HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Advertisements

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi `
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
ASPEK HK ACARA MK.
PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Impeachment atau Pemakzulan
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Pengujian Materi Peraturan Perundang-undangan
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI 5 wewenang Mahkamah Konstitusi PUU SKLN PHPU Pembubaran Parpol Pemakzulan Hukum Materiil Sistem Hukum HTN DAN HUKUM KONSTUTISI (Constitutional Law) Dasar-dasar Bernegara Warga Negara Kelembagaan Negara

SYLLABUS PENGANTAR Pengertian dan Ruang Lingkup Syllabus Metode MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI Pembentukan MK Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang MK Sumber Hukum Acara Peradilan Konstitusi

SYLLABUS PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI Asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi Susunan Hakim Konstitusi Jenis dan Sifat Persidangan Persidangan Jarak Jauh Permohonan Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang Permohonan Online Penggabungan Perkara Pembuktian dan Alat Bukti Putusan Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan

SYLLABUS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Pengujian Undang-Undang Pemohon Permohonan Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

SYLLABUS HUKUM ACARA SKLN Kelembagaan Negara dan Sengketa Konstitusional Lembaga Negara Pemohon Permohonan Termohon Pihak Terkait Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

SYLLABUS HUKUM ACARA PHPU Jenis-jenis Pemilu Jenis-jenis sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu Pemohon Permohonan Termohon dan Pihak Terkait Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

SYLLABUS HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Kedudukan dan Fungsi Parpol Konstitusionalitas Partai Politik Pemohon Permohonan Termohon Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

SYLLABUS HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Pemohon/Pendakwa Permohonan Termohon Alat Bukti Pembuktian Putusan Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

BAHAN BACAAN Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. ----------------------. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. ----------------------. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. ----------------------. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

BAHAN HUKUM UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

BAHAN HUKUM PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Yustisial Mahkamah Konstitusi. PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaimana diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014.

BAHAN HUKUM PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

PERTANYAAN MINGGU DEPAN Bagaimanakan kasus Marbury vs Madison Apa alasan John Marshall membatalkan Judiciary Act.