DAFTAR URUT KEPANGKATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pengelolaan Cuti PNS Pemerintah Kota Salatiga
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR :
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
P e n g a n g k a t a n P e g a w a I n e g e r I s I p I l.
Menurut PERATURAN PEMERINTAH RI No 10 Tahun 1983
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PANGKAT DAN JABATAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
DEFINISI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENGADAAN PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS)
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
CUTI Pegawai Negeri Sipil.
PANGKAT DAN JABATAN.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
FUNGSI ARSIP.
MEDIA PEMBELAJARAN ADP
MEDIA PEMBELAJARAN ADP
Manajemen Sumberdaya Aparatur
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN/PAK GURU
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DOSEN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

DAFTAR URUT KEPANGKATAN Slide 1 DAFTAR URUT KEPANGKATAN SIGN

HOME Upcoming Deposits PROFIL KI/KD TUJUAN PEMBELAJARAN MATERI SOAL

PROFIL KELOMPOK 9 HOME Fifi Verawati 160412607058 Fira Valensia Kodoati 160412601944 Febilia Yusrika Putri 160412607058 HOME

Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar KI 3 KD 3.5 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah Mengemukakan tentang Daftar Urut Kepangkatan HOME

Tujuan Pembelajaran HOME Untuk mengetahui pengertian DUK Untuk mengetahui landasan hukum DUK Untuk mngetahui fungsi DUK Untuk mengetahui pembuat DUK Untuk mengetahui Unsur DUK Untuk mengetahui penggunaan DUK HOME

Pengertian dan Fungsi Unsur Landasan Hukum Pembuat DUK Penggunaan DUK HOME

Slide 6 Pengertian DUK BACK DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. BACK

Unsur-unsur DUK BACK Pangkat Jabatan Masa Kerja Latihan Jabatan Pendidikan Usia BACK

pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpengkat lebih tinggi dicantumkan dalam nomer urut yang lebih tinggi dalam DUK. Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, misalnya sama-sama berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka Pegawai Negeri Sipil yang lebih tua dalam pangkat tersebut dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

JABATAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama dan diangkat dalam pangkat itu dalam waktu yang sama pula, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

MASA KERJA Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama, maka Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja lebih banyak dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

LATIHAN JABATAN Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama memangku jabatan yang sama dan memiliki masa kerja yang sama, pegawai yang pernah mengikuti latihan jabatan yang ditentukan dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

pendidikan Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama dan lulus dari latihan jabatan yang sama pula, pegawai yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

USIA Apabila ada dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat sama, memangku jabatan yang sama, memiliki masa kerja yang sama, lulus dari jabatan yang sama dan lulus dari pendidikan yang sama pula, pegawai yang berusia lebih tinggi dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi. BACK

Landasan Hukum DUK Pasal 18 Ayat 5 Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat . NEXT

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 Landasan Hukum DUK Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara sedemikian rupa sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membacanya. Apabila ada PNS yang keberatan atas nomor urutnya dalam DU, maka PNS yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat pembuat DUK yang bersangkutan melalui hierarkhi.keberatan sebagaimana dimaksud harus sudah diajukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung mulai diumumkan DUK, keberatan yang melebihi jangka waktu 30 hari tidak dipertimbngkan. . BACK

PEMBUAT DUK DUK untuk pegawa yang diperbantukan, dibuat oleh Instansi yang menerima bantuan · Instansi yang memberi bantuan DUK dibuat untuk seluru pegawai negeri sipil dari  satuan organisasi Negara. 1 4 DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organic tetap dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan 2 DUK dibuat sekali dalam setahun. 5 Pejabat pembuat DUK : · Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariasan lembaga tertinggi Negara, pimpinan pemerintah nondepartemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam DUK 3 6 DUK secara nasional dibuat oleh BAKN, untuk golongan IV/a sampai dengan golongan IV/c.  7 BACK

Penggunaan DUK BACK Upcoming Deposits 1 2 DUK adalah salah satu  bahan pertimbangan  obyektif dalam pembinaan  karier PNS Dengan DUK pembinaan karier PNS akan lebih objektif. $186.54 3 4  Bila ada lowongan jabatan, PNS yang  bernomor urut lebih tinggi wajib  dipertimbangkan lebih dahulu Pertimbangan bagi PNS yang  bernomor urut lebih tinggi tidak  berlaku bagi PNS yang  dikenakan  pemberhentian sementara BACK

SOAL PILIHAN GANDA Pilihlah salah satu yang paling tepat dengan menekan (klik) pada pilihan A, B, C, D, atau E ! START HOME

1 b) Pasal 8 ayat 5 c) Pasal 18 ayat 5 d) Pasal 5 ayat 18 Upcoming Deposits Landasan hukum untuk mengatur pembuatan DUK PNS adalah ... . a) Pasal 5 ayat 8 b) Pasal 8 ayat 5 c) Pasal 18 ayat 5 d) Pasal 5 ayat 18 e) Pasal 18 ayat 8

2 Upcoming Deposits Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi, ini adalah pengertian dari ... . a) Kedudukan b) Pangkat c) Jabatan d) Latihan jabatan e) Pendidikan

3 Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam DUK adalah, kecuali ... . Upcoming Deposits a) Pangkat b) Usia c) Jabatan d) Usia kerja e) Domisili

4 Apabila PNS keberatan tentang DUK, berapa lama jangka waktu pengajuannya ... . Upcoming Deposits a) 1 Bulan b) 2 Bulan c) 3 Bulan d) 3 Hari e) 1 Tahun

Pejabat pembuat DUK adalah, kecuali ... . 5 Pejabat pembuat DUK adalah, kecuali ... . Upcoming Deposits a) Menteri b) Gubernur c) Kepala Sekolah d) Pemilik Sekolah Dasar e) Kepala Dinas

DUK untuk pegawai yang diperbantukan dbuat oleh... . 6 DUK untuk pegawai yang diperbantukan dbuat oleh... . Upcoming Deposits a) Instansi yang menerima dan memberi bantuan b) Instansi Pemerintah Daerah c) Instansi Dinas Pendidikan d) Staff Sekolah e) Lembaga Daerah

Pejabat yang memangku jabatan structural eselon V, antara lain ... . 7 Pejabat yang memangku jabatan structural eselon V, antara lain ... . Upcoming Deposits a) Guru b) Gubernur c) Kepala Sekolah d) Wakil Kepala Sekolah e) Pejabat

Nomor urut seorang pegawai dihapuskan dari DUK apabila ... . 8 Nomor urut seorang pegawai dihapuskan dari DUK apabila ... . Upcoming Deposits a) Meninggal dunia b) Kenaikan pangkat pegawai c) Mangkir selama 5 hari berturut-turut d) Korupsi e) Pensiun

Nomor urut seorang pegawai dirubah dari DUK apabila, kecuali ... . 9 Nomor urut seorang pegawai dirubah dari DUK apabila, kecuali ... . Upcoming Deposits a) Kenaikan pangkat jabatan b) Pemindahan c) Pemberhentian d) Penurunan pangkat jabatan e) Kecelakaan

10 Ketentuan tentang PNS yang menduduki nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK tidak berlaku apabila, kecuali ... . Upcoming Deposits a) Pegawai yang bersangkutan dikenai pemberhentian sementara b) Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani cuti diluat tanggungan Negara c) Pegawai yang bersangkutan menerima gaji yang tidak semestinya d) Pegawai yang bersangkutan menerima uang tunggu e) Pegawai yang bersangkutan (wanita) sedang cuti karena persalinan

JAWABAN ANDA BENAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINISH

JaWABAN ANDA SALAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINISH

Slide 10 THANK YOU