KEBIJAKAN DAN STRETEGI PENATAAN RUANG

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2

IMPLIKASI PELAKSANAAN UU NO

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan

Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Advanced Learning Geography 1

SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL

Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.

BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH

Proses kebijakan publik dalam pembangunan

PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN

( Cadangan Pangan Pemerintah )

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Asisten Administrasi Sekda Jepara

MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Lembaga Pemerintahan Desa

NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA

Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.

KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum

PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA

Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH

SOSIALISASI TEMA RISET BALITBANG – KABUPATEN GORONTALO

Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang

TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.

PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BPBD CECEP KURNIA.

DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.

PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER

DESTANA desa tangguh bencana.

SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.

DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA

Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana

REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.

KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007

MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

Lingkup Pekerjaan Lingkup kegiatan dalam Studi Pembangunan Pelabuhan Ikan Terpadu Kedungmalang adalah sebagai berikut : 1)Persiapan  Melakukan studi literatur.

Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019

1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)

Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN STRETEGI PENATAAN RUANG dalam upaya PENGURANAGN RESIKO BENCANA DISAMPAIKAN DALAM ACARA FORUM PRB 14 September 2016

Disampaikan oleh : Nama : Setyanto, SH MM Nickname : Kak Totok SKPD : DCKTRK Jabatan : - Kabid Tata Ruang - Penyidik Penataan Ruang Reg Bareskrim : 163108017 NIP : 19620303 1 015 Alamat K : Jl. Sidik Harun Jepara Alamat R : Kauman RT 03/ I Jepara

Kebijakan Penataan Ruang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2031 Bab : II Pasal 5 huruf : g pengembangan manajemen resiko berbasis masyarakat pada kawasan rawan bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2031 Bab : II Pasal 6 ayat (7) STRATEGI Strategi pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi

menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyusun , menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

PENATAAN RUANG Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan perkembangan kabupaten yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertanian dan pariwisata berbasis pada potensi lokal yang berkelanjutan. Pasal 4 Perda no 2 Th 2011 - RTRW TUJUAN

PETA RAWAN BENCANA

1. Kawasan rawan bencana daerah rawan abrasi; daerah rawan angin topan; daerah rawan banjir; daerah rawan banjir dan gelombang pasang; daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan; daerah rawan banjir dan kekeringan; daerah rawan gelombang pasang; daerah rawan gelombang pasang dan abrasi; daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan; daerah rawan kekeringan; dan daerah rawan longsor.

2. Daerah rawan abrasi a. Kecamatan Jepara; b. Kecamatan Tahunan; c. Kecamatan Kedung; d. Kecamatan Donorojo; e. Kecamatan Keling; f. Kecamatan Kembang; g. Kecamatan Mlonggo; dan h. Kecamatan Karimunjawa

3. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara

4. Daerah rawan banjir : a. Kecamatan Pecangaan; b. Kecamatan Kalinyamatan; c. Kecamatan Welahan; d. Kecamatan Mayong; e. Kecamatan Nalumsari; dan f. Kecamatan Kedung.

5. Daerah rawan banjir dan gelombang pasang meliputi: a. Kecamatan Jepara; b. Kecamatan Kedung; c. Kecamatan Karimunjawa; d. Kecamatan Keling; e. Kecamatan Donorojo; f. Kecamatan Bangsri; dan g. Kecamatan Mlonggo.

6. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: a. Kecamatan Kedung; b. Kecamatan Kembang; c. Kecamatan Keling; dan d. Kecamatan Donorojo.

7. Daerah rawan banjir dan kekeringan sebagaimana meliputi: a. Kecamatan Pecangaan; b. Kecamatan Kalinyamatan; c. Kecamatan Welahan; dan d. Kecamatan Kedung; e. Kecamatan Nalumsari; dan f. Kecamatan Mayong.

Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.

9. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: a. Kecamatan Jepara; b. Kecamatan Kedung; c. Kecamatan Donorojo; d. Kecamatan Keling; e. Kecamatan Bangsri; f. Kecamatan Kembang; g. Kecamatan Mlonggo; dan h. Kecamatan Karimunjawa.

10. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di : Kecamatan Kedung

11. Daerah rawan kekeringan meliputi: a. Kecamatan Welahan; b. Kecamatan Mayong; c. Kecamatan Kedung; d. Kecamatan Pecangaan; dan e. Kecamatan Kalinyamatan.

12. Daerah rawan meliputi: a. Kecamatan Mayong; b. Kecamatan Kembang; dan c. Kecamatan Keling.

TERIMA KASIH Slide by Kak Totok