Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Blok III Blok IV Blok II Blok I Pengenalan Tempat Informasi Blok I disalin dari Daftar SDKI07-DSRT yang dipegang oleh pengawas Lihat Kues. Blok I …
Advertisements

Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KONSEP KELUARGA SEJAHTERA
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2012
MEMPEROLEH DATA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG SAHIH DAN TERPERCAYA wynandin imawan, Badan Pusat Statistik R.I. FOCUS GROUP DISCUSSION.
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
STRATEGI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAERAH
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
Meningkatkan Akses dan Kontrol Keluarga Miskin terhadap Perlindungan Sosial untuk Indonesia Sejahtera dan Berdaulat Nani Zulminarni - PEKKA.
PELATIHAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2015 BAGI MANAJER DESA
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
RAPAT KOORDINASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)
Bimtek Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan PBI-JK
Tata cara pelaksanaan pendataan dan pemetaan Keluarga
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
Knowledge Sharing Pemanfaatan Blockchains
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Abdurrahman Syebubakar Chief Technical Advisor/Ketua Tim - SLRT Pusat
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KOORDINASI KEPESERTAAN PBI MELALUI PBDT 2015 KABUPATEN JEPARA
APLIKASI KELUARGA SEHAT
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
Kemiskinan dan ketahanan keluarga.
Kemiskinan di jawa tengah
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BIDANG KESEHATAN
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
PROGRAM INDONESIA PINTAR MENGGUNAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Kartu Indonesia Pintar
PENINGKATAN KINERJA TKSK
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
PENGETAHUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
Identifikasi Ketersediaan DATA KESEHATAN
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
ADMINISTRATOR DATABASE DAN PENGENALAN BASIS DATA TAHUN 2018
INTEGRASI INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
VERIFIKASI KOMITMEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
VALIDASI CALON PESERTA PKH
Mekanisme Pelaksanaan PKH
VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
PEMUTAKHIRAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) SOSIALISASI MEKANISME PEMUTAHIRAN MANDIRI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN (MPM-PPFM) TAHUN 2017.
SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
RAKORNAS PKH SAMBUTAN MENTERI SOSIAL RI Jakarta, 2 Mei 2019.
RAHMAT DHARMA YOGA PRANATA KOMPUTER PUSDATIN KESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI.
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Basis Data Terpadu Untuk Perlindungan Sosial: Pembentukan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Elan Satriawan Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Februari 2016.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Transcript presentasi:

Reformasi Pengelolaan Data Kementerian Sosial Jakarta, 2 Mei 2019 Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Said Mirza Pahlevi Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I

AGENDA Data Terpadu dan Komplementaris Program Bansos Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data PMKS Mekanisme Update Data PMKS AGENDA Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I

DATA TERPADU PENANGANAN FAKIR MISKIN & OTM Berisikan informasi Sosial Ekonomi rumah tangga dgn pengeluaran terendah yg meliputi rumah tangga miskin dan tidak mampu serta PMKS yg tinggal di luar Rumah tangga, lengkap dgn BNBA Digunakan oleh program perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penurunan angka kemiskinan Komplementaritas program perlindungan sosial Rumah Tangga 27,3 juta Keluarga 31.4 juta Individu 99.3 juta 509 ribu PMKS di luar Ruta DT Jan 2019 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I

INFORMASI YANG TERDAPAT PADA DATA TERPADU IDENTITAS RTS Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Anggota RTS KEPESERTAAN PROGRAM PKH Rastra Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KKS KIP BPJS/KIS PERUMAHAN Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Luas bangunan Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar/energi memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kamar tidur DEMOGRAFI Nama anggota RTS Hubungan dengan Kepala RTS Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID No. Induk Kependudukan (NIK) Akte/Buku Nikah Akte Cerai Akte Kelahiran KESEHATAN Jenis disabilitas Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita KEPEMILIKAN ASET Mobil Sepeda Motor Perahu Motor Kapal Motor Sepeda Perahu Lemari es Tabung gas Penguasaan lahan Kepemilikan ternak Emas HP TV PENDIDIKAN Partisipasi sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Status sekolah (negeri/swasta) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM Data Terpadu Subsidi Listrik PBI JKN Bantuan Sosial Pangan PKH 40% rumah tangga 40% 38% 25% 18% 99,3 juta jiwa 96,8 juta orang 15.5 juta keluarga 10 juta keluarga Ranked by PMT Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 8 & 9 Pasal 10 Pasal 10 Verifikasi & Validasi Rumah Tangga Miskin Oleh Mensos, Bupati/Walikota, dan masyarakat Data Terpadu menjadi tanggung jawab Kemensos dgn berbasis TIK Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat Pasal 36  Sumber Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain Pusat Data dan Informasi Kesos

