PENGEMBANGAN STANDAR (bagian - 1)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Bandung, 1 Desember Ilustrasi sederhana tentang “mutu” Perusahaan A: membuat rangka meja Perusahaan B: membuat laci meja Perusahaan C (toko mebel):
Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Oleh: Narayoga Wasesa Staff Training & Certification.
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa
PANDUAN PENULISAN LAPORAN TEKNIS
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
MEKANISME HAM PBB.
DOKUMENTASI PENGELOLAAN LABORATORIUM
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN UMUM EKSPOR
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MANAGEMENT LABORATORIUM Dr. IWAN D. SETYAWAN PH, S.Si., M.Si.
DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
SISTEM MUTU LABORATORIUM SESUAI ISO/IEC : 2005.
Workshop Kaji Ulang dan Harmonisasi SNI 26 Agustus 2010 MEKANISME KAJI ULANG SNI DALAM RANGKA CAFTA Disampaikan oleh: Sumartini Maksum Kepala Pusat Perumusan.
STANDARISASI MUTU.
Pendekatan Operasional Audit Internal
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
MANAJEMEN KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Analisis Sistem L. Erawan.
Sistem Standardisasi Nasional
Monitoring-Pengendalian Proyek
Mutu dalam Industri Pangan
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
KETIDAK SESUAIAN Dan TINDAKAN KOREKSI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PADA SMK
METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI
STANDARISASI NASIONAL
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN UNSUR PENUNJANG PEMERIKSAAN
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Mutu dalam Industri Pangan
Djodi Setiawan,S.E.,M.M.,Ak.,CA Prodi Akuntansi
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Struktur dan fungsi pengolahan data
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
TEKNIK MENULIS PROPOSAL
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
TIPS AND TRICK Imas Soemaryani
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI
KEBIJAKAN OBAT  .
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
KETERTELUSURAN PENGUKURAN
Standar Nasional Indonesia
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Badan Standardisasi Nasional
Penerapan Standar sebagai basis Regulasi Teknis
Pengakuan Regional dan Internasional Sistem Penilaian Kesesuaian
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
Sistem Penilaian Kesesuaian
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN STANDAR (bagian - 1) Presented by National Standardization Agency of Indonesia Badan Standardisasi Nasional www. bsn.or.id ©bsn2006

DEFINISI STANDAR Dokumen, yang dibuat secara konsensus, dan dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan, yang berisikan aturan, pedoman, atau karakteristik suatu kegiatan atau hasilnya, yang dipakai untuk tujuan umum dan berulang, yang dimaksudkan untuk mencapai keberaturan yang optimum untuk konteks tertentu. Catatan: standar perlu didasari pada hasil konsolidasi dari iptek dan pengalaman, dan ditujukan untuk pembinaan kepentingan optimum masyarakat (ISO/IEC Guide 2: 2004) Jadi, standar adalah dokumen hasil konsensus, berisikan pedoman, aturan, karakteristik dari suatu kegiatan atau produknya, biasanya dipakai untuk tujuan umum dan berulang, yang dimaksudkan untuk tujuan keberaturan. ©bsn2007

Tata cara pengembangan standar Kondisi yang ada di suatu negara (ekonomis, politis dan sosial) sangat menentukan pola atau struktur dari pengorganisasian suatu pengembangan standar Namun, tanggung jawab menyeluruh dari organisasi pengembang standar (OPS) biasanya terbagi antara dua sayap yang lebar dan hubungan diantara keduanya menggambarkan keadaan yang ada: Suatu unit pusat, atau sekretariat pusat, adakalanya disebut direktorat atau direktorat jendral (di Indonesia, disebut Badan standardisasi), dan Yang satu lagi, committee (panitia teknis, yang juga punya sekretariat) dan council/dewan ©bsn2007

Tata cara pengembangan standar Tugas utama dari sekretariat pusat SDO termasuk urusan administrasi dan fungsi keseharian kegiatan pengembangan standar Yang penting dari tugas ini adalah yang terkait dengan pelayanan panitia teknis (PT)/komite dan dewan pembina, termasuk: Mengorganisasikan kegiatan PT dan dewan pembina (DP) terutama yang terkait dengan berbagai keperluan teknis dan administratif, Membuat usulan untuk pertimbangan competent authority (TMB/MTPS misalnya) dalam mengamankan pengusulan anggota PT/DP, Memunculkan usulan kegiatan baru untuk pengembangan standar Memberitahukan PT/SPT terkait apa-apa yang ditugaskan kepada PT/SPT berdasarkan masukan-masukan dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan. ©bsn2007

Tata cara pengembangan standar Yang terpenting dari tugas-tugas ini ………… (sambungan) Menindak-lanjuti keputusan PT dan DP, Melaksanakan drafting standar awal sesuai keputusan PT, bila diperlukan, Melakukan finalisasi standar serta mempublikasikan dan mengorganisasikan penjualan standardan publikasi lainnya, Melakukan pembinaan dalam penerapan standar dalam berbagai sektor industri dan perdagangan, dan bertindak sebagai pusat informasi untuk berbagai masalah yang terkait, Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan sertifikasi penggunaan tanda (marking) dan menyelenggarakan pengaturan prosedur inspeksi dan pengujian produk yang tercakup, ©bsn2007

