RAPAT KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN SUPERVISOR
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
PERMEN KP NOMOR 53/PERMEN-KP/2014 TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DAN PERMEN KP NOMOR 50/PERMEN-KP/2014 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KKP.
Membangun Integritas Di Jawa Tengah
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
PETUNJUK TEKNIS PEMAKETAN PEKERJAAN PADA APLIKASI SIRUP
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
KONSEP MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Pengenalan Konsep CoE Pengadaan Pemerintah
Menuju Pusat Unggulan Pengadaan
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
BARANG/JASA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
AGENDA. AGENDA LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG 01. Peran penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan.
KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
PENGADAAN BARANG/JASA
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
1.UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No : 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo: 6/ 2014 tentang Desa 3. PP No : 47/2015 tetang perubahan.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
SUB KOMITE MUTU Pemilihan Indikator Mutu unit dan RS Pengumpulan data indikator mutu unit.
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2019

MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSAAAN RAPAT : Laporan dan evaluasi proses pengadaan melalui tender/seleksi di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; Laporan terhadap hasil rencana aksi (renaksi) pencegahan korupsi sebagai tindak lanjut Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, khususnya pada area pengadaan barang/jasa pemerintah; dan Refresh pengadaan barang/jasa terkait dengan peran dan tanggung jawab PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

HASIL YANG DIHARAPKAN : Adanya perbaikan proses pengadaan barang/jasa baik dari tahapan Perencanaan, Persiapan sampai dengan Pelaksanaan Pengadaan sehingga tidak ada lagi paket pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan waktu dan sebab lain Meningkatnya progres Renaksi Korsupgah KPK khususnya pada area pengadaan barang/jasa, dan mendorong peran SKPD terkait untuk peningkatan capaian progres dimaksud. PA (Kepala SKPD) lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah