ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI Disampaikan dalam: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019 Oleh: Menteri Dalam Negeri D.I Yogyakarta, 6 Maret 2018 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

1

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RKP 2019 Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi (Januari s.d. minggu keempat April 2018) Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah (UKPPD) FORUM PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN K/L DAN PROVINSI PRAMUSRENBANGNAS RKP 2019 21 s.d 25 April 2018 MEMECAHKAN ISU ISU STRATEGIS NASIONAL SESUAI TEMA RKP 2019 “MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI” KESEPAKATAN Sharing APBD prov, kab/kota Program/Kegiatan, & Pendanaan RKP 2019 Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 5,8% Inflasi 2,5-4,5% Kemiskinan 7-8 % IPM 71,98% Gini Rasio 0,36 *Sumber: Rancagan Awal RKP 2019

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 5 Prioritas Nasional RKP 2019  Tahun Terakhir Pelaksanaan NAWACITA Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pembangunan Manusia Melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman Pengurangan Kesenjangan antarwilayah Melalui pertanian industry, dan jasa produktif Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui pelestarian lingkungan Pemantapan Ketahanan energy, pangan dan sumber daya air Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu Tema RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas PRIORITAS PEMBANGUNAN PROV. DIY TAHUN 2019 MENGATASI KETIMPANGAN WILAYAH MENGATASI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TINDAK LANJUT/ANTISIPASI PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT DUKUNGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN MELALUI PERAN SWASTA APBD Tema RKPD Prov. DI Yogyakarta Tahun 2019 “Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”

Indikator Makro Pembangunan Nasional terhadap Prov D.I Yogyakarta Tahun 2019 Target Pertumbuhan ekonomi Prov. DIY masih dibawah target yang diproyeksikan oleh RPJMN untuk DIY. Untuk itu perlu mengefisiensikan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan nilai ekspor serta mengurangi impor

Rasio Gini 0,440 (Sept, 2017) dan Indeks Williamson Gambaran Gini Rasio DIY Rasio Gini 0,440 (Sept, 2017) dan Indeks Williamson Rasio Gini DIY, 2011-2017 Sumber: BPS DIY, 2017 Indeks Williamson DIY Tahun 2012-2016 Sumber: BPS DIY, Tahun 2017 Pada September 2017, Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 0,440. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,432 dan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,425. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 adalah 0,447 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,435. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2017 adalah sebesar 0,317 mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,340 serta menurun 0,026 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,343. Ketimpangan antar wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu dari 0,4738 pada tahun 2012 menjadi 0,4661 pada tahun 2016. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal. Sumber : RPJMD DIY

Gambaran Angka Kemiskinan DIY Jumlah Penduduk Miskin di DIY September 2012 – September 2017 (dalam ribuan orang) Jumlah penduduk miskin, 466,33 ribu orang. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret - September 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. Jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta pada September 2017 sebesar 12,36 persen. Turun sebesar 0,66 poin selama setengah tahun. Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2017 sebesar Rp 396.271 per kapita per bulan. Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar (71,32) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumber : RPJMD DIY

Gambaran Ketenagakerjaan DIY Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama sepuluh tahun terakhir berfluktuasi pada kisaran 68-73 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi pada angka 2-6 persen Pola TPT semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia, sementara level TPT yang tertinggi terdapat pada kelompok terdidik (berpendidikan SLTA dan sarjana) Persoalan ketenagakerjaan di DIY yang cukup serius adalah meningkatnya jumlah penganggur terdidik. Pada bulan Agustus 2016, proporsi penganggur terdidik mencapai 68 persen dari seluruh penganggur. Sumber : RPJMD DIY

Gambaran IPM DIY Sumber : RPJMD DIY

Isu Strategis yang Menjadi Prioritas Pembangunan MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

