Sistem Informasi Perencanaan dan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
(PMK No. …../PMK.02/2013, tanggal 28 Juni 2013)
Advertisements

Aplikasi RKAKL DIPA 2014.
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Hilmi Muhammadiyah Sekretaris Itjen Disampaikan Bandung, 2 Februari 2017.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29 s.d. 31 Maret 2017
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
RUANG LINGKUP REVIU RKA-K/L
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
1. Landasan Berpikir (1) RKA-K/L => merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renja K/L.
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
JADWAL PENGANGGARAN Alur Proses Perencanaan Penganggaran (Jan – Des)
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Aplikasi rkakl 2011.
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Sistem Informasi Perencanaan dan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRenang) Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan Kemenristekdikti Jakarta, 20 Maret 2019

Tuntutan Reformasi Birokrasi 2015 2016 Reformasi Birokrasi 63,89 67,46 Nilai Maks Nilai No Area Perubahan 2015 2016 1. Manajemen Perubahan 5,00 1,41 2,17 Fokus Perubahan 2. Penataan Peraturan Per-UU 5,00 1,66 2,09 3. Penataan & Penguatan Organisasi 6,00 2,48 2,66 8 Area Perubahan 4. Penataan Tatalaksana 5,00 3,21 3,35 5. Penataan Sistem Manjemen SDM 15,00 12,36 12,69 6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 4,83 7. Penguatan Pengawasan 12,00 5,11 6,53 No Komponen Yang Dinilai Bobot N ilai 2015 2016 1. Perencanaan Kinerja 30 22,87 23,97 2. Pengukuran Kinerja 25 15,94 16,13 3. Pelaporan Kinerja 15 10,81 10,82 4. Evaluasi Kinerja 10 6,89 6,92 5. Capaian Kinerja 20 12,25 12,54 Nilai Hasil Evaluasi 100 68,76 70,38 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 8. 6,00 3,83 4,24

Akuntabilitas dan Pelaporan SIRenang sebagai Bagian dari Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi SIRenang Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran SIMonev Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi SIAkunlap Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan sebuah tools untuk membantu proses perencanaan kegiatan dan penganggaran (dalam hal ini pengusulan output dan anggaran) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya sebuah tools untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan anggaran (khususnya program, kegiatan dan anggaran yang sedang berjalan atau telah berjalan) sebuah tools untuk Pelaporan Akuntabilitas Kinerja secara elektronik Tahap Uji Coba Implementasi Telah Berjalan & Pemeliharaan secara kontinyu Tahap Pengembangan

Tujuan Penyusunan RKA-K/L Melalui SIRenang MENINGKATKAN TRANSPARANSI MENINGKATKAN EFEKTIVITAS Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran MENINGKATKAN EFISIENSI MEMPERCEPAT PROSES

Tujuan Penyusunan RKA-K/L Melalui SIRenang Alokasi Anggaran Pagu Anggaran Pagu Indikatif Rekap Tabel Kegiatan & Output (Volume dan Anggaran) sesuai dengan Alokasi Anggaran Rekap Tabel Kegiatan & Output (Volume dan Anggaran) sesuai dengan Pagu Indikatif Rekap Tabel Kegiatan & Output (Volume dan Anggaran) sesuai dengan Pagu Anggaran Usulan Awal Rekap Tabel Kegiatan & Output (Volume dan Anggaran) KAK/ToR KAK/ToR RAB RBA (untuk BLU) KAK/ToR KAK/ToR RAB RBA (untuk BLU) • RAB dan RKA-KL RAB RBA (untuk BLU) • RBA (untuk BLU) RKAT (untuk PTN- BH) RKAT (untuk PTN- BH) RKAT (untuk PTN- BH) RKAT (untuk PTN- BH)

Tahap dan Jadwal Penyusunan RKA-K/L Melalui SIRenang 01 02 03 04 USULAN AWAL ADK RKA-K/L KAK RAB Data Dukung Lainnya PAGU INDIKATIF ADK RKA-K/L KAK RAB Data Dukung Lainnya PAGU ANGGARAN ADK RKA-K/L KAK RAB Data Dukung Lainnya ALOKASI ANGGARAN ADK RKA-K/L KAK RAB Data Dukung Lainnya JAN-FEB MAR-JUN JUL-SEP OKT-DES mengikuti siklus perencanaan nasional

Waktu Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRenang) (3)

