MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
Advertisements

Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Kementerian PPN/Bappenas Pemanfaatan Database Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan Bappenas 27 Februari 2014.
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
“Membangun Keluarga Produktif”
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Pendataan Penduduk Miskin Asep Suryahadi Lembaga Penelitian SMERU
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
MEMPEROLEH DATA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG SAHIH DAN TERPERCAYA wynandin imawan, Badan Pusat Statistik R.I. FOCUS GROUP DISCUSSION.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
KIP, Komite Sekolah dan Penataan Zonasi Pendidikan
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
PERMUKIMAN.
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
Di Susun Oleh : Nila Wahyu Oktavia (D ) D3 – Perpustakaan A
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
RENCANA REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TAHUN ANGGARAN 2015
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kartu Indonesia Pintar
PENINGKATAN KINERJA TKSK
SISTEM DATA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Program Penyehatan Makanan
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Selayang Pandang KIP. Selayang Pandang KIP KIP/PIP (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program pemerintahan era Jokowi - JK. KIP diluncurkan tepat.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
VALIDASI CALON PESERTA PKH
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Palangkaraya, 29 November 2018.
PEMUTAKHIRAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
STRATEGI PENANGANAN PMKS
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
Transcript presentasi:

MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017

 Basis Data Terpadu (BDT) merupakan database kemiskinan hasil pendataan PPLS 2011 yang dijadikan dasar dalam penetapan sasaran program perlindungan Sosial;  Telah terjadi perubahan dan dinamika sosial yang cepat di masyarakat yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat;  Masih ditemukan adanya permasalahan ketidaktepatan sasaran program perlindungan sosial yang disebabkan oleh inclusion dan exclusion error.  Sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Kementerian Sosial bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi dan validasi secara reguler terhadap hasil pendataan maupun perubahan data kemiskinan untuk menghasilkan data terpadu sebagai dasar dalam penetapan sasaran program.

3 KKS & KIS KIP PKH BDT Untuk Program Penanganan Kemiskinan BDT Untuk Program Penanganan Kemiskinan Kriteria Kepesertaan Program Penanganan Kemiskinan Kriteria Kepesertaan Program Penanganan Kemiskinan Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program Kriteria diterapkan kepada BDT Daftar nama dan alamat individu/keluarga/ rumah tangga sasaran masing-masing program RASTRA Program Perlindungan Sosial lainnya, termasuk petani dan nelayan. dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga Pember- dayaan Sosial Ekonomi Program perbaikan RTLH PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU UNTUK SEMUA PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN

PROGRAMTOTAL KELUARGA TOTAL ANGGOTA KELUARGA BASIS DATA TERPADU (BDT)15,04569,127 -Program Keluarga Harapan (PKH)3,29919,734 -Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)6,78818,560 -Penerima Bantuan Iuran (PBI)47567 jiwa -Beras Sejahtera (Rastra)6,109 -Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)0

Pendidikan Gratis Kesehatan Gratis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Air Minum Sarana dan Prasarana Infrastruktur Sanitasi Septictank Pembangunan Perumahan Yang Kurang Mampu Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pengembangan Usaha Kecil Menengah 6

HARAPAN 7 1.Pemanfaatan BDT dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. 2.Persamaan persepsi mengenai Mekanisme Pemutakhiran Mandiri termasuk penjelasan tahapan dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan. 3.Menjadikan MPM sebagai kegiatan rutin bukan proyek 4.Pelibatan aktif dari pihak Kelurahan

The Power of PowerPoint | thepopp.com 8 TERIMA KASIH