ISU STRATEGIS NASIONAL PERENCANAAN & ANGGARAN DAERAH 1 17.07% program dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD 2 25,03% inkonsistensi antara dokumen RKPD dengan PPAS 3 Dokumen perencanaan belum bersih dari kepentingan 4 Tingkat ketaatan penetapan APBD baru diangka 78,2%. 5 Belanja Tidak Langung 59,61%. Belanja Langsung hanya 40,39%. 6 Derajat otonomi fiskal daerah rendah, rata-rata 33,85%. 7 Proporsi Belanja Modal hanya 18,13% dari total belanja 8 WTP 375 daerah (70%), 139 opini WDP (26%) dan 23 daerah opini TMP (4%) 9 Data BPK Semester I 2017 : potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.784 permasalahan (Rp.2,08 T)

100 KAB/KOTA UTAMA UNTUK INTERVENSI STUNTING KAB. ACEH TENGAH 26 KAB. CIREBON 51 KAB. BANGKALAN 76 KAB. KETAPANG 2 KAB. PIDIE 27 KAB. SUMEDANG 52 KAB. SAMPANG 77 KAB. BARITO TIMUR 3 KAB. LANGKAT 28 KAB. INDRAMAYU 53 KAB. PAMEKASAN 78 KAB. HULU SUNGAI UTARA 4 KAB. PADANG LAWAS 29 KAB. SUBANG 54 KAB. SUMENEP 79 KAB. PENAJAM PASER UTARA 5 KAB. NIAS UTARA 30 KAB. KARAWANG 55 KAB. PANDEGLANG 80 KAB. MALINAU 6 KOTA GUNUNGSITOLI 31 KAB. BANDUNG BARAT 56 KAB. GIANYAR 81 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 7 KAB. PASAMAN 32 KAB. CILACAP 57 KAB. LOMBOK BARAT 82 KAB. BANGGAI 8 KAB. PASAMAN BARAT 33 KAB. BANYUMAS 58 KAB. LOMBOK TENGAH 83 KAB. ENREKANG 9 KAB. ROKAN HULU 34 KAB. PURBALINGGA 59 KAB. LOMBOK TIMUR 84 KAB. BUTON 10 KAB. KERINCI 35 KAB. KEBUMEN 60 KAB. SUMBAWA 85 KAB. BOALEMO 11 KAB. OGANKOMERING ILIR 36 KAB. WONOSOBO 61 KAB. DOMPU 86 KAB. GORONTALO 12 KAB. K A U R 37 KAB. KLATEN 62 KAB. LOMBOK UTARA 87 KAB. MAJENE 13 KAB. LAMPUNG SELATAN 38 KAB. GROBOGAN 63 KAB. SUMBA BARAT 88 KAB. POLEWALI MANDAR 14 KAB. LAMPUNG TIMUR 39 KAB. BLORA 64 KAB. SUMBA TIMUR 89 KAB. MAMUJU 15 KAB. LAMPUNG TENGAH 40 KAB. DEMAK 65 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 90 KAB. MALUKU TENGAH 16 KAB. BANGKA BARAT 41 KAB. PEMALANG 66 KAB. TIMOR TENGAH UTARA 91 KAB. SERAM BAGIAN BARAT 17 KAB. NATUNA 42 KAB. BREBES 67 KAB. A L O R 92 KAB. HALMAHERA SELATAN 18 KEPULAUAN SERIBU 43 KAB. KULON PROGO 68 KAB. LEMBATA 93 KAB. SORONG SELATAN 19 KAB. BOGOR 44 KAB. TRENGGALEK 69 KAB. NGADA 94 KAB. TAMBRAUW 20 KAB. SUKABUMI 45 KAB. MALANG 70 KAB. MANGGARAI 95 KAB. JAYAWIJAYA 21 KAB. CIANJUR 46 KAB. JEMBER 71 KAB. ROTE NDAO 96 KAB. TOLIKARA 22 KAB. BANDUNG 47 KAB. BONDOWOSO 72 KAB. SUMBA TENGAH 97 KAB. NDUGA 23 KAB. GARUT 48 KAB. PROBOLINGGO 73 KAB. SUMBA BARAT DAYA 98 KAB. LANNY JAYA 24 KAB. TASIKMALAYA 49 KAB. NGANJUK 74 KAB. MANGGARAI TIMUR 99 KAB. DOGIYAI 25 KAB. KUNINGAN 50 KAB. LAMONGAN 75 KAB. SABU RAIJUA 100 KAB. INTAN JAYA Kondisi Luar Biasa terkait Stunting di wilayah DIY yang perlu untuk menjadi perhatian

ALTERNATIF PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENURUNAN PREVALENSI STUNTING Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting; Melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten dan Kota → review dan pendampingan penyusunan (baru); Sinkronisasi RKPD 2019 → review dan pendampingan penyusunan; Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 100 daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan AKTE; Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran

Pengembangan Smart City “Kota Cerdas”

Pendanaan Desa dan Kemiskinan Periode 2015-2017, Dana yang ke Desa mencapai Rp287,44 T Tahun 2018 Anggaran ke desa Rp107,46T Dana Desa utk Prov DIY Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Perdesaan 361,89 M JPM turun 1,58 juta jiwa (8,8%) 2015 17,89jt 14,09% 2016 17,28 jt 13,96% 2017 16,31jt 13,47% Pemanfaatan Dana Desa melalui skema Cash for Work dapat menjadi solusi untuk mempercepat : penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sekaligus menaikkan permintaan agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan kesenjangan antardesa Sumber : Kemenkeu

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK TA 2015-2018 ASUMSI : Tahun 2015-2016 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa Tahun 2017-2018 berdasarkan laporan kinerja penggunaan Dana Desa tahun 2016 KINERJA PENGGUNAAN 2016 Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa 2017 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sumber : Kemendes PDTT

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADAT KARYA TUNAI DESA Arahan Bapak Presdien PADAT KARYA TUNAI DILAKSANAKAN DENGAN PRINSIP SWAKELOLA DITUJUKAN MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT DESA YANG SECARA EKONOMI MASUK DALAM KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN SKB 4 Menteri NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017; 954/KMK.07/2017; 116 TAHUN 2017; 01/SKB/M.PPN/12/2017 TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PERAN KEMENDAGRI

SIMULASI PADAT KARYA SKENARIO PADAT KARYA NILAI DANA DESA JUMLAH PEKERJA UNTUK PADAT KARYA 2 BULAN JUMLAH PEKERJA UNTUK PADAT KARYA 3 BULAN 20% Dana Desa 12 T 2,250,000 1.500.000 30% Dana Desa 18 T 3,375,000 2.250.000 40% Dana Desa 24 T 4,500,000 3.000.000 50% Dana Desa 30 T 5,625,000 3.750.000 60% Dana Desa 36 T 6,750,000 4.500.000 70% Dana Desa 42 T 7,875,000 5.250.000 80% Dana Desa 48 T 9,000,000 6.000.000 Berdasarkan simulasi padat karya Dana Desa 2018 diketahui, bahwa estimasi penggunaan 20% Dana Desa untuk kegiatan padat karya selama 2 bulan akan menyerap 2.250.000 tenaga kerja, sedangkan untuk waktu kerja 3 bulan akan menyerap 1,5 juta tenaga kerja. Untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja padat karya sebanyak 14 juta orang dibutuhkan alokasi anggaran sebesar 140% Dana Desa tahun 2018 atau sebesar Rp. 84 T Asumsi: harga pasar untuk upah tukang per hari Rp 80.000.- Upah tukang untuk padat karya 80%. yaitu Rp 64.000.- Upah kerja padat karya 2 bulan Rp 3.200.000.- Upah kerja padat karya 3 bulan Rp 4.800.000.-

Rata-rata tingkat defisit selama 5 tahun terakhir sebesar 6,69%

APBD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TA 2017-2018 POSTUR APBD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TA 2017-2018 miliar rupiah Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

