atau lebih organisasi, Sementara 60% karyawan non milenial akan bekerja di 1-2 organisasi saja Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017)

LOYALITAS PARA MILENIAL? Loyalitas karyawan milenial relatif lebih rendah daripada loyalitas karyawan non milenial 65.9 % Bertahan > 5 tahun Karyawan Milenial yang ingin bertahan lebih dari 5 tahun di dalam organisasi yang sama sebesar 58.9%. Selebihnya hanya bertahan kurang dari 5 tahun Karyawan non milenial ingin bertahan di dalam organisasi lebih dari 5 tahun sebesar lebih dari 65%. 58.9 % Bertahan > 5 tahun Non Milenial Milenial Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017)

Mengapa ? Beberapa karakteristik milenial Menyukai tantangan Konektivitas - kolektivitas Multi tasking – technology savvy Value oriented Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017)

Karyawan Milenial Indonesia Mengharapkan …. Atasan dan mentor yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri Imbalan yang sesuai dengan kinerja Atasan yang memberi kesempatan untuk berkontribusi dalam tim Sistem promosi yang jelas Sistem reward yang jelas Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017)

Budaya yang kuat dan saling menghargai Sementara itu Karyawan Non Milenial Indonesia Lebih mengharapkan …. Budaya yang kuat dan saling menghargai Atasan dan yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan menunjukkan kepedulian terhadap tim Job security – perusahaan yg bs menjamin masa depan, memberikan fasilitas kesehatan utk keluarga Sumber: Hasil Riset CHCD PPM Manajemen, 2017)

Alasan Bertahan PNS Pemda DIY *Dalam persentase Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

Alasan Pindah - PNS Pemda DIY *Dalam persentase Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

Benefit Non-Finansial - PNS Pemda DIY Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

DIGITAL - PNS Pemda DIY *Dalam persentase Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

DIGITAL - PNS Pemda DIY *Dalam persentase Survey peserta pembekalan bagi PNS Pemda DIY, Feb 2017

Tanya – Jawab

Terima Kasih

HARI Prasetyo SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT PPM Manajemen Jalan Menteng Raya 9. Jakarta Pusat 10340  021–2300-313  hri@ppm-manajemen.ac.id  www.ppm-manajemen.ac.id