© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Advertisements

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
LINGKUP PENJELASAN PENGERTIAN PROPOSAL PAKET HIK
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
APLIKASI SIMLITABMAS LPTT-LPM UAD.
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Pengelolaan Dana Hibah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
MEKANISME PENGAJUAN CSR PERWALI NO 12-A TAHUN 2013
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sosialisasi Terkait Kontrak Riset Dana Lokal ITS
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
Implementasi Aplikasi Pengolah Data Tak Terstruktur
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
PEMAPARAN APLIKASI PADAMU NEGERI SIAP ONLINE
EVALUASI PENYALURAN STF-GBPNS TAHUN 2015
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Rapat Dinas RABU, 11 Februari 2017
SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
MELALUI APLIKASI MONEVKU
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
SImPel (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Manajemen data yang handal dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi Pontianak, 14 Mei 2018.
Teknis pemberkasan PEncairan BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK OPERASIONAL TPQ TAHUN ANGGARAN 2018 Kebumen, 4 Mei 2018.
Sistem Informasi Pengajuan Ijin Belajar
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
Oleh : Amiruddin MZ, SE, MM
TATA CARA REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
Manajemen Dapodikdasmen 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
Transcript presentasi:

© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sistem Informasi Hibah Kabupaten Badung e-hibah.badungkab.go.id © 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung

Materi Presentasi User Fitur Bisnis Proses Demo Pengguna Sistem e-hibah Badung Dasar Hukum Definisi Pengguna Sistem User Fitur Sistem Fitur Alur Sistem Bisnis Proses Demo program Demo

Definisi e-hibah Badung E-hibah adalah Sebuah sistem hibah elektronik yang berbasis web yang mencakup proses register lembaga, pengajuan proposal hibah, verifikasi, evaluasi , pencetakan SK, pencairan dana dan pelaporan hasil Hibah yang diberikan oleh Pemda Badung ke masyarakat Badung. Dasar Hukum : Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018.

User Sistem 1 2 3 3 5 6 7 4 Pemohon Kesra PD INSPEKTORAT TAPD BUPATI e-hibah Badung 1 2 3 3 Pemohon Kesra PD INSPEKTORAT 5 6 7 4 TAPD BUPATI BPKAD DESA

Pemohon Ketentuan Pemohon Hibah: e-hibah Badung Ketentuan Pemohon Hibah: Harus berupa Lembaga yang sudah terverifikasi oleh PD terkait. Aksi pemohon ke Sistem: Mengajukan permohonan hibah: syarat: memiliki account→ dibuatkan oleh Kesra mempersiapkan dokumen pdf yang sudah disahkan: - Proposal - Lampiran RAB - Surat Pernyataan tidak menerima hibah terus-menerus - Lampiran Berita Acara Rapat Lembaga Penerima Melihat status proses proposal Menginput kelengkapan pencairan e-hibah Melaporkan hasil pelaksanaan e-hibah

Kesra Tugas - tugas Kesra : e-hibah Badung Tugas - tugas Kesra : Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari Kesra : Menambahkan lembaga baru Membuatkan akun pemohon Mengecek kelengkapan dan meneruskan pengajuan organisasi/Lembaga. Menentukan periode anggaran hibah Meneruskan proposal ke PD

Perangkat Daerah Tugas - tugas Perangkat Daerah : e-hibah Badung Tugas - tugas Perangkat Daerah : Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari Perangkat Daerah : Melakukan evaluasi Input ke sistem rekomendasi nilai bantuan hasil evaluasi Mengirim hasil evaluasi ke Inspektorat untuk direview Meneruskan ke TAPD hasil rekomendasi yang sudah direview Melakukan monitoring pelaksanaan hibah.

