PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMBUTAN SELAMAT DATANG DAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Renstra di Kabupaten Buleleng
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
PB. 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) LAMPUNG SELATAN TAHUN NASKAH AKADEMIK.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMBUTAN SELAMAT DATANG DAN PAPARAN GUBERNUR BALI

MUSRENBANG PENYUSUNAN RPJPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025 DAN PENYUSUNAN RPJMD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

PERUBAHAN RPJPD PROVINSI BALI RPJPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2005-2025 MENJADI RPJPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2005-2015 Adanya Perubahan yang mendasar pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Bali yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi Bali 2005-2025 dengan adanya perubahan kebijakan Nasional maupun Daerah serta dinamika perkembangan Daerah sehingga arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan Daerah Bali tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini. Proses perumusan dan substansi RPJPD Provinsi Bali 2005-2025 harus disesuaikan dengan tahapan dan tara cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

RPJPD SEMESTA BERENCANA PERIODE RPJPD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2005-2025 (MULAI TAHUN 2018) RPJPD SEMESTA BERENCANA TAHAP I (TAHUN 2005-2010) TAHAP II (TAHUN 2010-2015) TAHAP III (TAHUN 2015-2020) TAHAP IV (TAHUN 2020-2025) RPJMD SEMESTA BERENCANA

SKEMA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA SEMESTA BERENCANA PEMERINTAH PROVINSI BALI VISI MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR BALI 2018-2023 RPJPD SEMESTA BERENCANA 2005-2025 RPJMD SEMESTA BERENCANA 2018-2023 RKPD SEMESTA BERENCANA 2019 APBD SEMESTA BERENCANA 2019

VISI “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA. Mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

MENUJU BALI ERA BARU: Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi; Yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3(tiga) dimensi utama : 1 TERPELIHARANYA KESEIMBANGAN ALAM, MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN BALI (GENUINE BALI). 2 TERPENUHINYA KEBUTUHAN, HARAPAN, DAN ASPIRASI KRAMA BALI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN. 3 TERANTISIPASI MUNCULNYA PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BARU YANG BERDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF.

PROGRAM PRIORITAS MENCAKUP 5 BIDANG Bidang 1 : Pangan, Sandang dan Papan Bidang 2 : Kesehatan dan Pendidikan Bidang 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Bidang 5 : Pariwisata PROGRAM PENDUKUNG Bidang Infrastruktur (darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi)

PARADIGMA PEMBANGUNAN BALI Pembangunan Bersifat Holistik Pembangunan Bersifat Integratif Pembangunan Berbasis Perencanan yang Bersifat Sinergis Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

HASIL EVALUASI CAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN RPJPD SEMESTA BERENCANA NO INDIKATOR TARGET RPJPD LAMA (2005-2025) CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2018 RPJPD SEMESTA BERENCANA (2018-2025) 1 Pertumbuhan Ekonomi 8,2-9,4% 6,24 7,0 -8,0% 2 Angka Kemiskinan 4,2% 4,01 1,0-1,5% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 1,9% 1,37 0,5-1,0% 4 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB :   - Primer 20% 15,33 20,0%-25,0% - Sekunder 25% 15,30 25,0%-30,0% - Tersier 55% 69,36 45,0%-55,0% 5 IPM 75,0 74,30 75,00-80,00 6 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 12 8,55 12-14 7 Usia Harapan Hidup (Tahun) 71,46 72,00-77,00

POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA BALI : ERA BARU VISI TRISAKTI “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” PEMBANGUNAN YANG : TERPOLA, MENYELURUH, TERENCANA, TERARAH, DAN TERINTEGRASI PERTAMA, TERPELIHARANYA KESEIMBANGAN ALAM, KRAMA, DAN KEBUDAYAAN BALI (GENUINE BALI). KEDUA, TERPENUHINYA KEBUTUHAN, HARAPAN, DAN ASPIRASI KRAMA BALI DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN. KETIGA, TERANTISIPASI MUNCULNYA PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BARU YANG BERDAMPAK POSITIF DAN NEGATIF. BERDAULAT SECARA POLITIK BERDIKARI SECARA EKONOMI BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN

SEKIAN DAN TERIMA KASIH “Om Shanti, Shanti, Shanti Om”