REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pusdiklat Aparatur BPPSDM Kesehatan
Advertisements

PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
Dana Bergulir Untuk Pembiayaan Usaha Mikro & Kecil
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Kementerian Perumahan Rakyat
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SERANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
dan Peraturan Pelaksanaannya
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Kementerian Koperasi dan UKM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Bagaimana Gaji PNS Indonesia ?
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM)
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DAERAH   Dr. H. Suroto, S.E., M.M. Aktivis dan.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Sleman
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
EVALUASI PROGRAM PENYALURAN LPDB – KUMKM KERJASAMA DENGAN BLUD
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Badan layanan umum daerah dana bergulir (BLUD – DB)
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
BIDANG KOPERASI PROGRAM : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH NO KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN 1 PENILAIAN KESEHATAN.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
Transcript presentasi:

REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 112 Tahun 2015 tentang standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang

REGULASI UPDB Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 74 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 20 tahun 2014 tentang pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir, koperasi, usaha mikro dan menengah kab tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Ppk-Blud Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Umkm Kabupaten Tangerang

REGULASI UPDB Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.163-Huk/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabartan Struktural Eselon IV pada UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.221-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 518/Kep..357-Huk/2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 518/Kep.523-Huk/2013 tentang likuidasi LPP-UMKM Kab. Tangerang

SDM UPDB – KUMKM 2016 No SDM BLUD UPDB - KUMKM 2016 1 SDM PNS Kepala BLUD UPDB - KUMKM KaSubag Tata Usaha / PPK Pejabat Teknis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara BLUD APBD dan PNBP 2 SDM Non PNS Staf Subag Tata Usaha - Sarjana Akuntansi Sarjana Teknik Informatika Staf Umum Staf Subag Teknis Sarjana Ekonomi Sarjana Pertanian D3 informatika SMA 4 Back

Modal Awal dan Dana Kelola Saat Ini No Modal Awal Nilai Investasi Tahap 1 Likuidasi LPP UMKM ( Keputusan Bupati Tangerang Nomor 518/Kep.523-Huk/2013) Rp 18.523.058.692,- 18 Juli 2013 2 Investasi Pemerintah Daerah Rp 15.000.000.000,- 23 Oktober 2014 3 22 Desember 2015 4 Rp 10.000.000.000,- 13 Juni 2016 5 Rp 5.000.000.000,- 24 November 2016 6 Investasi Pemerintah Daerah (Sisa) Jumlah Rp 68.523.058.692,-

Dana Bergulir yang Tersedia 2017 Rp 18.300.000.000 Dana Bergulir Sisa Piutang 2016 Rp 50.132.097.103 Uraian Nilai ASSET UPDB 2016 Rp. 66.637.669.259

kinerja updb-kumkm tahun anggaran 2016 UPT. Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang

RENSTRA

Penyaluran PINJAMAN Tahun 2016 No Uraian 2016 Nilai 1 Koperasi 10 Rp. 26.450.000.000,- 2 UKM 349 Rp. 20.350.000.000,- Rp. 46.800.000.000,-

Penyaluran PINJAMAN UMKM 2016

Strategi-strategi yang Ditempuh Dalam Pengembangan Lembaga Pelatihan dan Pengembangan SDM Penyesuain Peraturan Daerah yang Berkaitan dengan Dana Bergulir Melakukan kerjasama Manajemen Internal dengan Pihak Ketiga ->(Konsultan ISO) Menyediakan Loket Pelayanan Dana Bergulir di Setiap Kecamatan

Kendala dan Permasalahan Internal : Kurangnya Jumlah SDM yang Memadai Kepastian Akan Peraturan Mengenai Kredit Bermasalah Manajeman Internal yang belum memadai External : Jaminan Agunan Sosialiasi tidak tepat sasaran Data usaha fiktif Kesulitan dalam penagihan angsuran

Saran dan Harapan Untuk LPDB Ketetapan Teknis terkait SOP dengan Chanelling Administrasi pengajuan yang fleksibel

Terima Kasih