DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, LIKUIFAKSI, TSUNAMI SULAWESI TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

PANDUAN HIJAU UNTUK Konstruksi Sesi 1: Sambutan, Pendahuluan; Konsep dan Prinsip Konstruksi yang Berkelanjutan Pemulihan dan Rekonstruksi Hijau: Panduan.
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Desain Proyek, Pemantauan dan Evaluasi Sesi 1: Pendahuluan, Proyek Anda dan Lingkungan.
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PRB Kelompok 2– Prioritas Aksi 2 Workshop Nasional, 21 Juli 2010 FGD Prioritas Verifikasi di Daerah.
IMPLIKASI PELAKSANAAN UU NO
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TAHUN dan INA DRI
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
DaLA DAMAGE AND LOSSES ASSESSMENT sumber : metode ECLAC dalam menyusun DaLA Oleh Bappenas.
JAKARTA, 15 OKTOBER 2009 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Penanganan Pengungsi Sinabung
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
Keperawatan Bencana.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan Pascatsunami Kelompok Kerja Pendidikan Aceh Recovery Forum 2005.
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
MENULIS BERITA BENCANA
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Undang-Undang bidang puPR
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Advanced Learning Geography 1
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara)
REHABILITASI INFRASTRUKTUR
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Proses Manajemen Bencana
Undang-Undang bidang puPR
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
MATA KULIAH : BANGUNAN TAHAN GEMPA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
DESTANA desa tangguh bencana.
Materi 4 KAJIAN DAN PEMETAAN RISIKO
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
DESA / KEL. TANGGUH BENCANA ( DESTANA )
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA. Mitigasi Bencana? adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran.
Prinsip Bencana dan Manajemen Bencana
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PROSES MANAJEMEN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG bpbd karo.
KONSEP DESA TANGGUH BENCANA
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
Problem Solving Kebencanaan Gempa Bumi (Kab.Tanggamus) Membangun sistem peringatan dini bencana (early warning system) Membuat peta kerawanan bencana &
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Satuan Pendidikan Aman Terintegrasi Bencana (SPAB)
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

DAMPAK BENCANA GEMPA BUMI, LIKUIFAKSI, TSUNAMI SULAWESI TENGAH Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH., CES KALAK BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH KITA JAGA ALAM, ALAM JAGA KITA

LOKASI AREA TERDAMPAK BENCANA SULTENG 2

DAMPAK GEMPA, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI MALL TATURA ANJUNGAN NUSANTARA

DAMPAK GEMPA, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI JALAN POROS PALU - PALOLO JEMBATAN TELUK PALU 4

DAMPAK GEMPA, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI LIKUIFAKSI KELURAHAN PETOBO KAMPUS IAIN PALU 5

6 LIKUIFAKSI PERUMNAS BALAROA MESJID PERUMNAS BALAROA MESJID TERAPUNG KEL. LERE 6

JEMBATAN TELUK PALU

KAPAL TNI AL PANTAI WATUSAMPU KAPAL NELAYAN PANTAI MAMBORO

DATA KORBAN BENCANA 3

REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH 9

REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH Lanjutan Tabel.. 10

REKAPITULASI INDIKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI SULTENG 11

12 STRATEGI UMUM REHAB - REKON Pengkajian kebutuhan pascabencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek manusia; Penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya rasional, komprehensif dan partisipatif dengan memasukan sumberdaya lokal sebagai salah satu penentu pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan; Penyebarluasan informasi dan sosialisasi rencana pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta bertanggung jawab dan memberikan kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperanserta; Perbaikan/Pembangunan Rumah Dan Perbaikan Infrastruktur Publik; Pembangunan rumah harus memenuhi persyaratan konstruksi tahan gempa; Warga yang berada di ZONA RAWAN BENCANA TINGGI (ZRB 4), diupayakan untuk di lakukan relokasi ke tempat yang aman; Prioritas pemulihan sektor permukiman, Pembangunan Huntara, dan huntap, sektor kesehatan dan pendidikan serta pelayanan kependudukan; Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dengan program/kegiatan dan pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya serta dukungan Dunia Usaha dan Masyarakat; Melakukan Mitigasi Bencana. 12

KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN RR 13

TERIMA KASIH