Tata cara pengembangan standar The most important among duties (cont’d) Mengusulkan dan memproses pencalonan delegasi nasional untuk menghadiri sidang internasional terkait standardisasi, dan sesuai arahan otoritas di NSB, memberikan pengarahan kebijakan terkait standardisasi internasional, Melaksanakan fungsi lain terkait yang dipercayakan kepada NSB, seperti misalnya industrial testing, pre-shipment inspection, weights and measures administration, instrument calibration dll. CATATAN Pengorganisasian pengembangan yang diterapkan di Indonesia tidak persis seperti ini, ada perbedaan di beberapa bagian. ©bsn2007

Tata cara pengembangan standar Biasanya keputusan yang bersifat administratif dan kebijakan dilaksanakan oleh dewan tertinggi atau dewan umum atau sidang umum yang dihadiri oleh anggotanya. Pekerjaan teknis di bidang standardisasi dapat dibagi di antara beberapa bagian dalam dewan atau bagian dalam industry. Bagian-bagian ini selanjutnya menunjuk panitia teknis sektoral utk melaksanakan pekerjaan penyiapan standar di bidang tertentu PT ini pada gilirannya dapat membuat semacam working groups atau SPT untuk membuat studi dan penyelidikan yang lebih mendalam untuk suatu aspek permasalahan yang spesifik untuk menyiapkan draft standar awal entrust ©bsn2007

Tata cara pengembangan standar Di beberapa negara ada yang membubarkan PT nya setelah pengerjaan pembuatan standar selesai dilaksanakan Sangat dianjurkan bahwa PT/SPT merupakan organ yang permanen dalam suatu SDO untuk selanjutnya : Melaksanakan usulan/drafting lanjutan untuk bagian atau sub bagian standar dalam suatu seri atau standar yang berkaitan denga yang sudah ditetapkan, dan Melakukan kaji ulang (systematic Review) atau melakukan amendment dan revisi dari suatu standar yang telah ditetapkan ©bsn2007

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan standar nasional Prinsip pengembangan standar nasional diuraikan dalam WTO-TBT Agreement (di batang tubuh dan Annex 3) serta dalam the second trienial review dari perjanjian WTO, yaitu: Standar harus diupayakan sesuai (harmonis) dengan standar internasional Std dibuat dengan berpegang pada prinsip pengembangan standard yaitu terbuka, transparan, konsensus dan imparsial, efektip, koheren dan development dimention. standar nasional boleh berbeda dengan standar internasional dengan alasan geografis/geologis, klimatis, alasan teknologi yang mendasar. ada juga standar nasional yang memang tidak ada standar internasionalnya, yang benar-benar bersifat national specific. ©bsn2007

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan standar nasional Suatu standar nasional harus sesuai kebutuhan, yaitu kebutuhan umum industri, perdagangan, teknologi dan sektor kehidupan lainnya Selain harus sesuai dengan kebutuhan saat ini, standar juga harus dapat mengakomodasikan kebutuhan ekonomi perdagangan waktu mendatang Standar harus juga dapat mewakili kepentingan baik produsen maupun konsumen Untuk itu standar harus dapat menjamin tercapainya konsensus nasional di antara pihak yang berkepentingan Standar juga harus memperhatikan perkembangan iptek namun tetap dapat diterapkan secara teknis dan ekonomis bagi berbagai kegiatan di sektor terkait ©bsn2007

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan standar Standar nasional harus dapat mewakili kepentingan nasional ekonomi secara optimal Harus dirancang agar dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi yang lebih efisien, dan memberi kesempatan pengembangan cara/teknologi baru yang lebih efektif dan efisien. Standar nasional juga harus dikaji ulang secara periodik, untuk melihat perlunya revisi, atau amendemen, atau bahkan bila tidak diperlukan lagi, diabolisi, dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar yang progresif. devise ©bsn2007

Prinsip Prosedur Pengembangan Standar Secara umum prosedur dasar dalam perumusan standar adalah sbb: Pengusulan dan penyampaian proposal, Pemilahan, analisis dan pemeriksaan proposal, Persetujuan kegiatan, Pengalokasian pekerjaan, Penunjukan panitia gabungan, bila diperlukan Penyiapan draft standar, Permintaan tanggapan untuk draft standar, Pengumpulan tanggapan Penyelesaian akhir dari draft standar Penetapan standar Publikasi dan penyebaran standar ©bsn2007

