LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN Semester II - 2018 Realisasi Anggaran Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Semester II Dit. Pelaksanaan Anggaran Bekasi, 13 September 2018

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Jumlah Pendapatan & Hibah Postur APBN Semester I 2018 Persentase realisasi anggaran semester I TA 2018 (34,92%) lebih tinggi dibandingkan capaian semester I TA 2017 (33,10%) I Account 2017 (Triliun) 2018 (Triliun) APBNP 2017 Realisasi % APBN 2018 A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1.472,71 571,92 38,8 1.618,10 653,50 40,4 II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 260,24 146,12 56,1 275,43 176,83 64,2 III. Penerimaan Hibah 3,11 0,21 6,9 1,20 3,12 260,7 Jumlah Pendapatan & Hibah 1.736,06 718,25 41,4 1.894,72 833,45 44,0   B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1.366,96 498,56 36,5 1.455,09 558,44 38,4 1. Belanja K/L 798,59 263,93 33,1 847,44 295,99 34,9 2. Belanja Non K/L 568,37 234,63 41,3 607,06 262,45 43,2 II. TKDD 766,34 394,76 51,5 766,16 385,57 50,3 1. Transfer ke Daerah 706,34 360,36 51 706,16 349,71 49,5 2. Dana Desa 60,00 34,39 57,3 35,86 59,8 Jumlah Belanja Negara 2.133,30 893,32 41,9 2.220,66 944,01 42,5 C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) (397) (175) 44,1 (326) (111) 33,9 Sumber: Lapsem Pelaksanaan Anggaran Semester I 2018

Realisasi Belanja K/L Realisasi belanja K/L semester I – 2018 meningkat dibanding tahun lalu Realiasi Belanja K/L semester I TA 2018 tertinggi dalam 5 tahun terakhir (34,9%) Realisasi belanja K/L sebesar Rp 296,0 triliun (34,9% terhadap APBN 2018) lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 33,1% Realiasi Belanja Non K/L semester I TA 2018 tertinggi dalam 5 tahun terakhir (43,2%) Realisasi seluruh jenis belanja lebih baik (nominal dan persentase), kecuali belanja modal melambat 14,3% Realisasi Belanja Pemerintah Pusat semester I TA 2018 juga merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir (38,4%) Realisasi tertinggi belanja bansos sebesar 58,3% (tumbuh signifikan 74,8%), diikuti belanja pegawai dan belanja barang yaitu masing-masing 45,6% dan 31,4%

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja ... (1) Realisasi anggaran tertinggi dicatat oleh Belanja Bansos (58,35%), sedangkan yang terendah dicatat oleh Belanja Modal (19,99%) Adapun realisasi Belanja Pegawai mencapai 45,60%, sedangkan Belanja Barang sebesar 31,41%. Realisasi Belanja Barang masih di bawah rata-rata K/L (34,93%) dan di bawah target semester I (40%) Jenis Belanja APBN Realisasi Semester I - 2018 Total % Thd APBN Jan Feb Mar Apr Mei Jun 51 - Pegawai 227.460,3 11.565,4 13.792,6 15.029,1 16.719,5 19.359,1 27.261,7 103.727,4 45,60% 52 - Barang 338.835,9 2.234,3 9.256,0 23.667,5 24.209,2 25.522,8 21.546,1 106.435,8 31,41% 53 - Modal 203.879,2 1.028,4 3.439,3 5.237,0 8.966,2 12.191,4 9.884,3 40.746,7 19,99% 57 - Bansos 77.259,8 5.348,2 8.524,4 4.018,3 12.840,5 8.517,8 5.830,9 45.080,1 58,35% TOT. INC 847.435,2 20.176,4 35.012,3 47.951,9 62.735,3 65.591,2 64.523,0 295.990,0 34,93% TOT. CUMM 55.188,6 103.140,6 165.875,9 231.467,0   % thd APBN 100% 2,38% 6,51% 12,17% 19,57% 27,31% Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja ... (2) Realisasi Belanja Pegawai relatif stabil sejak awal tahun, dan meningkat pada Mei dan Juni (terkait pembayaran TPG, Tunj. Khusus Guru non-PNS, dan THR tahun 2018) Tren Realisasi Belanja Semester I (Bulanan) Dalam miliar rupiah Realisasi Belanja Barang relatif lambat di awal tahun, dan meningkat di bulan Maret kemudian terus stabil (terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang mulai optimal) Realisasi Belanja Modal relatif stabil sejak awal tahun, dan didominasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal peralatan dan mesin meningkat pesat pada April hingga Juni Realisasi Belanja Bansos cenderung fluktuatif, dan didominasi pembayaran PBI program JKN/KIS serta penyaluran PKH.

