MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
Topik Bahasan TAHAP PEMBANGUNAN PRB-BK.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Dokumen Proyek Nama Kelompok : M David Eko
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
PENGADAAN BARANG DAN JASA
A dministrasi euangan K Oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
PENGADAAN JASA KUASA HUKUM
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
APA KABAR PLPBK ??.
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Pertemuan 8 Manajemen Logistik Farmasi
Inspektorat Kabupaten Sleman
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
PENGADAAN BARANG/JASA
E Kontrak Non E Tendering
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
PENGADAAN BARANG/JASA
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA MASYARAKAT PEPRES 16 TAHUN 2018 DAK Sanitasi

PENGERTIAN Tata cara pengadaan di masyarakat adalah: tata cara pengadaan barang/jasa dengan sederhana berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip prinsip pemberdayaan Swakelola adalah: Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA : Efesiensi, Efektif, Transparan/Terbuka, Adil Akuntabel Pasal 6 ETIKA PENGADAAN BARANG : Tertib, tidak saling mempengaruhi, bertanggungjawab, menghindari pertentangan, menghindari pemboronsan, menghindari penyalahgunaan wewenang (Pasal 7)

KETENTUAN UMUM ORGANISASI PENGADAAN BARANG Tim pengadaan adalah anggota masyarakat penerima manfaat yang mempunyai integritas, jujur, tidak mempunyai kepentingan pribadi serta dipilih secara demokratis oleh masyarakat, Bukan Pengurus KSM/KPP Bukan PNS, Konsultan/Tenaga Fasilitator Lapangan, Kepala Kelurahan dan jajarannya, Kasatker PPK dan jajarannya tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota Tim Pengadaan ataupun campur tangan

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA Langkah-langkah Uraian Hasil Pelaku Penetapan kriteria calon anggota tim pengadaan PENGGUNA/PEMANFAAT BERSAMA KSM Sanimas, menetapkan kriteria calon anggota tim pengadaan Kriteria yang jelas untuk calon anggota tim pengadaan, seperti yang telah diuraikan dalam ketentuan umum PENGGUNA / KSM Sanimas Rapat pembentukan tim pengadaan tokoh masyarakat, KSM, KPP dan RT, RW serta Kepala Desa melakukan rapat untuk pembentukan tim pengadaan Tim Pengadaan telah terbentuk Tokoh Masyarakat, KSM, KPP dan RT, RW serta Kepala Desa Penyususnan Berita Acara pembentukan Tim Pengadaan KSM membuat Berita Acara pembentukan Tim Pengadaan Berita Acara Pembentukan Tim Pengadaan KSM Sanimas

STRUKTUR TIM PENGADAAN TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGADAAN Bertangung jawab dalam melaksanakan survey harga pasar material setempat; Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang sesuai Pepres.

Jenis Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Masyarakat PENGADAAN LANGSUNG, dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BUKTI PERIKATAN /PERJANJIAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PENGADAAN LANGSUNG NO NOMINAL (Rp) Juta CARA PENGADAAN BUKTI PERIKATAN /PERJANJIAN 1 x < 10 PENGADAAN LANGSUNG NOTA PEMBELIAN 2 10 < x < 50 KUITANSI 3 50 < x < 200 SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

9 Pasal 29

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA RPD I “25% ATAU 40%” Tim Pengadaan membedah RAB RPD I menjadi acuan bagi tim pengadaan untuk melakukan Identifikasi Kebutuhan Material dan Tenaga Kerja

Contoh Kebutuhan Material RPD 1

PENGADAAN LANGSUNG Jika Transaksi diats Rp 10.000.000, TP dapat membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.; jika nilai transaksi lebih dari Rp.50.000.000 TP dapat melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; TP mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga; Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/ atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;

KONTRAK PENGADAAN / SPK Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; TP membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS Tim pengadaan membuat berita acara hasil pengadaan langsung yang terdiri dari : (a) nama dan alamat penyedia; (b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; (c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); (d) hasil negosiasi harga (apabila ada); (e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan (f) tanggal dibuatnya berita acara.