EFEKTIFITAS PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG AKURAT UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI SEKOLAH DI KABUPATEN AGAM Dibuat oleh: Jeki, S.Kom, M.Si PROYEK PERUBAHAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

KEPALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
JUKNIS KEPANITIAAN TIM PELAKSANA REHABILITASI SEKOLAH SDN NO 200/IX BUKIT MULYA PENANGGUNG JAWAB DIJABAT OLEH KEPALA SEKOLAH KETUA TIM DIJABAT OLEH GURU.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
KISI-KISI TPP DAN PENGUKURAN KINERJA.
Pengukuran Realisasi Fisik Ditjen PSP Tahun 2016
Analisis Kesenjangan Jabatan
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TATA CARA SWAKELOLA.
ASISTENSI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA STRATEGI BISNIS Kab. Gunungkidul 26 Agst 2015
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
S E L A M A T D A T A N G DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
PENINGKATAN NILAI GUNA BAHAN TAMBANG BATU WARNA DI KECAMATAN KOLBANO
PELAKSANAAN ANGGARAN SUMBER : DAK/TP/DK TAHUN
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
22 Maret 2010 MANAJEMEN HUMAS IV.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
MERANCANG PROYEK PERUBAHAN Diklatpim Tk IV Angkatan ke-107 BPS Tahun 2018, Pusdiklat Badan Pusat Statistik, 2 s.d. 3 Mei April 2018 Arbi Setiyawan S.St.,MT.
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
RENCANA AKSI PERUBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

EFEKTIFITAS PEMBUATAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG AKURAT UNTUK PEKERJAAN REHABILITASI SEKOLAH DI KABUPATEN AGAM Dibuat oleh: Jeki, S.Kom, M.Si PROYEK PERUBAHAN DIKLAT PIM IV ANGKATAN I TAHUN 2014

LATAR BELAKANG Sebelum melakukan pembangunan atau rehabilitasi sekolah dilakukan pembuatan dokumen perencanaan Pada waktu survey sering terlupakan dokumentasi keadaan bangunan yang akan direhab, dokumentasi yang diambil hanya plang sekolah, dan beberapa bagian bangunan yang akan direhab. Dokumentasi selama ini hanya berupa photo sehingga jika salah dalam mengambil posisi photo dan jumlahnya tidak sesuai dengan keadaan yang akan direhab maka informasi yang didapatkanpun tidak bisa direfleksikan lagi, dan jika konsultan ragu dengan bentuk bangunan yang akan direhab maka mereka terpaksa kembali lagi kelokasi

LATAR BELAKANG Asistensi dilakukan terhadap kebenaran volume, harga satuan upah/bahan, analisa dan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola Teknis Konstruksi (PTK), dan PPTK, tanpa menghadirkan pihak dari sekolah, padahal pihak sekolahlah nantinya yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Asistensi selama ini dilakukan dikantor Berdasarkan data realisasi pekerjaan rehabilitasi sekolah dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 SMP, SMA dan SMK dengan metoda swakelola, mengalami perubahan pekerjaan /CCO dari perencanaan adalah sebanyak 36 sekolah dari 44 sekolah penerima DAK atau 81,81% mengalami CCO. Nilai kontrak dari 44 sekolah tersebut adalah sebesar Rp ,- Dan nilai CCO yang dilakukan sebesar Rp ,- (15,80%).

TUJUAN Jangka Pendek Selama diklat pim IV Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi SMPN 1 Candung dan SMPN 2 Lubuk Basung yang valid dengan pola baru Jangka menengah Tersedianya semua dokumen perencanaan rehabilitasi Tahun Anggaran 2014 yang valid dengan penurunan persentase besaran CCO dari 15.80% menjadi 10%. Jangka panjang Tersedianya semua dokumen perencanaan rehabilitasi Tahun Anggaran 2015 yang valid dengan persentase besaran CCO kecil dari 5%.

MASALAH Efektifitas Pembuatan Dokumen Perencanaan Yang Valid Untuk Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Di Kabupaten Agam Tingginya Angka CCO pada pekerjaan rehabilitasi sekolah Rendahnya kuantitas pengawasan dari pengelola kegiatan Rendahnya kinerja konsultan perencana Rendahnya wawasan P2S dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi Survey tidak dilaksanakan dengan baik Asistensi dilakukan dikantor

BENCHMARKING Lokus : Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Purwakarta dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta identifikasi dan perbandingan nilai-nilai yang ada sebagai berikut:  Mereka memiliki etos kerja dan integritas yang tinggi sedangkan di Disdikpora Kab. Agam masih rendah  Mereka telah melakukan perubahan mind set bahwa PNS merupakan pelayan bagi masyarakat, sehingga mereka tidak menunggu melayani tapi menjemput layanan sedangkan di Disdikpora Kab. Agam masih menuggu pelayanan  Mereka melakukan inovasi terhadap prosedur lama dengan prosedur yang baru yang berorientasi kepuasan pelanggang. Hal ini akan diadaptasi untuk proyek perubahan.

PERUBAHAN YANG INGIN DIWUJUDKAN  Uraian Tugas : Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana, dan pengadaan sarana pendidikan SMP, SMA dan SMK  Area yang bermasalah: sebelum melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana, langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan dokumen perencanaan, dengan tingginya angka CCO tersirat bahwa kinerja konsultan perencana dalam membuat dokumen perencanaan yang valid sangat rendah. Sehingga perlu dilakukan efektifitas pembuatan dokumen perencanaan yang valid untuk pekerjaan rehabilitasi sekolah.

RUANG LINGKUP PERUBAHAN Survey kesekolah bersama konsultan perencana dengan membuat dokumentasi video serta pembuatan berita acara survey Asistensi draft dokumen perencanaan yang dibuat konsultan perencana disekolah dengan melibatkan PPK, PTK, PPTK dan pihak sekolah.

KEUNTUNGAN Terciptanya dokumen perencanaan rehabilitasi sekolah yang valid bagi SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Agam Menurunnya angka CCO dari 15,80% menjadi kecil dari 10% Terwujudnya kesesuaian pekerjaan rehabilitasi sekolah dengan dokumen perencanaan bagi SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Agam.

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER Aktor Utama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Konsultan Perencana sebagai pembuat dokumen perencanaan Customer Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK. P2S SMP, SMA dan SMK Pemrakarsa Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK Kepala Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK

RENCANA AKSI

PENUTUP KITA BISA