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengelolaan IKPA di OMSPAN Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Menyusun & menetapkan dok. pendukung pelaksanaan anggaran Reviu DIPA & renc. Kegiatan Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier & data kontrak Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana Mengendalikan UP/TUP Antisipasi & menyelesaikan pagu minus Memastikan penyaluran Bansos & Banper tepat waktu & tepat sasaran Surat Menkeu Menetapkan POK & target capaian output yang proporsional Meneliti & mereviu DIPA untuk dilakukan perubahan seperlunya Memastikan kebenaran data supplier & menyampaikan data kontrak ke KPPN sesuai aturan Menyelesaikan & tidak menunda proses pembayaran serta mengendalikan norma waktu penyelesaian tagihan Menyusun rencana penarikan dana sesuai jadwal kegiatan & melakukan penyesuaian seperlunya secara periodik setiap triwulan Mengoptimalkan pembayaran melalui mekanisme LS, menggunakan UP secara efektif & efisien, mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah, serta memanfaatkan TUP untuk keg. mendesak & sesuai rencana Memastikan tidak terjadi pagu minus & segera melakukan revisi DIPA jika terdapat atau potensi pagu minus Verifikasi data penerima bansos/banper, menyalurkan tepat waktu, dan menyetor kembali sisa dana tidak tersalur Surat Dirjen Pb Target Nilai IKPA Tahun 2018 sebesar 80 (kriteria BAIK) Realisasi Semester I – 2018 sebesar 85,81 (BAIK) dengan rincian: Aspek kesesuaian perencanaan & pelaksanaan : 82,63 (BAIK) Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi : 87,50 (BAIK) Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan : 92,72 (BAIK) Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan : 85,51 (BAIK) Pengelolaan IKPA di OMSPAN Porsi realisasi (TW I – 15%, TW II – 40%, TW III – 60%, TW IV – 90%), 10.000 Revisi DIPA, Deviasi Hal. III DIPA rata-rata <5% per bln, Jumlah SP2D kurang dari 2 juta dok, Dispensasi SPM 0%, Nilai outstanding UP Rp 2 triliun, Penyelesaian tagihan tepat waktu 100%, Pagu minus kurang dari Rp 1 triliun, Dana bansos/banper mengendap di bank penyalur Rp 0, Ketepatan waktu penyampaian data kontrak 100%. Target Strategis IKPA 2018

Capaian IKPA Semester I 2018 No. Indikator IKPA 2017 Nilai Bobot IKPA Tahun 2018 Status Q 1 Q 2 Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran 73,42 81,42 82,63 Meningkat 1. Revisi DIPA 71,55 100 Tetap 2. Deviasi Halaman III DIPA 50,22 62,84 65,25 Kepatuhan Terhadap Regulasi 74,16 81,59 87,50 Pengelolaan UP 80,79 90,20 85,40 Menurun LPJ Bendahara 61,30 84,58 89,59 3. Penyampaian Data Kontrak 58,15 69,99 71,95 Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan 92,79 82,32 92,72 Penyelesaian Tagihan 83,39 67,63 91,36 Penyerapan Anggaran 95,41 80,06 87,25 Retur SP2D 99,64 99,28 99,54 Efisiensi Pelaksaan Kegiatan 85,37 76,99 85,51 Perencanaan Kas 79,02 59,78 75,81 Pengembalian/ Kesalahan SPM 95,58 94,20 95,20 IKPA Agregat 82,19 81,28 85,81 Kesesuaian Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran: Kinerja triwulan II mengalami sedikit peningkatan Capaian tersebut dapat ditingkatkan mengingat rata-rata deviasi hlm. III DIPA per bulan masih sebesar 34,75% Kepatuhan Terhadap Regulasi: Terkait menurunnya kinerja pengelolaan UP, hal ini mengindikasikan terdapat jumlah UP yang melebihi kebutuhan Satker dalam satu bulan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan: Kinerja triwulan II mengalami peningkatan cukup besar Capaian tersebut dapat ditingkatkan dengan menjaga agar tidak lagi terjadi retur SP2D, serta mengurangi persentase keterlambatan penyelesaian tagihan (8,64%) Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan: Capaian tersebut dapat dioptimalkan mengingat terdapat 4,80% SPM yang salah, serta 24,90% RPD yang tidak akurat dapat diperbaiki pada periode berikutnya Sumber: Online Monitoring SPAN, 2018 (diolah)

Frekuensi Transaksi IKPA Semester I 2018 Data frekuensi transaksi IKPA merupakan sumber informasi yang digunakan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L No. Indikator Total 2017 Transaksi Semester I Keterangan 2017 2018 1. Jumlah Revisi 52.072 19.922 5.740 Turun 2. Jumlah DIPA 21.384 21.596 21.001 Berkurang 3. Rata-rata Deviasi Hal. III DIPA per Bulan 48,24% 15,76% 34,75% Naik 4. Jumlah SPM GUP Tepat Waktu 275.818 122.325 125.195 Meningkat 5. Jumlah SPM GUP 341.386 145.075 146.603 6. Jumlah LPJ Bendahara Tepat Waktu 159.419 72.411 94.642 7. Jumlah LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN 260.076 98.278 105.640 8. Jumlah Data Kontrak Tepat Waktu 138.770 69.351 77.789 9. Jumlah Data Kontrak disampaikan ke KPPN 238.621 247.903 108.115 Menurun 10. Jumlah SPM Kontraktual diselesaikan Tepat Waktu 338.371 102.951 101.715 11. Jumlah SPM Kontraktual disampaikan ke KPPN 389.657 125.015 111.329 12. Penyerapan Anggaran*) *)Pagu APBN rilis DJA 95,13% 33,10% 34,90% 13. Jumlah Retur SP2D 50.684 11.417 10.138 14. Jumlah SP2D diterbitkan KPPN 5.095.147 1.943.641 2.314.929 15. Jumlah Renkas Tepat Waktu 67.438 19.870 22.225 16. Jumlah Renkas disampaikan ke KPPN 85.345 35.508 29.316 17. Jumlah SPM Salah/Dikembalikan KPPN 225.293 96.429 116.705 18. Jumlah SPM disampaikan ke KPPN 5.320.440 1.952.003 2.431.634 Sumber: Online Monitoring SPAN, 2018 (diolah)

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER II 2018

Perkembangan Nilai IKPA (2016 – Semester I 2018) Analisis Perkembangan IKPA Semester I Tahun 2018 Perkembangan Nilai IKPA (2016 – Semester I 2018) Capaian nilai IKPA untuk semua aspek terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 Nilai IKPA semester I tahun 2018 memperoleh nilai 85,81 atau meningkat tajam sebesar 18,34 poin (27,30%) dibandingkan semester I 2016 Capaian tersebut juga lebih baik jika dibandingkan nilai IKPA akhir tahun 2017 sebesar 82,19, atau meningkat sebesar 3,62 (4,40%) Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2018 telah berhasil memberikan dampak positif pada kinerja pelaksanaan anggaran

Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja IKPA Isu Langkah Strategis Revisi Anggaran Membatasi pengesahan revisi antar output yang berakibat penambahan pagu belanja perjadin, rapat/konsinyering/seminar, dan honor kegiatan Membatasi pengesahan revisi antar output untuk penggunaan sisa kontraktual atau swakelola yang dialihkan menjadi kegiatan baru Dispensasi Tidak menyetujui UP melampaui besaran pemberian UP Tidak menyetujui pengajuan TUP terhadap TUP yang belum dipertanggungjawabkan Membatasi pemberian dispensasi terhadap pengajuan SPM yang terlambat Identifikasi kegiatan 2017 belum selesai Identifikasi kegiatan Satker tahun 2017 yang masih memiliki sisa pagu signifikan Menghimbau Satker agar tidak melaksanakan kegiatan/kontrak baru berdasarkan hasil identifikasi dan konfirmasi Pagu Minus Monitoring ketersediaan pagu belanja Satker sampai level akun 6 digit Koordinasi dengan Satker untuk segera merevisi DIPA jika terdapat pagu minus Penyaluran Banper & Bansos Memastikan Satker menyampaikan data supplier penerima bantuan yang valid Memastikan tidak ada pengendapan dana bansos di bank penyalur Akurasi RPD Reviu deviasi rencanan Hal. III DIPA secara berkala setiap bulan Mendorong Satker mengajukan revisi Hal. III DIPA UP/TUP Membatasi pemberian TUP Menghimbau Satker melakukan pembayaran melalui LS & mengoptimalkan penggunaan revolving dana UP TIDAK memberikan TUP kepada Satker yang telah melakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 2 kali Penyelesaian Tagihan Monitoring realisasi pembayaran atas data kontrak Meminta Satker menyampaikan SPM sesuai termin pembayaran dalam kontrak

