PERSIAPAN EVALUASI ATAS BPPTN BH KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PERSIAPAN EVALUASI ATAS BPPTN BH Oleh : Mohamad Hardi, Ak. MProf Acc, CA, QIA Inspektur 1 Kemenristekdikti Serpong, 14 Mei 2018 INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA

Latar Belakang Faktor yang mendorong perlunya evaluasi atas BPPTNBH: Tugas mandatory yang telah ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Sebagian PTNBH berpendapat jumlah anggaran BPPTNBH kurang memadai; sementara anggaran yang dialokasikan cukup besar. Perlunya pengendalian yang optimal terhadap pengelolaan anggaran BPPTNBH, mengingat nilainya cukup signifikan; Peran APIP yang paling memungkinkan diperankan dalam pengawasan program BPPTNBH

Koordinator Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti Inspektorat I No Uraian Wilayah Kerja 1. Koordinator Pengawasan Mandatory Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); Reviu Laporan Keuangan; Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB); dan Evaluasi Belanja Terhutang. 2. Koordinator Pengawasan Prioritas Nasional - 3 Koordinator Pengawasan Prioritas K/L 1. BOPTN dan BPPTNBH. 4. Koordinator Pengawasan Perintah Menteri Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; Pelayanan Publik; Tunjangan Fungsional dan Kinerja; Audit Aset; Realisasi Anggaran; dan Kerjasama Internasional Kemenristekdikti.

Koordinator Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti Inspektorat II No Uraian Wilayah Kerja 1. Koordinator Pengawasan Mandatory Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan Pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 2. Koordinator Pengawasan Prioritas Nasional Revitalisasi Politeknik; Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela; Revitalisasi LPTK; Pengembangan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi; Pengembangan Teaching Industry; Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas; dan Science Techno Park (STP). 3 Koordinator Pengawasan Prioritas K/L Kegiatan BAN-PT; Program PP PTS; Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka); dan Pelaksanaan Kegiatan L2Dikti. 4. Koordinator Pengawasan Perintah Menteri Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional; dan Program Inovasi Nasional.

Koordinator Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti Inspektorat III No Uraian Wilayah Kerja 1. Koordinator Pengawasan Mandatory Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Koordinator Pengawasan Prioritas Nasional Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat; Beasiswa Bidik Misi; dan Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru. 3 Koordinator Pengawasan Prioritas K/L Beasiswa PPA; SNMPTN/SBMPTN; Pelaksanaan Kreatifitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa; Beasiswa Dosen S2/S3; Pelaksanaan Sertifikasi Dosen; Kontrak World Class Professor; Detasering; Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas); dan Program Hibah Luar Negeri (PHLN). 4. Koordinator Pengawasan Perintah Menteri Riset Nasional; Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar; dan Program Pembelajaran Daring.

Pengawasan Kegiatan Mandatory Tahun 2018 URAIAN SASARAN WAKTU 1 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Seluruh PTN dan L2Dikti Maret, Juli, Sept. 2 Reviu Laporan Keuangan Unit Utama Feb 3 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB) Tim RBI Maret 4 Evaluasi Belanja Terhutang. April, Juli, Okt 5 Reviu Rencana Kebutuhan BMN Sept 6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 7 Pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Maret, Juni 8 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Feb.

Pengawasan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2018 URAIAN SASARAN WAKTU 1 Revitalisasi Politeknik Seluruh Politeknik Agustus 2 Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela Ditjen Kelembagaan Maret 3 Revitalisasi LPTK Sept. 4 Pengembangan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi November 5 Pengembangan Teaching Industry Mei 6 Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas April 7 Science Techno Park (STP) 8 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat Ditjen Belmawa Juli 9 Beasiswa Bidik Misi September 10 Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru

Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian Tahun 2018 URAIAN SASARAN WAKTU 1 BOPTN dan BPPTNBH Seluruh PTNBH Mei 2 Kegiatan BAN-PT Ditjen Kelembagaan Juni 3 Program PP PTS Juli 4 Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka) April 5 Pelaksanaan Kegiatan L2Dikti Agustus 6 Beasiswa PPA Ditjen Belmawa 7 SNMPTN/SBMPTN 30 Satker 8 Pelaksanaan Kreatifitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa 9 Beasiswa Dosen S2/S3 60 PTN 10 Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Ditjen SDID 11 Kontrak World Class Professor 12 Detasering Sept 13 Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) Ditjen SDID dan PTN-BH 14 Program Hibah Luar Negeri (PHLN) 11 PTN

Pengawasan Kegiatan Isu Nasional Tahun 2018 URAIAN SASARAN WAKTU 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 12 PTN Satker Oktober 2 Pembentukan PTN BH dan PTN BLU Setjen Sept. 3 Pelayanan Publik November 4 Tunjangan Fungsional dan Kinerja Desember 5 Audit Aset 12 PTN 6 Realisasi Anggaran Seluruh PTN dan L2Dikti Juni, Desember 7 Kerjasama Internasional Kemenristekdikti 8 Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional Unit Utama dan Pusat Jan, Juni 9 Program Inovasi Nasional Ditjen Inovasi 10 Riset Nasional Ditjen Risbang 11 Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar 11 PTN-BH dan 22 PTN-BLU 12 Program Pembelajaran Daring 7 PTN

