Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MDGs Suatu kesepakatan global dalam KTT- PBB di New York untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan alam; Dideklarasikan oleh pimpinan 189 negara;
Advertisements

PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
MDGs Goal 5 IMPROVE MATERNAL HEALTH Kelompok 6 IKMA 2010 Anggi Rekha Ulya April Yenni Angga Rizka Nova Indi.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH
KUESIONER RUMAH TANGGA Blok V
Laporan Pencapaian MDGs Provinsi Kepulauan Riau
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Laporan Pencapaian MDGs
Introducing PowerPoint 2007
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
MDG’s (Millenium Development Goals)
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2012
MENDORONG KEBIJAKAN LAYANAN LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN MISKIN *dr. Delis J Hehi, MARS (*Anggota DPD RI )
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
Laporan Pendahuluan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 BADAN PUSAT STATISTIK.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
MDG DAN PERENCANAAN KESEHATAN DI ERA DESENTRALISASI
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Kondisi Kemiskinan.
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
RISET KESEHATAN DASAR ( RISKESDAS ) 2013
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
Pentingnya Data Terpilah Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan Dr. Soedarti Surbakti.
AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI JAMBI
KESEHATAN REPRODUKSI Analisis & Hasil RISKESDAS 2010.
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PULAU KALIMANTAN
RAPAT KOORDINASI FORUM DATA KABUPATEN GRESIK 11 MARET 2015
Epidemi HIV/AIDS dan Biaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
PETA JALAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT Jawa Barat Menyongsong SDGs
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Pencapaian Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Daerah INDRIANA NUGRAHENI Manajer Pilar Pembangunan.
PERAN SERTA DAN SINERGITAS DATA TERKAIT PENYUSUNAN RAD TPB/SDGs
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pencapaian Universal Access Melalui Program Hibah Air Limbah Setempat
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
Pemerintah Kota Palopo Disampaikan oleh : Kepala BAPPEDA KOTA PALOPO Februari 2019 BAPPEDA KOTA PALOPO SeminarSDGs.
Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
RANCANGAN RENJA DINAS PPPA DALDUK KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR MDGs KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 DAN PERSIAPAN DUKUNGAN TERHADAP TPB/SDGs Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RESUME PERSANDINGAN CAPAIAN TARGET MDGs PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 s/d 2015 DARI TOTAL 56 INDIKATOR = 25 INDIKATOR SDH TERCAPAI (ACHIEVE), 25 INDIKATOR AKAN TERCAPAI (ON TRACK), 6 INDIKATOR TDK TERCAPAI (OFF TRACK)

Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan SECARA UMUM INDIKATOR KEMISKINAN SDH TERCAPAI Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Indikator PROVINSI Acuan Dasar Data RAD MDGs 2014 Data Saat Ini Target MDGs 2015 Status Sumber Semester 1 Semester 2 1 8 9 11   12 13 14 TARGET 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurangdari US $ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari BPS, Susenas (2015) 1.1.a Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional 11,04 % (2008) 6,5 6,23 (Maret 2015) 6,10 (Sept 2015) 6 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,61 (2008) 1,15 0,90 (Maret 2015) 0,69 (Sept'2015) Target 1 B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1,4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga Kerja -9,09 % (2008) -5,06 - 7,07 (2011) -4,39 BPS Susenas 1,5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 57,17 % (2008) 64,71 52,33 (2014) 62,39 (2015) 65,98 BPS Sakernas Agustus 2015 1,7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 38,20 % (2008) 31,9 41,06 (2015) 43,96 (2015) 30,64 BPS (Agustus 2015)

Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1,8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi 25% 14 17,32 (2014) 16,6 (2015) BPS, Riskesdas 1.8a Prevalensi balita gizi buruk 6,80% 3,6 3,67 (2014) 3,5 1.8b Prevalensi balita gizi kurang 18,20% 10,5 13,7 (2014) Riskesdas 1,9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum :   1.400 Kkal/kapita/hari 21 % (2008) 8,5 26,45 (2013) BPS (Susenas 2013) 2.000 Kkal/kapita/hari 69,5% (2008) 35,32 79,51 (2013)

BPS, Dinas Kesehatan, SDKI, BKKBN 6 INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI Tujuan 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 5,1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hdup 359 (SDKI 2012) 157 57 (2015) 102 BPS, Din. Kesehatan 5,2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 73,74 % (2008) 91,95 91,95% 63,27(tri.3/ 2015) 90 TARGET 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 5,3 Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara 55,29 % (2008)   63,69 BPS, Dinas Kesehatan, SDKI, BKKBN 5.3a Angka pemakaian kontrasepsi / CPR pada perempuan menikah usia 15-49, cara modern 54,93 (2008) 60,1 62,58 61,2 5,4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun 34 (2007) 29,1 30 28,5 5,5 Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) 1 kunjungan : 95 38,3 4 kunjungan : 56 % (1991) 30,49 5,6 Unmet Need(kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) 7,7 % (2007) 4,2 40,47 3,7

Tujuan 6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6,6 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria   6.6a Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) : 11,77 (2004) <2 0,75 (2014) 0,2 (tri.3/2015) Dinas Kesehatan 6,7 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 57,9 meningkat 6,8 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 6,9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberklosis 6.9a Angka kejadian Tuberklosis (semua kasus / 100.000 penduduk/tahun) 92 (1990) 120 32 (2014) 224 6.9b Tingkat prevalensi Tuberklosis (per 100.000 penduduk) 343 (1990) 90 33 (2014) 56 (tri.3/2015) 80 6.9c Tingkat kematian karena Tuber-kulosis (per 100.000 penduduk) 443 (1990) 39 1,4 (2014) 6. 10 Proporsi jumlah kasus tuberklosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS 6.10a Proporsi jumlah kasus tuberklosis yang terdeteksi dalam program DOTS 20 % (2000) 70 28,3 (2014) 6.10b Proporsi kasus Tuberklosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 82,05 % (2007) 85 28 (2014) 19,80 (tri,2/2015)

Tujuan 7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 7,8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minumlayak, perkotaan dan pedesaan 59,10 % (2008) 75% 31,56 (2013)   80% BPS (Susenas) 2013 7.8a Perkotaan 69,23 % (2008) 29,41 (2013) 85% 7.8b Pedesaan 42,43 % (2008) 65% 29,77 (2013) 7,9 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan 52,80 % (2008) 74,45% 75,93 (2013) 77,50% 7.9a 67,32 % (2008) 94,25% 90,31 (2013) 90 (2013) 95% 7.9b 28,88 % (2008) 54,65% 50,84 (2013) 52,9 (2013 60% Tujuan 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7,1 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 6 % (2020) 6,82% 8,24 (2013) 6% BPS (Susenas),

INTEGRASI KEBIJAKAN RPJMD 2013 – 2018 TERHADAP PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MDGs TAHUN 2015 TUJUAN MDG’S KEBIJAKAN RPJMD 2013 – 2018 MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Kemiskinan : Prioritas 3; Misi 2; Sasaran 6; Strategi 3 dan Kelaparan : Prioritas 9; Misi 2; Sasaran 12; Strategi 8 MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Prioritas 1; Misi 1; Sasaran 1; Strategi 1 MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Prioritas 5; Misi 2; Sasaran 5; Strategi 5; MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Prioritas 2; Misi 1; Sasaran 4; Strategi 2 MENINGKATKAN KESEHATAN IBU MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 12; Misi 5; Sasaran 18 dan 19; Strategi 12 KESELARASAN RPJMD DENGAN INDIKATOR MDGs SEBAGAI PERSIAPAN KESELARASAN DENGAN INDIKATOR TPB/SDGs

PERSIAPAN DAN DUKUNGAN PENYUSUNAN RAD TPB/SDGs RAD TPB/SDGs disusun oleh Pemda Provinsi bersama dengan Pemda Kabupaten/Kota serta melibatkan organisasi non-pemerintah (Ormas, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar) sejak awal; Permendagri No. 7/2018 tentang KLHS RPJMD  memberikan arahan bagaimana mengintegrasikan target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD dan Renstra OPD; Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43/2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs Provinsi Kalimantan Timur Periode RAD TPB/SDGs menyesuaikan dengan periode RPJMD yang berjalan; Matriks RAD TPB/SDGs Kabupaten/Kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RAD TPB/SDGs Provinsi; Pemda Kabupaten/Kota dapat menyusun RAD TPB/SDGs secara lengkap, termasuk matriks yang akan menjadi bagian dari RAD TPB/SDGs Provinsi; Anggaran penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi berasal dari APBD dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR MDGs KALIMANATAN TIMUR TAHUN 2015 DAN PERSIAPAN DUKUNGAN TERHADAP TPB/SDGs BAPPEDA PROV KALTIM-2018

TINDAK LANJUT DI DAERAH (1) Membentuk Tim Koordinasi TPB/SDGs tingkat Provinsi berdasarkan Pergub; Mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah: Bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD, membuat pemetaan target & indikator TPB/SDGs yang telah ada dalam RPJMD dan memutakhirkan target & indikator TPB/SDGs ke dalam RKPD; Bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD, mengintegrasikan tujuan/goals, target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD; Menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai “Wadah/Payung”) dengan berbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll; LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR MDGs KALIMANATAN TIMUR TAHUN 2015 DAN PERSIAPAN DUKUNGAN TERHADAP TPB/SDGs BAPPEDA PROV KALTIM-2018

TINDAK LANJUT DI DAERAH (2) Melaksanakan program & kegiatan pembangunan daerah selaras dengan TPB/SDGs  didukung dengan sumber daya yang memadai sesuai dengan kewenangan, serta didukung dengan data & informasi yang diperlukan; Membangun Kerjasama antara Pemda Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta organisasi non-pemerintah dalam menyusun & melaksanakan RAD-TPB/SDGs; Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan TPB/SDGs di daerah; Melakukan sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi pelaksanaan TPB/SDGs kepada seluruh masyarakat; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs. LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR MDGs KALIMANATAN TIMUR TAHUN 2015 DAN PERSIAPAN DUKUNGAN TERHADAP TPB/SDGs BAPPEDA PROV KALTIM-2018

Pergub Penyusunan RAD SDGs Tahun 2017-2918 BAPPEDA PROV KALTIM-2018

Regulasi PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 - 2018 Tanggal, 17 September 2018 BAPPEDA PROV KALTIM-2018

TERIMA KASIH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERIMA KASIH