Realisasi K/L Semester I Realisasi Kemenkes Semester I Capaian Target Strategis Kemenkes 2018... (1) No. Indikator Target Strategis Realisasi K/L Semester I Realisasi Kemenkes Semester I Keterangan Kebijakan Semester II 2018 1. Penyerapan Anggaran Tw I (15%) Tw II (40%) Tw III (60%) Tw IV (90%) 34,90% 64,19% Penyerapan anggaran Kemenkes yang tinggi disebabkan realisasi PBI yang sudah sampai dengan Bulan November 2018. Sedangkan penyerapan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal masih di bawah target Perlu akselerasi penyerapan anggaran khususnya pada belanja barang dan modal pada Semester II 2018 terutama untuk pekerjaan yang sudah dikontrakkan. 2. Revisi DIPA 10.000 Revisi 5.740 Revisi 119 Revisi Jumlah revisi DIPA Kemenkes tidak memberikan kontribusi yang signifikan dari realisasi revisi DIPA yang dilakukan oleh K/L. Revisi anggaran tetap harus dikendali kan melalui revisi secara selektif. Membatasi pengesahan revisi antar out put yang berakibat penambahan pagu belanja perjadin, rapat/konsinyering/ seminar, dan honor kegiatan Membatasi pengesahan revisi antar out put untuk penggunaan sisa kontraktual atau swakelola yang dialihkan menjadi kegiatan baru. 3. Deviasi Halaman III DIPA Rata-rata <5% per bulan Rata-rata 34,75% per bulan Rata-rata 271,26% per bulan Deviasi rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA masih lebih tinggi dari target strategis. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian satker dalam mengeksekusi jadwal kegiatan dan anggarannya. Perlu penegasan kepada satker agar memperbaiki perencanaan anggaran dan kegiatan agar sesuai dengan jadwal pencairan dananya. Reviu deviasi rencana Hal. III DIPA secara berkala setiap bulan Mendorong Satker mengajukan revisi Hal. III DIPA 4. Jumlah SP2D < 2 Juta SP2D 2.314.929 SP2D 52.738 SP2D Frekuensi penerbitan SP2D masih tinggi dan sudah melebihi target strategis penerbitan SP2D (total SP2D satker Kemenkes 2,2% dari total jumlah SP2D seluruh K/L) Melalui penyederhanaan format SPM, pengendalian UP, dan perbaikan eksekusi belanja, maka frekuensi SP2D diharapkan akan berkurang.