WILAYAH PENGAWASAN PTN BADAN HUKUM Jenis Satker No. Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III PTN -BH 1 Universitas Padjadjaran; Institut Teknologi Bandung; Universitas Sumatera Utara; 2 Institut Teknologi Sepuluh November; Universitas Gadjah Mada; Universitas Indonesia; 3 Universitas Diponegoro; Institut Pertanian Bogor; Universitas Airlangga; 4 Universitas Pendidikan Indonesia; Universitas Hasanuddin

Tujuan Memberikan kesimpulan terkait apakah Pengelolaan dana BPPTNBH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, efisien, ekonomis dan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Memberikan penilaian terkait sistem pengendalian intern pengelolaan BPPTN BH yang memadai dan diimplementasikan secara efektif Memberikan penilaian terhadap Kecukupan Jumlah Anggaran BPPTNBH . Mengidentifikasi dan menginformasikan jika dari hasil evaluasi dijumpai adanya indikasi ketidak efisienan dalam pengelolaan dana pada PTNBH yang berdampak pada Penggunaan BPPTN BH

Lingkup Keuangan Periode 2017 1 2 Pengendalian Intern Program 3 Pengujian kebenaran jumlah dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Pengujian kebenaran posisi saldo kas/bank BPPTN BH Pengujian keabsahan dan kecukupan dokumen pendukung pengeluaran dana yang dikelola. Pengujian kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukan yang ditetapkan. Pengujian kecukupan sistem pencatatan/pembukuan keuangan 2 Pengendalian Intern Program Penilaian atas kecukupan pengendalian intern Pengujian efektivitas implementasi, Content Layouts 3 Kepatuhan pada Aspek tertentu Prosedur pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana Ketepatan pelaporan pertanggungjawaban

Hasil yang diharapkan Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis atas kebijakan Bantuan Pendanaan, perbaikan sistem dan prosedur operasional pengelolaan, dan peningkatan sistem pengendalian internal pengelolaan BPPTN BH kepada Menteri Memberikan informasi dan hasil analisis atas pengelolaan dana PTNBH kepada Bapak Menteri sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan.

JADWAL EVALUASI No PTN JADWAL 1 UPI Minggu ke- 2 April 2018 2 Unpad, Undip, ITS Minggu ke – 3 Juni 2018 3 UGM, Unhas, IPB, ITB 4 USU, Airlangga, UI

PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB Perencanaan Tim Audit KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM KETUA TIM PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENGENDALI TEKNIS Inspektur 1 Itjen TIM AUDIT Para Inspektur Korwas/Kepala Perwakilan BPKP Auditor BPKP QUALITY ASSURANCE Auditor BPKP Tim BPKP Pusat Auditor BPKP dan Itjen

Dasar Pengawasan Bersama

NASKAH KERJASAMA KEMENRISTEKDIKTI - BPKP Nomor 9/M/NK/IV/2016 dan Nomor MoU-5/K/D2/2016 Tanggal 15 Juli 2016 Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi : 1. Pendampingan dari BPKP dalam hal:  pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan;  pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan intern; 3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Pengawasan; dan 4. Kegiatan lainnya yang disepakati

IMPLEMENTASI KERJASAMA ITJEN DENGAN BPKP 2016 No JENIS KERJASAMA BENTUK KERJASAMA 1 Pendampingan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penyusunan pedoman SPIP dan narasumber sosialisasi pedoman 2 Pendampingan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kerjasama BPKP dengan PTN dalam PBJ dsb 3 Pendampingan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Audit sarpras dan rumah sakit pendidikan, reviu tunggakan 4 Kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan intern Audit bersama: BOPTN, bea siswa mahasiswa, aset bermasalah. 5 Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pengawasan Peningkatan kompetensi auditor dan SPI: diklat fungsional auditor, diklat teknis substantif, diklat mandiri Itjen dan BPKP 6 Kegiatan lainnya yang disepakati Pemantauan serapan anggaran, penugasan penting dari presiden/menteri, penugasan lintas sektoral

Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH PENGAWASAN BERSAMA ITJEN KEMENRISTEKDIKTI – BPKP 2017 Evaluasi BOPTN dan BPPTN-BH Evaluasi Pengelolaan keuangan PTN (BLU dan BH) Evaluasi Tunjangan serdos dan fungsional dosen Evaluasi pelaksanaan Proyek BLN ATT atas BMN Pada Universitas Trisakti Evaluasi Beasiswa Bidikmisi, PPA, Afirmasi Pendidikan, SM3T, PPG Evaluasi Implementasi SPIP Evaluasi pelaksanaan SNMPTN/SBMPTN Evaluasi Pengelolaan PNBP pada Satker Monev Pembangunan Sarpras PTN

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA