Aspek Hukum Dalam Pembangunan UNIVERSITAS TADULAKO By : AMMAR MUHAMMAD F

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

ADR dalam Sistem UU Keluarga Australia
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
USULAN PENYEMPURNAAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
Ketetapan Fiktif Negatif
ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.
Sabtu, 07 Mei UU No. 30 Th 1999 Ttg Arbitrase dan APS 1. Pasal 1 angka 10 “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa.
Arbitrase Dan ADR.
Penyelesaian sengketa Penanaman Modal dan Sanksi
Copyright by P3PHK (Kuliah VI) Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Bag. 1 copyright by
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XII) PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL copyright by Elok Hikmawati.
SANKSI ADMINISTRATIF.
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN POM PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
UU INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INISIATIF DPR RI
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pascasarjana Universitas Terbuka
INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT
Pembahasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
PENYELESAIAN SENGKETA
SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Mediasi Miko Kamal 'Alternative Dispute Resolution'
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Federasi Serikat Buruh
PENYELESAIAN SENGKETA
Federasi Serikat Buruh
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
S.H., Bung Hatta LL.M., Deakin Ph.D Macquarie
PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA EKONOMI SYARIAH
Materi E-Learning Senin, 4 Nov 2013 PENGATURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN HUKUM PERUSAHAAN (7)
Matakuliah : F Aturan Pasar Modal
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
Hukum Arbitrase UU No. 30 tahun 1999
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Alternative Dispute Resolution dalam Sengketa Bisnis
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
Wajib Daftar Perusahaan
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Abolishment of Secrecy Obligation of Third Party
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
Penyusunan, Struktur dan Anatomi Kontrak
MITIGASI HUKUM PENGADAAN
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.
Transcript presentasi:

Aspek Hukum Dalam Pembangunan UNIVERSITAS TADULAKO By : AMMAR MUHAMMAD F

2 Your Coffee Shop Tentang : Penyelesaian Sengketa Sangsi Adminitratif UU No 2 Tahun 2017 Bab 11 & 12 Presentation Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa juga di bahas dalam UU No.2 Tahun 2017, yang mana tertera pada bab 11, pasal 88 yaitu : 1.Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. 2.Dalam hal musyawarah para pihak sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai satuan kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyeselaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. 3.Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyesesaian sengketa yang akan dipilih. 4.Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan c. Arbitrase. Penjelasan Pasal 88 ayat (4) Adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian, namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. (Huala Adolf : 2005) Mediasi Adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. konsiliasi Arbitrase Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

3 Your Coffee Shop Bab 11Pasal Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. 6. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip professional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai peyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

4 Your Coffee Shop Bab 12 Sangsi Adminitratif Pasal 89 1.Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. 2.Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa konstruksi. Pasal 90 1.Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau c. pencantuman dalam daftar hitam. 2.Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan akreditasi; dan/atau c. pencabutan akreditasi. Dan masih banyak lagi pasal mengenai sangsi adminitratif yang dapat di lihat pada UU No.2 Tahun 2017 Bab 12 (Pasal : 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,9 9, 101, 102)

5 Your Coffee Shop THANK YOU! CONTACT US AT: AMMAR MUHAMMAD F