Realisasi Kemenkes Semester I Capaian Target Strategis Kemenkes 2018... (2) No. Indikator Target Strategis Realisasi Semester I Realisasi Kemenkes Semester I Keterangan Kebijakan Semester II 2018 5. Outstanding Uang Persediaan (UP) Rp 2 Triliun Rp 8,25 Triliun Rp 102 Miliar Target pengurangan outstanding UP akan dicapai secara bertahap dengan asumsi: 20% UP tunai dan 80% UP Kartu Kredit telah efektif diimplementasikan secara penuh. Outstanding UP dapat dikendalikan melalui pemberian izin TUP secara selektif: Tidak menyetujui pengajuan TUP terhadap TUP yang belum dipertanggung jawabkan. Menghimbau Satker melakukan pem bayaran melalui LS & mengoptimal kan penggunaan revolving dana UP Tidak memberikan TUP kpd Satker yang telah melakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 2 kali Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, dan satker agar melakukan penihilan UP dengan segera apabila jumlah kebutuhan UP menjadi semakin berkurang. 6. Penyelesaian tagihan tepat waktu yang disampaikan ke KPPN 100% 91,36% 93,53% Terdapat peningkatan kedisiplinan dari Satker K/L untuk menyelesaikan tagihan kontraktual agar tidak lebih dari 17 hari kerja dari tanggal BAST. Hal ini mendorong kinerja pelaksanaan APBN yang semakin baik. Capaian yang telah bagus agar ditingkat kan melalui pembinaan/monev dan ditegaskan dalam langkah-langkah pelaksanaan anggaran belanja negara pada akhir TA 2018. Satker agar memonitor realisasi pembayaran atas data kontrak Meminta Satker menyampaikan SPM sesuai termin pembayaran dalam kontrak 7. Ketepatan waktu penyampaian data kontrak 71,95% 80,00% Frekuensi ketepatan waktu penyampaian data kontrak dari Satker K/L ke KPPN semakin meningkat. Hal ini berkontribusi dalam men dorong kinerja pelaksanaan APBN yang semakin baik. Satker segera mengidentifikasi kegiatan yang belum dikontrakkan, melaksanakan kegiatan pengadaan sesuai jadwal kegiatan dan segera menyampaikan data kontrak ke KPPN.

Capaian Target Strategis Kemenkes 2018... (3) No. Indikator Target Strategis Realisasi Semester I 2018 Realisasi Kemenkes Semester I Keterangan Kebijakan Semester II 2018 8. Pagu Minus < Rp 1 Triliun Rp 0,- Rp. 0 Pada semester I 2018 belum terdapat pagu minus belanja pegawai pada satker-satker lingkup Kemenkes. Satker agar menghitung kembali kebutuhan anggaran belanja pegawai s.d.akhir tahun yang terindikasi pagu minus agar segera dapat diantisipasi melalui revisi DIPA. Monitoring ketersediaan pagu belanja Satker sampai level akun 6 digit Kanwil DJPb dan KPPN agar koordinasi dengan Satker untuk segera merevisi DIPA jika terdapat pagu minus 9. Penyaluran dana bansos/ banper yang masih mengendap di rekening bank penyalur Rp 895,94 miliar Penyaluran dana Bansos/Banper pada Kemenkes tidak melalui bank penyalur. Perlu dilaksanakan monev, koordinasi, dan penertiban rekening bansos yang belum disalurkan pada bank penyalur. Memastikan Satker menyampaikan data supplier penerima bantuan yang valid Memastikan tidak ada pengendapan dana bansos di bank penyalur 10. Dispensasi SPM 0 dispensasi SPM Pada semester I 2018 belum ada dispensasi SPM karena transaksi tahun anggaran masih berjalan sampai ditetapkan batas-batas tanggal penyampaian SPM pada akhir TA 2018. Dispensasi SPM dapat dkendalikan/ di hindari dengan peningkatan kedisiplinan dalam penyelesaian tagihan. Perlu penegasan dalam langkah-langkah pelaksanaan anggaran belanja negara pada akhir TA 2018 Membatasi pemberian dispensasi ter hadap pengajuan SPM yang terlambat

Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) Capaian IKPA Kemenkes per Unit Eselon I Semester I Nilai IKPA Kemenkes : 86,76 – IKPA Nasional : 85,81 No Nama K/L Keterangan Pengelolaan UP Data Kontrak Kesalahan SPM Retur SP2D Hal III DIPA Revisi DIPA Penyelesaian Tagihan Rekon LPJ Renkas Realisasi Pagu Minus Dispensasi SPM Nilai Total Konversi Bobot Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) 1 INSPEKTORAT JENDERAL Nilai Bobot (%) 71 10 100 10 99.09 5 100 5 99.44 5 100 20 50 5 71.43 5 92.53 20 N/A 0 0 0 81.60 90% 90.67 Nilai Akhir 7.10 10.00 4.95 5.00 4.97 20.00 2.50 3.57 18.51 0.00 2 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 86 10 90 10 96.86 5 99.76 5 59.46 5 92.27 20 85.26 5 68.54 5 81.55 90.61 8.60 9.00 4.84 4.99 2.97 18.45 4.26 3.43 3 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 78 10 95.72 5 99.52 5 89.15 5 92.36 20 87.98 5 76.92 5 77.5 20 78.24 86.93 7.80 4.79 4.98 4.46 18.47 4.40 3.85 15.50 4 SEKRETARIAT JENDERAL 85 10 76 10 97.34 5 99.74 5 0 5 94.26 20 83.09 5 72.8 5 77.60 86.22 8.50 7.60 4.87 18.85 4.15 3.64 5 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAAN PENYAKIT 82 10 96.71 5 76.99 5 94.62 20 89.66 5 65.71 5 63.95 20 74.95 83.28 8.20 18.92 4.48 3.29 12.79 6 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 79 10 77 10 98.31 5 99.9 5 95.93 5 88.41 20 82.28 5 91.89 5 53.85 20 72.47 80.52 7.90 7.70 4.92 4.80 17.68 4.11 4.59 10.77 7 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN 96.37 5 99.89 5 73.49 5 95.53 20 88.4 5 81.82 5 52.05 20 71.31 79.24 4.82 3.67 19.11 4.42 4.09 10.41 8 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 80 10 98.06 5 99.92 5 76.38 5 94.54 20 87.55 5 78.57 5 31.03 20 68.34 75.93 8.00 4.90 3.82 18.91 4.38 3.93 6.21 NILAI DI BAWAH 70

Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) Capaian IKPA Satker KP Kemenkes 5 Terbaik Semester I No Nama K/L Keterangan Pengelolaan UP Data Kontrak Kesalahan SPM Retur SP2D Hal III DIPA Revisi DIPA Penyelesaian Tagihan Rekon LPJ Renkas Realisasi Pagu Minus Dispensasi SPM Nilai Total Konversi Bobot Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) 1 DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Nilai Bobot (%) 88 10 100 10 100 5 100 20 N/A 0 0 0 89 90% 98.67 Nilai Akhir 8.80 10.00 5.00 20.00 0.00 2 BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 97.09 5 83.15 20 81 85% 95.86 4.85 16.63 3 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN 80 10 95.96 5 99.27 5 98.66 5 93.75 5 85 94.87 8.00 4.80 4.96 4.93 4.69 4 SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 92 10 96.98 5 76.61 5 95.24 20 85.9 20 84 93.45 9.20 3.83 19.05 17.18 5 PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN 98 10 98.35 5 99.72 5 28.97 5 99.12 20 92 20 79 93.38 9.80 4.92 4.99 1.45 19.82 18.40 Nilai IKPA tertinggi = 98,67 Nilai IKPA terendah = 57,55 Nilai IKPA rata-rata = 81,67

Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) Capaian IKPA Satker Non KP Kemenkes 5 Terbaik Semester I No Nama K/L Keterangan Pengelolaan UP Data Kontrak Kesalahan SPM Retur SP2D Hal III DIPA Revisi DIPA Penyelesaian Tagihan Rekon LPJ Renkas Realisasi Pagu Minus Dispensasi SPM Nilai Total Konversi Bobot Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot) 1 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN Nilai Bobot (%) 100 10 99.31 5 100 5 96.94 5 100 20 0 0 N/A 0 85 85% 99.78 Nilai Akhir 10.00 4.97 5.00 4.85 20.00 0.00 2 KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG 98.94 5 97.98 20 84 99.40 4.95 19.60 3 DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 87.98 5 99.29 4.40 4 BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN 93.88 5 98.05 20 99.18 4.69 19.61 5 LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN 98.11 5 95.75 20 98.89 4.91 19.15 Nilai IKPA tertinggi = 99,78 Nilai IKPA terendah = 27,24 Nilai IKPA rata-rata = 83,17