Prinsip Prosedur Pengembangan Standar Pengusulan dan penyampaian proposal – proposal dapat berupa usulan standar baru atau untuk merevisi atau amendmen standar yang sudah ada, dan dapat muncul dari kebutuhan di berbagai sektor ekonomi seperti: Industri, perdagangan, industry, trade, perkembangan teknologi, konsumen dan pengguna lainnya; Unit-unit dalam industri, lembaga komersial, technologists, teknisi profesional, Pemerintah pusat dan daerah, perusahaan daerah, dan otoriti di daerah lainnya; Dewan, kepanitiaan, sub panitia teknis NSB atau anggota dari dewan di NSB; Organisasi lainnya yang mempunyai kepentingan di bidang standar yang diperlukan. ©bsn2007

Prinsip Prosedur Pengembangan Standar Pemilahan, analisis dan pemeriksaan awal proposal – setiap proposal usulan baru yang diterima pertama tama akan diverifikasi oleh unit di pusat untuk menentukan : apakah proposal tersebut sudah sesuai dengan prinsip pengembangan standar; Apakah tidak tumpang tindih dengan standar nasional yang telah ada, dan sejauh mana usulan baru dapat menjawab kebutuhan keseluruhan standar yang diperlukan Apakah rekomendasi ISO or IEC, atau SDO internasional lainnya sudah ada yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan standar nasional yang harmonis dgn standar internasional; Apakah bantuan (referensi) bisa didapat dari dalam dan dari luar ©bsn2007

Prinsip Prosedur Pengembangan Standar Pemilahan, analisis dan pemeriksaan awal proposal – setiap proposal usulan baru yang diterima pertama tama akan diverifikasi oleh unit di pusat untuk menentukan : Apakah diperlukan survey, penelitian/investigasi, whether any survey, investigation diperlukan; Apakah dalam pengambilan keputusan persetujuan proposal diperlukan mempertemukan semua pihak yang berkepentingan, atau koordinasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh PT sendiri, Apakah ada PT atau SPT yang kompeten (ada scope yang terkait) yang dapat melaksanakan pekerjaan ini seterusnya, atau perlunya membentuk PT/SPT baru; dan Bila diputuskan membentuk PT/SPT baru, bagaimana komposisi yang diinginkan. ©bsn2007

Prinsip Prosedur Pengembangan Standar Persetujuan kegiatan – Hasil dari pemeriksaan awal proposal beserta rekomendasi tindak lanjutnya dibawa ke dewan atau industri terkait untuk diputuskan apakah proposal perlu disetujui atau ditolak. Pengalokasian pekerjaan jika proposal disetujui, pekerjaan perumusan standar dialokasikan kepada PT/SPT yang sesuai dengan memperhatikan kebijakan dan pedoman perumusan standar yang ada. Joint Responsibility Committee - kalau pekerjaan ternyata mencakup ruang lingkup dua atau lebih PT, maka dimungkinkan membuat semacam joint PT untuk melaksanakan tugas tersebut Penyiapan Draft Standar – setelah proposal disetujui, PT memulai kegiatan perumusan draft standar dengan fasilitasi sekretariat badan standardisasi. render ©bsn2007

Principles Standard Development Procedure Permintaan tanggapan untuk draft standar – tujuan dari penyebarluasan draft standar adalah untuk memberitahukan kepada semua pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar negeri tentang isi dari draft standar dan meminta tanggap an mereka agar standar yang dihasilkan nanti dapat diterima secara umum Compilation of Comments - Tanggapan yang diterima selanjutnya dikumpul dan disimpulkan agar mudah dibaca dan diverifikasi oleh PT. Selanjutnya, semua keputusan yang timbul harus direkam. Penyelesaian draft – disarankan,agar semua masukan disirkulasikan ke semua anggota PT untuk selanjutnya disimpulkan bersama dengan kesimpulan yang dibuat sekretariat, dan dibahas dalam pertemuan. ©bsn2007

Principles Standard Development Procedure Penetapan Standar – Prosedur penetapan standar oleh badan yang berwenang dapat berbeda di masing-masing negara. Namun, bila ada dewan bagian atau komite industri, draft akhir dipresentasikan dahulu untuk persetujuan. Atau, atas nama badan tersebut dipresentasikan kepada ketua untuk persetujuannya. Selanjutnya, draft dibawa kebadan tertinggi untuk persetujuan sebagai standar nasional. Publikasi dan Pemasyarakatan standar – pada tahapan ini, jumlah kopi yan g harus dicetak diperkirakan yang meliputi sejumlah kopi untuk dibagikan kepada PT/SPT, dan anggota lain, sejumlah yang diperkirakan akan dijual dan untuk keperluan lain. ©bsn2007

Pelaksanaan prosedur dalam Pengembangan Standar ISO Preliminary Stage: planning of future work which is typically driven by market-place needs and circumstances. Proposal Stage: proposals are typically recommended by a National committee. Preparatory Stage: preparation of a working Committee draft. Committee Stage: submission of a working draft to all National committees for comment. Enquiry Stage: bilingual Committee Draft for Vote submitted to all National Committees for voting (five months) . Revised version sent to IEC Central Office to prepare a Final Draft International Standard (FDIS). Approval Stage: FDIS sent to all National Committee for voting (two months). Publication follows final approval. ©bsn2007

TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH ©bsn2007