Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP

Advertisements

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi

Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada

PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI

BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (PERMEN PU NO 14/PRT/M/2013)

PENERAPAN E-CATALOGUE

Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015

Penjaminan Mutu Pendidikan

PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.

PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.

Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

EVALUASI IMPLEMENTASI SIMPONI dan PENGGUNAAN BAS KEMENTERIAN KESEHATAN

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.

INSPEKTORAT WILAYAH VI

PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM

Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.

Sekretariat Jenderal (Setjen)

kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)

INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.

Inspektorat Kabupaten Sleman

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA

PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI

IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018

PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA

KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud

Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017

KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

2018 PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.

Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biro Hukum dan Organisasi

Sistem Informasi Perencanaan dan

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH

2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

KEBIJAKAN Verifikasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan

OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU

Transcript presentasi:

Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud PROGRESS & KEBIJAKAN Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kemendikbud BIRO UMUM - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pengadaan Barang Jasa Kemendikbud T.A. 2018 Per 09 Juli 2018 Unit Utama Jumlah Paket Nilai Paket (Rp) SEKRETARIAT JENDERAL 674 169,969,332,908 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1274 273,527,572,446 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 1528 741,041,742,374 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 184 24,295,078,327 DITJEN KEBUDAYAAN 457 198,424,750,329 INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 49 6,266,142,665 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 60 8,771,414,958 JUMLAH TOTAL 4226 1,422,296,034,007 Ket : untuk pengadaan barang dan jasa on process belum tercantum dalam kolom ini.

PROGRES IMPLEMENTASI PENGADAAN LANGSUNG T.A. 2018 MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN LANGSUNG (SIMPEL) Eselon I Jml Satker* % Satker Implementasi Simpel Sudah Belum Ditjen Dikdasmen 26 13 66.7% Ditjen Kebudayaan 27 67.5% Sekretariat Jenderal 9 7 56.3% Ditjen Paudikmas 11 23 32.4% Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 10 52.6% Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 24 29.4% Badan Penelitian dan Pengembangan 5 33.3% Inspektorat Jenderal 1 100.0% Total 99 50.0% Update per tgl 6 Juli 2018

SATKER YANG BELUM MENGGUNAKAN SIMPEL (1) Update per tgl 6 Juli 2018

SATKER YANG BELUM MENGGUNAKAN SIMPEL (2) Update per tgl 6 Juli 2018

SATKER YANG BELUM MENGGUNAKAN SIMPEL (3) Update per tgl 6 Juli 2018

Semua pengadaan termasuk PENGADAAN LANGSUNG harus“ELEKTRONIK” PSL69PERPRES1618 Semua pengadaan termasuk PENGADAAN LANGSUNG harus“ELEKTRONIK”

IMPLEMENTASI SIMPEL Surat Edaran Sesjen Kemendikbud No 1773/A.A6.3/LK/2018 WAJIB DIGUNAKAN MULAI MARET 2018 DI SELURUH SATKER Surat Keputusan Menteri No 1764/A.A6.3/LK/2018 PENGARAH & KOORDINATOR IMPLEMENTASI DI UNIT UTAMA Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 – 30 April 2018 PENGADAAN LANGSUNG KEMDIKBUD WAJIB PAKAI SIMPEL

Lata KEKINIAN Menghasilkan INFORMASI untuk Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI Menghasilkan INFORMASI untuk TATA LAKSANA AKUNTABILITAS PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

MANFAAT SIMPEL Otomatisasi proses dan audit trail E-FILING dokumen kualifikasi penyedia E-FILING dokumen pengadaan langsung Memperluas REFERENSI PENYEDIA Mendorong penyedia meningkatkan KUALITAS REFERENSI penyusunan HPS Meningkatkan EFEKTIVITAS dan KUALITAS PELAPORAN

SIMPEL Penyedia Daftar Cukup 1 x u/ seluruh satker Kemendikbud SEDERHANANYA SIMPEL Penyedia Daftar Cukup 1 x u/ seluruh satker Kemendikbud Dokumen Kualifikasi Penyedia diminta cukup 1 x Tidak repot menyiapkan berbagai dokumen PPK/PP/PPHP Tidak akan ada tahapan/dokumen yang terlewat Mengurangi Human Error Proses berjalan tanpa harus ketemu Penyedia Buat HPS, Laporan, Dokumentasi, Audit, dst lebih gampang, .... Dan masih banyak lagi penyederhaan/simplifikasi lainnya....

SIMPEL dapat memfasilitasi MEMPERMUDAH PEKERJAAN? SIMPEL dapat memfasilitasi SATUAN KERJA Percepatan proses pengadaan Dokumen Kualifikasi Referensi pengadaan langsung sebelumnya AUDITOR PERCEPATAN Proses Audit

FOKUS SATKER Pasal 2: RUANG LINGKUP : KEADAAN KAHAR Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi 200 Jt a. Kebutuhan Operasional; b. Teknologi Sederhana c. Risiko Kecil dan atau d. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan atau usaha UMKM kecuali untuk paket pekerjaan yang kompetensinya tidak dapat dipenuhi oleh usaha UMKM 2. Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 50 Jt : KEADAAN KAHAR

FOKUS SATKER Pasal 11 butir g: NILAI MINIMAL YANG DIMASUKKAN Data pembelian langsung dengan nilai diatas 10 Juta Pasal 19: KEADAAN KAHAR Dalam hal terjadi keadaan kahar terkait pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik Pejabat Pengadaan dapat : a. membatalkan/menggagalkan proses pemilihan; b. melakukan penyesuaian jadwal pemilihan c. membuat solusi alternatif Penyelenggara Simpel atas permohonan Pejabat Pengadaan dapat memfasilitasi solusi alternatif Pl 14: AUDITOR

SYARAT PENDAFTARAN SATKER

TERIMA KASIH BIRO UMUM - SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN