DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
Advertisements

BAB V LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH
PERAN DPR DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA
BEM Se-UNS Kawal Pemilu 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Kabinet Pertanian Mandiri.
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
Herdwining Pudyatuti PendahuluanPembahasan Kesimpulan.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 Yollaratma Yanti.
DARI KONSTITUEN KE KONSUMEN: MEMAHAMI STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DI LAYAR KACA Jagongan Media Rakyat Yogyakarta, 24 Oktober 2014.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Pemilu, Gak Nyoblos Gak Keren!
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
NAMA : JEPRIS KANDO EKA ARDIYANTO NIM :
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang diadakan berbagai lembaga survey, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara hampir 20 persen,
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 REZA MONICA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B 2013.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 TESSA ESCADINHA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B.
Raden Dhimas Andreanufi ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014.
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
GILANG AULIA RAKHMAN PENDAHULUANPEMBAHASANKESIMPULAN.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 RIZAH MAISYAROH ILMU ADMINISTRASI NEGARA-B.
100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI JK
PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Proses Penyusunan Perda
PARTAI POLITIK & PEMILU
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK
ISU KRUSIAL SISTEM PEMILU DI RUU PENYELENGGARAAN PEMILU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
PROFIL DPRD KOTA MADIUN
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
VS. VS Koalisi Indonesia Hebat Koalisi Merah Putih VS Koalisi Indonesia Hebat.
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M
NOTULENSI RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RUU ANTITERORISME
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Action Plan Dewan perwakilan Mahasiswa Periode
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
PROGRAM KERJA CALON KETUA UMUM DPM UNDIKNAS
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Penyusun: FREDERICK AFRIDUS RATU
REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
GAMBAR DAN NAMA SERTA LAMBANG PARTAI MASA SEKARANG
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT.
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN
ELECTORAL FORMULA.
Cara Hadapi Informasi HOAX dan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI SAMPEL THI FEBRUARI 2019 DATA BPS DAN KPU (2018) JENIS KELAMIN (%) LAKI-LAKI 50% 50.3% PEREMPUAN 49.7%
PARTISIPASI POLITIK KAUM MUDA DI PEMILU 2019 Jakarta, 19 Februari 2019
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
LAPORAN KINERJA HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
Transcript presentasi:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Komplek Perkantoran Jajaway Telp / Fax. (0266) 434060, 434125 Palabuhanratu 43164

DPRD KABUPATEN SUKABUMI : DPRD Kabupaten Sukabumi, Hasil Pemilu 2014 jumlah anggota 50 orang terdiri dari 10 Partai dan 9 fraksi, yaitu: Partai Golkar : 8 orang (Fraksi P. Golkar) Partai PDI-P : 7 orang (Fraksi P. PDI-P) PKS : 6 orang (Fraksi PKS) PAN : 6 orang (Fraksi PAN) Partai GERINDRA : 5 orang (Fraksi P. Gerindra) PPP : 4 orang (Fraksi PAN) Partai Demokrat : 4 orang (Fraksi P. Demokrat) PKB : 4 orang (Fraksi PKB) Partai Hanura : 4 orang (Fraksi Hanura) Partai Nasdem : 2 orang (bergabung dengan Fraksi HANURA)

VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN SUKABUMI 2014-2019 Sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, maka Visi DPRD Kabupaten Sukabumi, adalah ”Terwujudnya DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi mitra Pemerintah Daerah yang Dinamis, Demokratis, dan Aspiratif, dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi”  

Misi : Meningkatkan peran akselerator dalam eksplorasi dan optimalisasi sumber kekayaan bagi kesejahteraan rakyat. Mengembangkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan di Pemerintahan. Menumbuh kembangkan budaya demokratis yang santun dalam pemerintahan dan masyarakat. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat.

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sukabumi Pimpinan DPRD, terdiri dari 4 orang, 1 orang ketua dari Fraksi Golkar, dan 3 orang wakil ketua dari Fraksi PDI-P, PKS dan PAN. Komisi-komisi, sebanyak 4 Komisi, yaitu : A. Komisi I membidangi Pemerintahan Hukum dan HAM B. Komisi II membidangi Pembangunan dan Lingkungan Hidup C. Komisi III membidangi Perekonomian dan Keuangan D. Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat Badan Anggaran, berjumlah 24 orang Badan Musyawarah, berjumlah 24 orang Badan Kehormatan, berjumlah 5 orang Badan Pembentukan Peraturan Daerah, berjumlah 11 orang dan Panitia Khusus (PANSUS) yang bersifat tidak tetap dan dibentuk apabila diperlukan.

TERIMA KASIH