UU No. 23/2014: Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial Pemerintah Pusat Daerah Propinsi Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan data fakir miskin nasional Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/ kota. Pasal 282  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD Pusat Data dan Informasi Kesos

Data Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (KSTN) PENDUKUNG REALIZATION TRANSACTION IMAGES GEOSPASIAL METADATA kegiatan indikator variabel BUDGET Data Terpadu (Rumah Tangga Miskin & PMKS) Data Penerima Bansos/Subsidi Data Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DIINTEGRASIKAN Bisa menjawab: berikan info rumah tangga yang keluarganya menerima PKH dan PBI, nama pendamping PKH serta koordinat rumah PKH BPNT Keluarga (BNBA) PBI Penghuni (BNBA) DATA PENDUKUNG LPG listrik RUMAH TANGGA BALAI, UPTD, LKS PIP BIDIKMISI PSKS Pusat Data dan Informasi Kesos

Siklus Update Data: Data Bansos dan Data Sosial Ekonomi SIKS-NG: Modul Verivali Data 1 Data Bansos diupdate perbulan dgn satu kuesioner Setiap bulan PKH BPNT Keluarga (BNBA) PBI Penghuni (BNBA) DATA PENDUKUNG LPG listrik RUMAH TANGGA BALAI, UPTD, LKS PIP BIDIKMISI PSKS Data Sosial Ekonomi diupdate setiap 6 bulan Every six months Untuk PBI JKN ditetapkan oleh SK Mensos setiap bulan Ditetapkan oleh SK Mensos setiap Jan dan Jul Mekanisme update data Kunjungan rumah tangga & Musdes Data administratif K/L Pendaftaran aktif masyarakat Center for Social Welfare Data and Information, MoSA, Republic of Indonesia

Administrative Data Source musdes/muskel PUSKESSOS Penanganan Keluhan prelist data usulan perubahan VERIVALI MANDIRI aktif Fasilitator SLRT kunjungan rumah tangga pengesahan kab/kota Pemda prop/kab/kota Kelurahan Desa RT & RW 2 Diatur oleh Permensos 28 Tahun 2017 (Pedum Verivali Data) Data Terpadu Siklus Update Dinsos Siklus pemutakhiran dan Penetapan Data/KPM oleh Mensos (bulanan & per 6 bulan) SIKS-NG Modul Verivali Data 1 PKH BPNT Keluarga (BNBA) PBI Penghuni (BNBA) DATA PENDUKUNG LPG listrik RUMAH TANGGA BALAI, UPTD, LKS PIP DATA PSKS BIDIKMISI Administrative Data Source Dikbud Himbara ESDM Dukcapil BKN BPJS Dikti Kemenag 6 data integration Pusat Data dan Informasi Kesos

SIKS-ANDROID: DASHBOARD PETA DAN KOORDINAT RUMAH TANGGA Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I

Matriks Perbandingan Mekanisme Verivali Jenis Data Periode Atribut data yg diverivali Lakukan Musdes Lakukan Home Visit Pelaksana Aplikasi Penunjang Data Terpadu (permensos 28/2017) Jan, Jul Seluruh atribut DT (atribut sosial dan ekonomi) Ya Dinsos SIKS-NG ke Pusdatin PBI (Permensos 5/2016) Setiap bulan Atribut DT terkait status ART (keberadaan, meninggal, ganda, mampu), nama, jenis kelamin, NIK, dan tanggal lahir penerima PBI BSP (Juknis) Atribut DT terkait status keluarga (keberadaan, mampu, ganda, menolak bansos) serta status ART (nama, NIK, tempat, tgl lahir, dan nama ibu kandung dari pengurus KPM tsb) Tidak PKH pemutakhiran data anggota keluarga (permensos 1/2018) Jan, Apr, Jul, Oct Nama, NIK, status kesehatan, pendidikan, perkawinan, kehamilan, cacat dan pekerjaan untuk setiap ART dari KPM Pendamping Sosial dan administrator pangkalan data SIM e-PKH ke Dit JSK PKH Pemutakhiran Sosial Ekonomi (Permensos 1/2018) Setiap akhir thn kepesertaan (tahun ke 6) Seluruh atribut DT e-PKH ke Dit JSK PENGINTEGRASIAN KUESIONER Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

One Kuesioner Verivali DT & Data Bansos Verivali Rumah Tangga & KPM Verivali Anggota Rumah Tangga Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Perubahan Desil KPM PKH + BSP Perbandingan diantara DT Nov 2017 dan DT Jan 2019 Dilakukan hanya pada data KPM PKH + BSP yang datanya telah dimutakhirkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Perubahan Desil KPM PKH Non BSP Perbandingan diantara DT Nov 2017 dan DT Jan 2019 Dilakukan hanya pada data KPM PKH + BSP yang datanya telah dimutakhirkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial