EVALUASI implementasi SAKIP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
SASARAN KERJA PEGAWAI.
Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi Eko Rahayu
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Persyaratan Substantif, Teknis,
Nilai dan rekomendasi sakip
Format Isian Data Pelaporan Kegiatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
RAPAT Tim PME LIPI 20 DESEMBER 2011.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III AGUSTUS 2018
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
Contoh penyusunan skp.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
4 4 SELAMAT DATANG PESERTA PENGUATAN SAKIP KABUPATEN ROKAN HULU PENGUATAN SAKIP KABUPATEN ROKAN HULU.
Arahan Persiapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja & Reformasi Birokrasi
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

EVALUASI implementasi SAKIP Jakarta 21-23 Februari 2018 -dIanita ariyantini-

Landasan Hukum Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan SAKIP DI KEMENRISTEKDIKTI Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Irjen Kemenristekdikti Nomor 47/G/KPT/VII/Tahun 2017 Petunjuk teknis Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Unit Kerja di lingkungan Kemenristekdikti.

PERMENPAN &RB NO.12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SAKIP, digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah Pasal 1 Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota Pasal 3 Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun; Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing Pasal 5 Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pimpinan instansi pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi masing-masing mengacu kepada Peraturan Menteri ini Pasal 6 .

Tujuan Memberikan saran perbaikan Memperoleh Informasi Implementasi SAKIP Menilai Akuntabilitas Kinerja Unit Org Memberikan saran perbaikan Penguatan Akuntabilitas Unit Org Memantau tindak lanjut rekomendasi

Perencanaan Tahapan Evaluasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan Unit Organisasi (satker) yang dievaluasi Waktu Evaluasi Dana yang diperlukan dalam evaluasi Kuantitas dan kualitas SDM evaluator Persiapan sebelum evaluasi di lapangan Pelaksanaan evaluasi di lapangan Penyusunan laporan Hasil evaluasi LHE SAKIP di tandatangani pejabat berwenang dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja.

Persiapan sebelum evaluasi Peroleh dan Pelajari LAKIN Identifikasi Dokumen yang diperlukan Peroleh data dan Download dokumen dari website unit Pelajari softfile KKE dan Penilaian Pelajari kriteria dan Persyaratan Penilaian Pelajari PKE Implementasi SAKIP

Pelaksanaan evaluasi di lapangan Kumpulkan dokumen pendukung Lakukan evaluasi dengan KKE Klarifikasi dan perbaikan Exit meeting, ttd Berita Acara, Sampaikan nilai akhir Dokumen Pendukung: Tupoksi, peraturan perundang-undangan yang digunakan, sumber pembiayaan, Renstra, RKT dan PK, IKU, Laporan Akuntabilitas Kinerja, hasil evaluasi sebelumnya dan lain-lain

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KATEGORI NILAI INTERPRETASI AA > 90-100 Sangat Memuaskan A >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal B >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. CC >50-60 Cukup, (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sitem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memilik sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlubanyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Mengidentifikasikan Kemampuan Instansi Pemerintah Untuk: Melaporkan capaian kinerja=pelaksanaan&target Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja Menyelaraskan anggaran dengan apa yang akan dikerjakan Merencanakan target kinerja Menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja;

PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA Perencanaan Kinerja Pengukuran Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN 6 % 15 % 9 % 5 % 12,5 % 7,5 % 3 % 4,5 % 2 % Sistem AKIP TOTAL 30% 25% 15% 10% 80% CAPAIAN KINERJA OUTPUT OUTCOME LAINNYA 5% 20% 55

Komponen Pertanyaan Pada LKE Perancanaan Strategis 20 pertanyaan Komponen Pertanyaan Pada LKE Perencanaan Kinerja Tahunan 19 ptanyaan A. Perencanaan Kinerja Pemenuhan Pengukuran 4 pertanyaan 39 Pertanyaan Kualitas Pengukuran 10 pertanyaan B. Pengukuran Kinerja Implementasi Pengukuran 6 ptnyaan 20 Pertanyaan Pemenuhan Pelaporan 4 pertanyaan C. Pelaporan Kinerja Penyajian Informasi Kinerja 7 ptanyaan 16 Pertanyaan Pemanfaatan Informasi kinerja 5 ptanyaan D Evaluasi Kinerja 12 Pertanyaan Pemenuhan Evaluasi 4 pertanyaan Kualitas Evaluasi Pertanyaan E. CAPAIAN KINERJA 6 Pertanyaan Pemanfaatan Evaluasi 2 pertanyaan TOTAL 93 Pertanyaan Kinerja yang dilaporkan output 3 ptnyaan Kinerja yang dilaporkan outcome 3 ptnyaan

Satuan Jawaban Jawaban Nilai YA/TIDAK YA 1 TIDAK A/B/C A B 0,5 C A/B/C/D/E 0,75 0.5 D 0,25 E Catatan Jawaban YA/TIDAK diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban A/B/C/D/E diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “judgement” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu

TIPs Baca dan pahami Renstra dan LAKIN Unit kerja Beri tanda (post it) pada bagian2 penting seperti, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan capaian Kerjakan LKE mulai dari KKE 1 Capaian, KKE2ATS, KKE 3A IT, KKE3A IS, KKE3A IKU, Jika sudah terisi semua br ke LKE UTAMA Jangan terlalu Over Confident dalam memberikan penilaian, apalagi untuk pengisian awal, lebih baik menilai atas kondisi yang ada, beri catatan perbaikan, lalu dilakukan evaluasi ulang. (biasanya kl udah bagus ga mau mbenerin). Jika ada sesuatu yang tidak jelas, segera komunikasikan dengan penyusun LAKIN Berikan catatan pada LKE UTAMA, Kolom paling Kanan, untuk setiap judgement nilai yg diberikan, agar memudahkan pada waktu klarifikasi dengan pihak yg dievaluasi, apakah kekurangan, atau hal2 yg bisa dirubah untuk meningkatkan nilai. Atau hanya sekedar memberikan penjelasan alasan pemberian nilai tersebut. Perhatikan Kontrol Kerangka Logis, tapi kontrol kerangka ogis bukan hal kaku yang harus kita ikuti, kembali lagi profesional judgemnet diperlukan dalam menilai seiap pertanyaan. JANGAN MENGISI SECARA MANUAL, KOLOM YG BERWARNA ABU-ABU (merusak rumus)

Lanjut ke Kertas Kerja Evaluasi…

EMAIL: danit.itjen@gmail.com WA: 081286128175 TERIMA KASIH EMAIL: danit.itjen@gmail.com WA: 081286128175