MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN
Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011 Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2011.
1. Calon Penggugat/Pemohon atau kuasanya datang menghadap Petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 rangkap. Jika calon Penggugat/Pemohon.
Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat
PENGADILAN PAJAK.
ACARA BIASA.
Proses Administratif.
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan
PERMA NO. 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SLA
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Mediasi 17/04/2017 Mediasi01/08_dL.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
TEKNIK-TEKNIK MEDIASI DALAM PRAKTEK
Mediasi 15/10/2017 Mediasi01/08_dL.
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Federasi Serikat Buruh
(sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
Mediasi 26/08/2018 Mediasi01/08_dL.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Peradilan Umum Kelompok 6 : Desmanto Naibaho Lufita Fidinillah
KELOMPOK 5 PPKN.
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
Fungsi pengadilan agama
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
Pengadilan Tinggi Agama Bandung Oleh : DRS. H.MUHTADIN,S.H
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
BAGAN TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PHI
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI ARIEF PRIANDI A KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI
Ricky Aulia F, S.H Mata Kuliah : Partai Politik & Pemilu Dosen : Dr. Ismail, S.H.,M.H Universitas Bung Karno Pasca Sarjana 2019 AJUDIKASI Berdasarkan.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU) Bimbingan Teknis ToT Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) V. 3.2.0-3 MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU) Bogor, 2-5 Mei 2018

Landasan Hukum 1 2 3 Surat Ditjenmiltun No. 106/Djmt.3/B/01/2016 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2 Perma No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara 3 Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Surat Ditjenmiltun No. 106/Djmt.3/B/01/2016 Perihal Pemberitahuan Standarisasi Penomoran Perkara

Alur Tahapan Proses 1 PENDAFTARAN 2 PENETAPAN 3 PERSIDANGAN 4 PUTUSAN

Alur Tahapan Proses Pendaftaran Jurnal Keuangan Data Umum Tengang Waktu 5 Hari Setelah Putusan Bawaslu 7-13 Maret 2018 (Sengketa Penetapan Partai Politik) 8-12 Oktober 2018 (Sengketa Pen. Calon DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden) Jurnal Keuangan Data Umum

Alur Tahapan Proses Penetapan PMH pada hari pendaftaran Perbaikan gugatan paling lama 3 hari Penetapan Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Perbaikan Gugatan Court Calendar Penetapan Hari Sidang

Alur Tahapan Proses Persidangan Pembacaan Gugatan Jawaban Pembuktian Putusan

Alur Tahapan Proses Putusan Pembacaan Gugatan Jawaban Pembuktian Paling lama 21 hari terhitung sejak Gugatan dinyatakan lengkap Pembacaan Gugatan Jawaban Pembuktian Putusan

User Kasir Meja 2 Ketua Panitera Hakim PP Jurnal Keuangan Data Umum,minutasi PMH Pen. PP, Pen. Jurusita Perbaikan Gugatan, PHS, Court Calendar, Putusan Court Calendar, Penundaan Jadwal Sidang

Tidak ada Dismissal Proses Tidak ada Pemeriksaan Persiapan Catatan Tidak ada Dismissal Proses Tidak ada Pemeriksaan Persiapan Ada Perbaikan Gugatan Court Calendar Tidak ada upaya hukum

Thank You !