PAPARAN Pembangunan Kapal Perikanan TA Oleh : ALI AMSYAH SITOMPUL,SE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Advertisements

REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.

Program Bantuan Sosial

Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II

DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.

PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO LUAS WILAYAH ,44 Km2 JUMLAH PENDUDUK (SENSUS TAHUN 2000) (SENSUS TAHUN 2000) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010

KOORDINASI PRA PEMASARAN KMW JATENG, 8 FEBRUARI REKRUTMEN TENAGA AHLI PEMASARAN - Dilakukan pemahaman terhadap pelaku di masyarakat akan kebutuhan.

Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan

BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM

SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si

PENDAMPINGAN DESA TAHUN 2015 “Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan dalam rangka Pengawalan Implementasi UU Desa”

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA

PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.

POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017

KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SINOVIK “PACAR BINAL” (Pangkalan Cari Izin Bagi Nelayan)

Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat

Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes

MENYUSUN PROPOSAL PROYEK

Hutan Desa (HD).

Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.

Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran

INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017

Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN

TATA CARA PEMBUATAN TOR (Term of reference)

WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

PEMBIAYAAN DANA BERGULIR MELALUI LPMUKP MELALUI KELOMPOK USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUKP) Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan.

Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.

MATERI 1 KETENTUAN UMUM Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

MENYUSUN PROPOSAL PROYEK

Audit Kearsipan Internal

TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA

KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 2019 PROVINSI MALUKU.

PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

MENYUSUN PROPOSAL PROYEK

KAPAL PENGAWAS SDKP (SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019

PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.

TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.

PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN

Transcript presentasi:

PAPARAN Pembangunan Kapal Perikanan TA Oleh : ALI AMSYAH SITOMPUL,SE KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2013

Latar belakang 1. Pembangunan kapal perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah didasari karena wilayahnya yang Memiliki12 Kecamatan Pesisir dari 20 Kecamatan yang ada 2. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Panjang Garis Pantai KM yang perairan lautnya mempunyai kedalaman + 40 mtr 3. Tujuan Pembangunan kapal diKabupaten Tapanuli Tengah untuk mensejahterahkan rakyat. 4. Pembuatan petunjuk teknis adalah untuk acuan pembangunan kapal perikanan, calon penerima dan pengelolaannya. Latar belakang 1. Pembangunan kapal perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah didasari karena wilayahnya yang Memiliki12 Kecamatan Pesisir dari 20 Kecamatan yang ada 2. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Panjang Garis Pantai KM yang perairan lautnya mempunyai kedalaman + 40 mtr 3. Tujuan Pembangunan kapal diKabupaten Tapanuli Tengah untuk mensejahterahkan rakyat. 4. Pembuatan petunjuk teknis adalah untuk acuan pembangunan kapal perikanan, calon penerima dan pengelolaannya. Pendahuluan

POLA PEMBANGUNAN KAPAL PERIKANAN Pengertian kapal ikan yang akan di bangun GT Jenis Alat Tangkap yang akan di pergunakan adalah Gillnet, disesuaikan dengan kondisi laut didaerah (dalam,arus dan gelombang) Mekanisme Komponen kapal sesuai dengan standar BKI yang perencanaanya dilakukan oleh Konsultan Perencana. Jadwal Pembangunan kapal direncanakan mulai awal Mei 2013 Menyimpulkan Persaratan untuk KUB penerima Target dan sasaran Penerima kapal.

PENGORGANISASIAN DAN TATA KELOLA Kelembagaan antara lain : - Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. - Anggaran Pembangunan dari APBN TP sesuai DIPA tahun Pemangku kepentingan antara lain - DKP Tapteng sebagai induk dan motor pembangunan kapal - KUB Penerima bertanggung jawab dalam hal pengelolaan

TAHAPAN PELAKSANAAN 1. Melakukan tahapan persiapan seleksi daerah dan KUB Penerima 2. Menyusun dan mempersiapkan perangkat pelaksana kegiatan 3. Melaksanakan Pelelangan sesuai dengan Perpres 54 tahun Melakukan penandatangan perjanjian kerja dengan pihak Pelaksana 5. Melaksanakan pengawasan pembangunan kapal 6. Melakukan Uji Coba kapal dan alat tangkap 7. Melaksanakan Serah terima ke KUB penerima

TEKNIS DAN OPERASIONAL Pengawasan meliputi komponen sesuai kebutuhan pembangunan kapal atau sesuai Surat perjanjian /Kontrak Material kapal adalah kayu yang memenuhi standar Memiliki Persyaratan rancang bangun kapal sesuai dengan standar BKI Melakukan teliti kembali perencanaan yang dibuat oleh Konsultan untuk disesuaikan dilapangan.

PENGELOLAAN 1. Kapal dikelola sepenuhnya oleh KUB penerima dengan sistim Ekonomi bisnis, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah membantu dalam hal administrasi. 2. Monitoring/pengawasan dilakukan oleh Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Tapanuli tengah.

LAIN-LAIN 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kewenangan dalam hal memilih KUB sebagai penerima dan pengelola kapal 2. Kapal yang sudah diserahkan dan dikelolah KUB, maka segala sesuatu menjadi tanggung jawab KUB 3. Mengenai syarat-syarat Kontrak Pekerjaan pembangunan kapal ikan GT, Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Tapanuli Tengah akan menyesuaikan sesuai aturan perundang-undangan. 4. Persaratan Peserta lelang akan diatur sesuai dengan Pedum.

Gambar / Foto Rencana Pembangunan Kapal INKA MINA T.A 2012 Kab Tap-Tengah