ISTILAH DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Oleh: JANUARI SIHOTANG, S.H.,LL.M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 2015

Istilah Perundang-Undangan: Legislation Wetgeving Gesetzgebung

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI GESETZGEBUNGS WISSENSCHAFT ADALAH CABANG ILMU BARU YG MULA2 BERKEMBANG DI EROPA BARAT, TERUTAMA NEGARA2 BERBAHASA JERMAN ISTILAH LAIN YG SERING DIGUNAKAN ADALAH WETGEVINGSWETENSCHAP, ATAU SCIENCE OF LEGISLIATION

TOKOH2 YG MENCETUSKAN IPPU:: PETER NOLL & JURGEN RODING: GESETZGEBUNGSLEHRE; BURKHARDT KREMS & WERNER MAIHOFER: GESETZGEBUNGSWISSENSCHAFT S.O. VAN POELJE: WETGEVINGSLEER ATAU WETGEVINGSKUNDE W.G. VAN DER VELDEN: WETGEVINGSTHEORIE DI INDONESIA DIAJUKAN HAMID. ATTAMIMI DG ISTILAH ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG- UNDANGAN.

PENGERTIAN BURKHARDT KREMS, ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH ILMU PENGETAHUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, YG MERUPAKAN ILMU YG BERSIFAT INTERDISIPLINER. MENGAPA INTERDISIPLINER?

ILMU PENGETAHUAN PER-UU-AN MERUPAKAN ILMU YG BERHUBUNGAN DG ILMU POLITIK DAN SOSIOLOGI, SECARA GARIS BESAR DAPAT DIBAGI MENJADI DUA BAGIAN BESAR, YAITU: TEORI PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSTHEORIE), YG BERORIENTASI PADA MENCARI KEJELASAN DAN KEJERNIHAN MAKNA ATAU PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN BERSIFAT KOGNITIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (GESETZGEBUNGSLEHRE), YG BERORIENTASI PADA MELAKUKAN PERBUATAN DALAM HAL PEMBENTUKAN PER-UU-AN DAN BERSIFAT NORMATIF

DALAM LITERATUR / NASKAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIGUNAKAN BERBAGAI ISTILAH SEPERTI: PERUNDANGAN; PERUNDANG-UNDANGAN; PERATURAN PERUNDANGAN; PERATURAN NEGARA.

DALAM BHS BELANDA DIGUNAKAN ISTILAH: WET; WETGEVING; WETTELIJKE REGELINGEN. ISTILAH PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BERASAL DARI KATA “UNDANG-UNDANG” YANG MENUNJUK KEPADA JENIS / PERATURAN YANG DIBUAT OLEH NEGARA

MENRT MARIA FARIDA : ISTILAH PER- UU-AN (LEGISLATON,WETGEVING, ATAU GESETZGEBUNG) MEMPUNYAI 2 PENGERTIAN YG BERBEDA : MERUPAKAN PROSES PEMBENTUKAN / MEMBENTUK PERAT-PERAT NEGARA BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH SEGALA PERATURAN NEGARA YANG MERUPAKAN HASIL PEMBENTUKAN PERAT-PERAT BAIK DI PUSAT MAUPUN DI TK DAERAH

T J BUYS : PER-UU-AN ADLH PERAT-PERAT YG MENGIKAT SECARA UMUM T J BUYS : PER-UU-AN ADLH PERAT-PERAT YG MENGIKAT SECARA UMUM. LOGEMAN: PER-UU-AN ADLH PERAT.-PERAT YG MENGIKAT SECARA UMUM & BERLAKU KELUAR (DITUJUKAN KPD MASY.UMUM). UU NO. 5 TH 1986 : PER-UU-AN ADLH SEMUA PERAT YG BERSIFAT MENGIKAT SECARA UMUM YG DIKELUARKAN OLEH BDN PERWKLAN RAKYAT BERSAMA PEMERINTAH,BAIK DI TK PST MAUPUN DIDAERAH SERTA SEMUA KEPUTS BDN ATAU PEJABAT TUN BAIK DI TK PST MAUPUN DIDAERAH YG JUGA BERSFT MENGIKAT SECARA UMUM.

PENGERTIAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH PERATURAN TERTULIS YANG MEMUAT NORMA HUKUM YANG MENGIKAT SECARA UMUM DAN DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN ADALAH PROSES PEMBUATAN PER-UU-AN YANG MENCAKUP TAHAPAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, DAN PENGUNDANGAN.

MENGENAI PENGERTIAN PERATUTAN PERUNDANG- UNDANGAN TERDAPAT BEBERAPA UNSUR, YAITU: MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN/PERATURAN YG TERTULIS; DIBENTUK OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YG BERWENANG; MENGIKAT UMUM BERDASARKAN BEBERAPA PENGERTIAN TSB DIATAS, PEMBAHASAN ILMU DIBIDANG PERUNDANG-UNDANGAN MENCAKUP PEMBAHASAN TENTANG PROSES PEMBENTUKAN ATAU PERBUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, DAN SEKALIGUS PEMBAHASAN TENTANG SELURUH PERATURAN NEGARA YG MERUPAKAN HASIL DARI PEMBENTUKAN PERATURAN NEGARA, BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH

SIFAT ATAU CIRI PER-UU-AN BERUPA KEPUTS/PERATURAN TERTULIS YG MEMPUNYAI BTK/FORMAT TERTENTU DIBTK/DITETAPKAN & DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YG BERWNANG BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH BERISI ATURAN POLA TINGKAH LAKU YG BERSIFAT MENGATUR BUKAN EINMAHLIG MENGIKAT SECARA UMUM TDK BERSIFAT INDIVIDUAL.