Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP

LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP

ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga

PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN

POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN

RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP

SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.

Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.

Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.

E-TENDERING CEPAT.

ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PEMAKETAN PEKERJAAN PADA APLIKASI SIRUP

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015

E-Kontrak non e-tendering

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI

Manajemen kontruksi.

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga

Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

BARANG/JASA PEMERINTAH

Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:

E Kontrak Non E Tendering

SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4

PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.

Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :

KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.

MATERI PENGENALAN SPSE V4.3

Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.

PENGADAAN BARANG/JASA

Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3

Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP

Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN

Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :

Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.3

Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi

Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI

PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019

Seksi Bimbingan Teknis LPSE

PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

PERPRES NO. 16 TH PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

PERPRES NO. 16 TH PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

4 POKJA SPSE Direktorat Pengembangan

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OVERVIEW PERPRES 16/2018 DPD IAPI JAWA TIMUR, 2019 WORKSHOP PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD.

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.

Transcript presentasi:

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3

PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Pasal 29 ayat 6) Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi SIRUP 2.3

Pointer Perubahan dalam Penyusunan RUP Perubahan Istilah & Definisi Para Pihak yang berperan (User Role) Perubahan Metode Pengadaan Penambahan tipe Swakelola Interperobability SiRUP Konsolidasi Pengadaan Perubahan paket multiyears

Perubahan Istilah PERUBAHAN ISTILAH

Perubahan Istilah PERUBAHAN ISTILAH

Perubahan Definisi

Perubahan Definisi

Perubahan Definisi

USER ROLE LAMA SiRUP 2.3 Pendelegasian Pengguna Anggaran (PA) Admin RUP Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Admin RUP

USER ROLE Login PA Login PPK

Wewenang Pengguna

Wewenang Pengguna

Perubahan Metode Pengadaan

Penyebutan Merek

Jasa Konsultansi

TENDER CEPAT KRITERIA TENDER CEPAT Spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan Dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis / KAK Peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP Perlem No 9 / 3.2.1b

Perbandingan Proses E-Tendering e-Tendering Cepat dengan SIKaP 1 Pengumuman Pascakualifikasi 2 Download Dokumen Pengadaan 3 Pemberian Penjelasan 4 Upload Dokumen Penawaran 5 Evaluasi Administrasi 6 Evaluasi Teknis 7 Evaluasi Harga 8 Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi 9 Penetapan Pemenang 10 Pengumuman Pemenang 11 Sanggahan 12 Sanggahan Banding 13 SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak 1 Undangan 2 Upload Penawaran Harga (e-Reverse Auction) 3 Evaluasi Harga Otomatis oleh Sistem 4 Verifikasi SIKaP 5 Pengumuman Pemenang 6 SPPBJ dan Penandatangan Kontrak *Waktu proses: minimal 3 hari *Waktu proses: minimal 14 hari

SWAKELOLA

INTERPEROBABILITY - Database APBD - PKOR Upload data anggaran & Rencana Kerja Penarikan setelah tanggal dan nomor perda tentang APBD APBN - PKOK Upload data anggaran & Rencana Kerja Penarikan setelah pagu definitif ditetapkan

INTERPEROBABILITY Proses Tender E – Purchasing Non Tender ( Transaksional & Pencatatan )

INTERPEROBABILITY - AMEL

KONSOLIDASI PENGADAAN

KONSOLIDASI PENGADAAN Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPSE UKPBJ

KONSOLIDASI PENGADAAN Paket yang dapat di konsolidasikan adalah paket yang telah diumumkan

Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) REVISI PAKET RUP Satu ke satu & Satu Ke banyak Pengguna Anggaran (PA) Revisi oleh PA/KPA Sebatas Paket yang telah diumumkan Revisi melalui Final draft (sebelum diumumkan oleh PA/KPA) Revisi melalui inisiasi Revisi Paket* (setelah diumumkan oleh PA/KPA) *hanya satu kesatu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kontrak tahun Jamak - MULTIYEARS

Terima Kasih