KERJ A RENCAN A ANGGARA N BIAYA DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.LATAR BELAKANG & LEGALITAS B. RINGKASAN KEMAJUAN RKAB PADA TAHUN SEBELUMNYA 1.Sumberdaya.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Advertisements

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
POTENSI SUMBER DAYA ENERGI DALAM RANGKA MENGDUKUNG PROYEK MCA - I
SUBDIT. STATISTIK PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Menyusun rencana kerja Seksi Minyak dan Gas 2. Menyusun persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan.
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Sektor Sosial Menu Utama.
13. Laporan Studi Kelayakan Bisnis
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
dan Peraturan Pelaksanaannya
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
PENYEDERHANAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya.
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
Legalitas Usaha.
LANGKAH PEMBINAAN BAHASA INDONESIA
Hutan Desa (HD).
Wilayah Pertambangan.
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Laporan Studi Kelayakan Bisnis
KONVERSI KP MENJADI IUP, DAN PELELANGAN UNTUK WIUP Dhoni Yusra, SH, MH
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL 2015
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
FORMAT BAGIAN UTAMA SKRIPSI
HAND OUT TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes RICKY FIRMANSYAH FORMASI.
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
PENANAMAN MODAL Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
KARYA INOVATIF PENYUSUNAN STANDAR. PEDOMAN, SOAL DAN SEJENISNYA
PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
Pengelolaan website pemerintah daerah
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
ISU STRATEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Transcript presentasi:

KERJ A RENCAN A ANGGARA N BIAYA 2018

DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1.LATAR BELAKANG & LEGALITAS B. RINGKASAN KEMAJUAN RKAB PADA TAHUN SEBELUMNYA 1.Sumberdaya dan Cadangan 2.Kontruksi dan Infrastruktur 3.Kegiatan Penambangan 4.Pemasaran 5.Perlindungan Lingkungan 6.Keselamatan Pertambangan 7.Pengembangan & Pemberdayaan Tenaga Kerja 8.Keuangan dan Penerimaan Negara

LATAR BELAKANG Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi khususnya pada Desa Gedong Karya dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Maka kami perseorangan Rini Listyaningtyas akan menyelenggarakan suatu kegiatan usaha pada sektor pertambangan dengan komoditas batuan pasir.

ESDM & BKPRD LEGALITAS PTSP Recomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Badan Koordinas Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan Surat Sekretaris Daerag Kabupaten Muaro Jambi Nomor 695/25/SR-BKPRD/BAPPEDA/2017, KEMUDIAN DI TINGKATKAN Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Nomor S-113/DPM-PTSP- 6.1/XXI/2017 Tanggal 4 Desember 2017, KEMUDIAN DI TINGKATKAN Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Pasir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbaru Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor 11/KEP.KA.DPM-PTSP-6/IUP.EKS/I/2018 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (Pasir) Kepada Rini Listyaningtyas Tanggal 12 Januari 2018 dengan luasan 46,9 Hektar. PADA SAAT INI

KERJ A RENCAN A ANGGARA N BIAYA 2018 RINGKASAN KEMAJUAN RKAB PADA TAHUN SEBELUMNYA

SUMBERDAYA DAN CADANGAN