BAB IX PAJAK PENGHASILAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Advertisements

Pajak Penghasilan Pasal 24
SUNSET POLICY.
PENGARUH PENERIMAAN PPh 21 DAN JUMLAH WP TERHADAP Lina Suyanti,
Pajak Penghasilan Pasal 23
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap (AT) Pertemuan 03
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
BAB XVI REFORMASI PAJAK. PENGANTAR Penting & perlunya peningkatan penerimaan dari pajak, perlu diiringi dengan mengurangi sumber dana dari utang, baik.
PENGISIAN SPT 1770S UNTUK KARYAWAN
SUBYEK PAJAK Pertemuan 1.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Sesi 2 Pengantar Akuntansi Pajak
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
PTKP MULAI 1 JANUARI 2009 No Status & tanggungan Jumlah PTKP 1. TK/0
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
PERPAJAKAN INTERNASIONAL KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN BADAN LUAR NEGERI TERKENDALI [ BAB 8 DAN 9 PAJAK INTERNATIONAL, GUNADI ] M. FIRDAUS WAHIDI S.E.,
Kewajiban Setor dan Lapor
Materi 7 Pengertian PPh Ps 24 Penghitungan PPh Ps 24
Materi 7.
KONSEP PAJAK PENGHASILAN
PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
Tugas 5.1 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
PAJAK ?.
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
SURAT PEMBERITAHUAN IV Pasal 1 UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN 2 PAJAK PENGHASILAN – UMUM (2)
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
Optimalisasi Pembayaran Pajak untuk Menghemat Pajak
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka perhitungan pajak Penghasilan akhir tahun Mengidentifikasi cakupan anggota keluarga yang memperoleh penghasilan.
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
Soal Pertemuan 5 Mata kuliah : F Perpajakan Internasional
Analisis PPH Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Penerapan Self Assessment Duwi Nopiyanti for further detail, please visit
Perpajakan 1 Hafiez Sofyani, SE., M.Sc. Stelsel Pajak Sesi 4
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
PENERIMAAN PEMERINTAH: DALAM NEGERI & LUAR NEGERI
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
PERLAWANAN PAJAK Hafiez Sofyani, SE. M.Sc.
Pengawasan SPT(surat pemeberitahuan pajak tahunan)
Pertemuan II Pajak Penghasilan (PPh)_
Kuis 2 Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 25
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
REKONSILIASI FISKAL & SPT Tahunan PPh
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
Pajak Penghasilan.
Kewajiban Pajak dan Pelaporan PPATK Bagi Koperasi Kredit.
Transcript presentasi:

BAB IX PAJAK PENGHASILAN

PENGANTAR UU no. 7 tahun 1991, ttg PPh PPh: pajak langsung & mrp sumber utama penerimaan negara

Penerimaan PPh diupayakan dg: Ekstensifikasi (dg penggalian potensi subyek PPh yg belum terjangkau), Intensifikasi (dg menciptakan mekanisme pembayaran PPh yg efektif agar dpt menjangkau potensi objek PPh

HASIL YG DICAPAI Kinerja Dierktorat Jenderal Pajak (DJP) realisasi penerimaan PPh selalu melebihi target mulai tahun 1994/1995 (103,3%) sampai 1999/2000 (70,6%). Di NSB 2% penduduk mrp Wajib Pajak (WP), jadi penduduk Indonesia sekitar 204 juta seharusnya ada sekitar 4 juta wp. menurut data DJP pada 1 Januari 1998 ada 3.124.992 WP.