PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Advertisements

Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
Tujuan Lokakarya Untuk berbagi hasil konsultasi pasca 2015 Berbagi pengalaman dan kisah sukses mengenai kontribusi kerelawanan untuk memperkuat pembangunan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
Yusman Syaukat Department of Resource & Environmental Economics Faculty of Economics & Management Bogor Agricultural University.
GOOD GOVERNANCE.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
MDG’s (Millenium Development Goals)
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
MENDORONG KEBIJAKAN LAYANAN LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN MISKIN *dr. Delis J Hehi, MARS (*Anggota DPD RI )
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
Pembangunan Komparatif: Perbedaan dan Persamaan di Antara Negara Berkembang Ekonomi Pembangunan.
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN ?
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Hak, Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Keadilan Lingkungan: Tinjauan untuk Pengelolaan Sumberdaya.
DOSEN : H. R MARWAN INDRA SAPUTRA,SE. Msi/ Aris T,SE.MM.
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
Pertemuan Kedua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif / KKMKI Alat Penilaian untuk Kota Inklusif in Indonesia Di Indonesia Alexander Hauschild Le Meridien.
Kota yang berkelanjutan
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KEMISKINAN`
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN`
PEREKONOMIAN INDONESIA
Ella Ekaristy,S.Pd.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
PEMBANGUNAN EKONOMI KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI
KEMISKINAN.
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Disertai Implementasi Kebijakan dan Korelasinya Terhadap Millennium Development Goals Kelompok.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
Epidemi HIV/AIDS dan Biaya Kesehatan
Pembangunan Ekonomi.
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI.
Ekonomi Pembangunan Ketimpangan Distribusi Pendapatan
ASSALAMUALAIKUM .
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERTEMUAN 4.
Paradigma Pembangunan Gender.
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
POVERTY AND NUTRITIONAL STATUS
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENCERMATI RUU PERPUSTAKAAN (upaya mencari sandingan)
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Community Development
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Negara Maju dan Berkembang
Sustainable Development Goals (SDGs)
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan Ekonomi Inklusif ???

Koreksi & kritik terhadap pembangunan ekonomi eksklusif:  Pertumbuhan ekonomi di tangan sebagian kecil pihak (konglomerat, pengusaha, investor & birokrat).  10 % orang menguasai 85 % aset kekayaan dunia (UNDP) Respon terhadap Millenium Development Goals (MDGs).

Respon terhadap Millenium Development Goals (MDGs).  Deklarasi pada tahun 2000 di UN 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3. Mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan Perempuan, 4. Menurunkan angka kematian anak (AKA), 5. Meningkatkan kesehatan Ibu, 6. Memerangi HIV/AIDs, malaria dan penyakit m 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html

Pembangunan ekonomi inklusif:  Inklusif: akomodatif, tidak diskriminatif, kolektif bukan individualistik.  Sebagai Proses  Sebagai Tujuan

Pembangunan ekonomi inklusif:  Proses untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya di dalam proses pembangunan (IDDC).  Pembangunan yang merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang (Rauniyar & Kanbur, 2009).  Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya (Prasetyantoko, dkk. 2009).

Tiga (3) Syarat Utama Pembangunan ekonomi inklusif:  Menjamin hak-hak politik, sosial, ekonomi warga (demokratis).  Semua warga negara memiliki akses yang sama ke semua program kesejahteraan/pembangunan.  Semua populasi memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar (pendidikan, jaminan kesehatan, perumahan).

Tiga (3) Pilar Utama Pembangunan ekonomi inklusif: Pembangunan Inklusif Pertumbuhan ekonomi (tinggi, efisien & berkelanjutan) Inklusif sosial Jaringan pengaman sosial Tata kelola yang baik

Pembangunan ekonomi inklusif:  Pro-pertumbuhan, pro-orang miskin, pro-kesempatan kerja;  Pola pembangunan yang melibatkan semua warga masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi;  semua anggota masyarakat mempunya peluang yang sama sesuai keahlian masing-masing;  Tidak ada lagi warga (terutama yang miskin) sebagai penonton.  Kolaborasi, kemitraan, jaringan (modal sosial) menjadi strategi inti  Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan utama.

Reformasi di 4 bidang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif:  Struktural  Sosial  Lingkungan  Kelembagaan

Delapan (8) indikator pertumbuhan ekonomi inklusif: 1. Pendapatan (Kemiskinan dan ketimpangan) 2. Pertumbuhan ekonomi & kesempatan kerja 3. Infrastruktur kunci 4. Akses pendidikan & kesehatan 5. Akses untuk infrastruktur kunci 6. Kesetaraan gender 7. Jaringan pengaman sosial 8. Tata kelola lembaga

Bagaimana Pendekatan Pembangunan Inklusif di Indonesia???

Era Pemerintahan Presiden SBY Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP): 1. Periode I (2005 – 2009) 2. Periode II (2010 – 2014) 3. Periode III (2015 – 2019) 4. Periode IV (2020 – 2025)

Enam (6) Strategi Pembangunan Inklusif di Indonesia 1. Pembangunan yang menjamin kesamaan, keadilan & respek terhadap keragaman 2. Pengembangan dan pertumbuhan wilayah merata 3. Pembangunan ekonomi lokal di wilayah 4. Ekonomi nasional terintegrasi dengan globalisasi 5. Keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan 6. Peningkatan kualitas manusia.

Hasil penelitian Amalina Sholiha (2014), Pembangunan Inklusif di Indonesia: 1. Tidak menunjukkan pembangunan yang inklusif karena tidak mampu menurunkan kemiskinan, ketimpangan, dan tidak meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 2. Pembangunan inklusif lebih banyak terjadi di Indonesia Bagian Timur (IBT), meski semakin menurun trendnya. 3. Pendapatan perkapita, investasi pemerintah, partisipasi pendidikan mempunyak pengaruh signifikan dan positif pada pembangunan inklusif dan menurunkan kemiskinan. 4. Sektor pertanian mempunyai pengaruh positif dan signifikan

Tugas Kelompok: Identifikasi/diskusikan kelebihan & kekurangan pendekatan alternatif pembangunan dan perubahan sosial: 1. Community development 2. Sustainable development 3. Pengarusutamaan gender 4. Pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) 5. Pembangunan ekonomi inklusif