APBD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TA 2018 PENDAPATAN APBD PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TA 2018 miliar rupiah Total Pendapatan: 5,182.97 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2018 Rata-Rata = 21.22% BELUM TERINFORMASI Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2018 Rata-Rata = 14.34% ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PEMDA ANTARA LAIN: Efisiensi belanja daerah untuk memperkecil defisit antara belanja dan pendapatan; Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber pendapatan asli daerah; Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan Mengoptimalkan dana Keistimewaan DIY untuk penurunan angka kemiskinan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY

HASIL EVALUASI PTSP S.D. TAHUN 2017 PTSP PROVINSI D.I YOGYAKARTA PROPORSI 544 DAERAH YANG SUDAH MEMBENTUK PTSP DARI 544 PTSP YG TELAH MENETAPKAN SOP HAMBATAN Belum optimalnya pelayanan dalam menetapkan dan melaksanakan sepenuhnya SOP PTSP. sehingga belum ada kepastian waktu penyelesaian dan biaya perizinan dan non perizinan. TINDAK LANJUT Limpahkan sepenuhnya proses & penetapan perizinan dan non perizinan serta SOP PTSP Tingkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui pembinaan dan pengawasan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Tahap Prabencana Tanggap Darurat Tahap Pasca Bencana No Jenis Ancaman Bencana Bahaya Luas (Ha) Kelas Risiko 1 Banjir 158.551 Tinggi 2 Banjir Bandang 3.059 3 Cuaca Ekstrim 287.466 Sedang 4 Epidemi Dan Wabah Penyakit 20.317 Rendah 5 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi 2.476 6 Gempa bumi 313.315 7 Kebakaran Hutan Dan Lahan 12.757 8 Kegagalan Teknologi 1.901 9 Kekeringan 10 Letusan Gunungapi Merapi 7.755 11 Tanah Longsor 44.458 12 Tsunami 7.522

KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2019 Pemerintah telah menyediakan DP4 Jumlah Pemilih per-TPS paling banyak 500 orang Pemilih, TPS dan Logistik Daftar Pemilih Berkelanjutan Pengadaan Logistik Percetakan dan Distribusi Logistik Peran Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam Kampanye Hitung dan Rekap Suara Netralitas Pegawai Negeri Sipil Bentuk Bantuan Dan Fasilitasi

PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2018 HASIL KORTEKRENBANG PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2018

KETERANGAN FORM KORTEKRENBANG PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2018 Lanjutan ..... KETERANGAN FORM KORTEKRENBANG PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2018 FORM 1a Usulan provinsi terhadap program/ kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 266 proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 84 Proyek; FORM 1b proyek daerah yang mendukung prioritas nasional sebanyak 279 proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 99 Proyek; FORM 2 usulan daerah untuk rancangan awal Renja K/L sebanyak 71 Proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 30 Proyek; FORM 3 Program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 206, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 76 FORM 4b Usulan provinsi dan kabupaten/kota terhadap proyek K/L yang mendukung target Pembangunan Nasional (diluar Prioritas Nasional) sebanyak 37, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 5 FORM 5 Kontribusi program/kegiatan provinsi yang mendukung target pembangunan nasional  (diluar Prioritas Nasional) Tahun 2019 sebanyak 46, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 15 FORM 6 Kontribusi program/kegiatan kabupaten/ kota yang mendukung target Pembangunan  Nasional (di luar Prioritas Nasional) sebanyak 24, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 4

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019 Arah Kebijakan Nasional Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019; dan Tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,68 persen, Jawa 58,18 persen, Kalimantan 8,23 persen, Sulawesi 6,26 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,18 persen, Maluku 0,54 persen Papua 1,94 persen. Prioritas Nasional (PN) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah Memprioritaskan belanja daerah terhadap urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan dan kawasan permukiman; trantibum & linmas; dan sosial

TERIMA KASIH 31