Menurut Kategori Belanja ... (1) Langkah-Langkah Strategis Menurut Kategori Belanja ... (1) Belanja Operasional (Bel. Pegawai dan Bel. Barang) Analisis Data KL dan Satker yang sisa Belanja Pegawai < 50% pagu atau dibawah kebutuhan pembayaran Gaji/Tukin SMT II. Sisa pagu Belanja Operasional dan Nilai outstanding UP dan TUP. Sisa pagu Belanja Operasional pada BKPK dan out put satker yang > 70%. Pagu Belanja Operasional yang dikontrakkan dan jadwal pembayaran/jatuh tempo kontrak. Potensi Masalah Pagu minus Belanja Pegawai. Oustanding UP/TUP yang terlalu besar. Banyaknya Revisi DIPA untuk menghabiskan anggaran belanja operasional tertentu (perjalanan dinas, konsinyering). Kontrak dan pembayaran LS yang menumpuk di akhir tahun. Target Pagu minus Belanja Pegawai < Rp 1 T pada awal Triwulan IV dan 0 pada awal Desember 2018. Outstanding UP/TUP < Rp 5 T pada TW IiI dan sesuai besaran UP dan kebutuhan TUP pada awal Desember 2018. Revisi Belanja Operasional untuk kegiatan baru selesai pada TW III 2018. Seluruh tagihan LS Belanja Operasional selesai dalam 17 hari. Kebijakan Rekonsiliasi sisa pagu Belanja Pegawai dan rencana Revisi DIPA. Penertiban GUP dan pembatasan TUP. Identifikasi kebutuhan revisi dan pengendalian Revisi DIPA. Penertiban penyelesaian tagihan, pembatasan waktu pengajuan SPM dan pengetatan dispensasi SPM.

Menurut Kategori Belanja ... (2) Langkah-Langkah Strategis Menurut Kategori Belanja ... (2) Belanja Infrastruktur (Bel. Modal) Analisis Data KL dan Satker yang sisa pagu pada BKPK dan out put Belanja Modal > 70%. Identifikasi pagu Belanja Modal yang belum dikontrakkan dan masih berupa Uang Muka. Identifikasi kontrak yang jatuh tempo pada bulan Oktober, Nopember dan Desember. Identifikasi kontrak yang tidak selesai pada tahun 2018. Potensi Masalah Keterlambatan pendaftaran data kontrak dan penyelesaian tagihan. Penumpukan tagihan/SPM pada akhir tahun anggaran. Keterlambatan pengajuan SPM-LS ke KPPN pada akhir jadwal pembayaran. Masalah Pengalihan kontrak multiyears, jaminan pembayaran, adendum lanjutan pekerjaan pada tahun 2019. Target Penyampaian data kontrak dan penyelesaian tagihan tepat waktu. Kontrak yang jatuh tempo pada TW 2 dan TW 3 selesai dicairkan pada Nopember 2018. Ketepatan waktu penyampaian SPM ke KPPN. Tidak ada Satker terlambat mengajukan SPM-LS ke KPPN. Kebijakan Penetapan batas-batas waktu pengajuan SPM berdasarkan jadwal penyelesaian tagihan. Penetapan daftar kontrak, rencana pembayaran dan rencana pengajuan SPM ke KPPN. Monitoring, evaluasi, koordinasi intensif dengan Satker untuk memastikan tidak ada SPM-LS yang terlambat atau diajukan dalam waktu yang sempit.

Menurut Kategori Belanja ... (3) Langkah-Langkah Strategis Menurut Kategori Belanja ... (3) Belanja Kesra (Bel. Barang dan Bel. Bansos) Analisis Data Sisa pagu Banper dan Bansos yang di atas > 70% Identifikasi pembayaran Banper/Bansos yang melalui UP/TUP/LS dan Bank Penyalur Identifikasi sisa dana di Bank Penyalur. Rencana pembayaran dan pencairan dana Banper dan Bansos Semester II Potensi Masalah Pencairan dana menumpuk pada TW IV. Pencairan SP2D melampaui kebutuhan pembayaran atau penyaluran. Pengendapan uang negara di Bank Penyalur. Pengajuan SPM tidak sesuai ketentuan Renkas/RPD, dispensasi SPM dan masalah lain. Target Tagihan Bansos selesai sesuai ketentuan. Membuat proyeksi pembayaran Banper/Bansos yang akurat. Sisa rekening di Bank Penyalur seminimal mungkin (0%).pada TW 4. Tidak ada dispensasi Renkas dan keterlambatan pengajuan SPM. Kebijakan Monitoring, evaluasi, koordinasi dan penertiban pencairan Bansos yang melalui Bank Penyalur. Penertiban penyelesaian tagihan, pembatasan waktu pengajuan SPM dan pengetatan dispensasi SPM

Terima Kasih