Inspektorat Tugas - tugas Perangkat Daerah : e-hibah Badung Tugas - tugas Perangkat Daerah : Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari Perangkat Daerah : Mereview hasil evaluasi PD Melakukan evaluasi LPJ penggunaan dana hibah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah e-hibah Badung Tugas - tugas TAPD : Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari TAPD : Evaluasi Input nilai pertimbangan sesuai kondisi keuangan daerah sebagai bahan perancangan KUA-PPAS

BPKAD Tugas - tugas BPKAD: e-hibah Badung Tugas - tugas BPKAD: Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari BPKAD : Membuat draft SK Bantuan Hibah Memfasilitasi pembuatan NPHD Proses pencairan dana Hibah

Bupati Tugas - tugas Bupati : e-hibah Badung Tugas - tugas Bupati : Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari Bupati : Menyetujui daftar penerimaan hibah yang masuk dalam SK Penerima Hibah

DESA Tugas - tugas Perangkat Desa : e-hibah Badung Tugas - tugas Perangkat Desa : Adapun hal-hal yang menjadi tugas dari Perangkat Desa : Sebagai help desk untuk pemohon hibah Melihat laporan hibah pada masing-masing Desa

Fitur Sistem Pembuatan akun pemohon Review oleh inspektorat e-hibah Badung Pembuatan akun pemohon Review oleh inspektorat Evaluasi TAPD & Upload Nilai bantuan hibah untuk diusulkan dalam KUA-PPAS Pengajuan Proposal Pengecekan Penerima Hibah tidak Berturut -turut Persetujuan Bupati, Proses SK, Membuat NPHD, Upload Kelengkapan pencairan, Proses Pencairan Hibah Penentuan Periode Anggaran Bantuan Hibah dan pengecekan kelengkapan Upload Hasil Pelaksanaan Hibah Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi dan Rekomendasi Permohonan Bantuan oleh PD

Alur Pelaksanaan E-Hibah Kabupaten Badung

SSID Wifi : “BCC WIFI” Url Aplikasi: e-hibah.badungkab.go.id Url Aplikasi Demo: demo.hibah.badungkab.go.id Link Materi: http://developer.badungkab.go.id/f/pelatihan-hibah-pd CP: Widya 085205778797 Bayu 081916418689

Terima Kasih

Januari Februari Maret April Mei Hibah Anggaran Induk Hibah Anggaran Perubahan Hibah Anggaran Perubahan 31 Maret 31 Mei

Perbedaan Penyusunan NPHD Pertanggungjawaban

Langkah - Langkah Pelaksanaan E-Hibah jika dilaksanakan pada tahun 2020, langkah-langkah yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut: Dasar hukum pemberian hibah berbasis elektronik Sosialisasi kepada PD Bimtek admin Kesra Bimtek admin Perangkat Daerah Bimtek operator TAPD Bimtek admin Desa/Lurah

Langkah - Langkah Pelaksanaan E-Hibah II. Waktu: Input bantuan hibah yang sudah diberikan pada tahun 2019 Sosialisasi dan Bimtek dilaksanakan sebelum pelaksanaan e-hibah tahun 2019 Permohonan hibah sudah diinput paling terlambat tgl 31 Maret 2019 III. Hibah Perubahan ???

Perbandingan e-hibah (Badung vs Tangerang) Alur Pemohon → bagian umum→ wali kota → bagian umum → PD → TAPD → Inspektorat → Wali kota → pembuatan NPHD (SKPD) → SEKDA (bagian Kerjasama & Perekonomian )→SKPD→ Wali kota → pencairan hibah (PD → PPKD) Alur Pemohon → kesra → PD → TAPD → BPKAD → Bupati PD → BPKAD → Pencairan Hibah Pemohon → Lembaga Pemohon → NIK Proposal tidak perlu diupload ulang karena masuk waiting list Proposal yang tidak disetujui pada saat diajukan ulang harus upload proposal ulang.

Tahap Implementasi e-hibah Tangerang per 2017 Perwal Tangerang ditetapkan terlebih dahulu, dimaan waktu dari setiap tahap pada SOP tertuang di Perwal Pelaksanaan sistem elektronik belum ada dalam Perbup Yang input data hibah tahun sebelumnya PD Yang input data hibah tahun 2018: Kesra Help desk ada pada setiap PD→ disediakan fasilitas upload permohonan hibah di PD, dimana pemohon input sendiri didampingi petugas di PD Rencanan Help Desk ada pada Kesra Ada sosialisasi sampai tingkat Desa Ada sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Standar harga tidak dipublikasikan Standar harga barang dipublikasikan ke masyarakat Proposal yang lewat tanggal masuk periode berikutnya. Tidak bisa diinput Proposal yang lewat tanggal, bisa diinput tapi yang input PD bukan kominfo, tgl input ttp tercatat pd waktu sebenarnya tidak bisa diedit. untuk kasus tertentu saat sistem elektronik berjalan masih ada proposal yang diproses secara manual.