RKA-K/L Disusun Secara Berjenjang SEKRETARIAT JENDERAL DAN ITJEN Sekjen (cq. Biro Perencanaan) dan Itjen melakukan penelitian dan reviu atas usulan RKA yang disampaikan oleh Unit Eselon I Utama. Hasil penelitian dan reviu kemudian dikompilasi, disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan, dan disampaikan kepada Kemenkeu (DJA) untuk ditelaah lebih lanjut. 04 KEMENKEU (DJA) Kemenkeu melakukan penelaahan RKA-K/L dan menetapkan menjadi DIPA 03 02 01 UNIT ESELON I UTAMA Unit Eselon I Utama menganalisis usulan RKA PTN/SATKER/UNIT KERJA PTN/SATKER/UNIT KERJA menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pada aplikasi RKA-K/L beserta data dukung (KAK, RAB, dll), dan menyampaikan (upload) melalui aplikasi SIRENANG dari PTN/SATKER/Unit Kerja di mengkompilasi menjadi usulan Utama, dan menyampaikan ke Jenderal, dan Inspektorat Jenderal bawahnya, RKA Unit Sekretariat SIRENANG

Alur Mekanisme Penyusunan RKA-K/L Satker/Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program Masuk ke Usulan diteliti/direviu oleh Eselon I Penanggung Jawab Program Upload Usulan ToR, RAB dan RKA-KL, RKAT Usulan Satker Feedback Feedback Usulan Dikirimkan ke KEMENKEU Usulan diteliti/direviu oleh Kementerian Disetujui Catatan: Penanggung Jawab Kementerian (Setjen & Itjen) - Proses dilakukan dengan sistem berbasis IT 10

Analisis, Penelitian, dan Reviu RKA-K/L *) ANALISIS RKA-K/L kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan; kesesuaian dalam penganggaran, antara lain : penerapan SBM, SBK, dan SSB penggunaan akun; hal-hal yang dibatasi; pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah Negara; penganggaran badan layanan umum; kontrak tahun jamak (multi years contract); dan Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. PENELITIAN RKA-K/L konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume Keluaran (Output) Kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA-K/ L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/ L dan RKP; kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas; kesesuaian sumber dana dalam RKA- K/ L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L; kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran (Output) Kegiatan); dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L, antara lain RKA satker, Kerangka Acuan Kerja/Rincian Anggaran Biaya (KAK/ RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya. REVIU RKA-K/L kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan; kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain : penerapan SBM, SBK, dan SSB untuk Keluaran (Output) Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam SBK, ...dst; penggunaan akun; hal-hal yang dibatasi, ...dst; pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, SBSN; penganggaran badan layanan umum; kontrak tahun jamak (multi years contract); dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyerta modal negara pada Badan Usaha Milik Negara. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L...dst; Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. UNIT UTAMA (Bagren) SEKJEN (BIROREN) ITJEN 11 *) Draft Rancangan Permenristekdikti Tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Terintegrasi

Teknis Reviu RKA-K/L Melalui SIRenang (Login)

Teknis Reviu RKA-K/L Melalui SIRenang (Pilih Menu Reviu Itjen)

Teknis Reviu RKA-K/L Melalui SIRenang (Mencari Satker yang akan direviu) Ketik nama satker yang dituju

Teknis Reviu RKA-K/L Melalui SIRenang (Menu Proses Reviu)

Teknis Reviu RKA-K/L Melalui SIRenang (Menampilkan halaman reviu) Klik untuk memunculkan halaman reviu

Form Reviu Sementara Informasi Pagu Satker Per Sumber Dana Ceklist kelengkapan data dukung (KAK, POK, RKA) Informasi Pagu Belanja Pegawai dan Operasional Satker Catatan hasil reviu

Catatan Usulan Perbaikan yang Sedang Ditindaklanjuti Login bisa dibuat per surat tugas sehingga hanya bisa melihat satuan kerja yang menjadi tugasnya saja. Mohon dapat ditambahkan Susunan dalam surat tugas adalah sebagai berikut: Penanggung Jawab Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota. Penanggung Jawab dapat melihat semua PT dalam semua kelompok yang menjadi tanggungjawabnya Username dibuat per orang Surat tugas masih diperlukan SPTJM masih diperlukan Form A, B, dan C harus diprint dan diupload Catlah RK BMN wajib diupload sebagai data dukung Penamaan CHR mohon dapat diseragamkan RKP agar dapat diupload SP Reviu SPI harus ada Perlu ada juknis untuk mendetailakan data dukung apa saja yang wajib ada untuk suatu pengajuan anggaran (per akun) agar seragam dan jika tidak lengkap akan terlihat di aplikasi Pada saat penelitian RKAKL, dokumen dan data dukung yang akan diperiksa oleh itjen sudah harus ada/diupload oleh satker Admin inspektorat jenderal ada untuk tiap Inspektur Wilayah, jadi admin Inspektorat Jenderal ada 3, dapat mengingatkan ke anggota tim mana satker yang belum direviu, upload surat tugas Data dukung diharapkan dapat teridentifikasi untuk akun yang mana.

TERIMA KASIH