Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MODEL EVALUASI KEPANGKATAN BERBASIS KINERJA
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang.
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Negara
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Disampaikan pada acara
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Analisis Kesenjangan Jabatan
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Kebijakan Perencanaan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Manajemen Umum Kepegawaian
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
PERAN KEMENDIKBUD DALAM PEMBINAAN
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ASESMEN & PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KEMENDIKBUD
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
HASIL ANALISA DAN REKOMENDASI URAIAN JABATAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
ISU AKTUAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Pemetaan Jabatan Pelaksana
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Direktorat Kinerja ASN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI KEMENTERIAN PUPR
Transcript presentasi:

Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana B K N Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen - Pusat Penilaian Kompetensi ASN

Topik Bahasan 3 1 3 3 5 3 7 3 9 Dasar Hukum 2 Gambaran Umum Kondisi Saat Ini 3 Tujuan dan Manfaat 4 Kerangka Pikir 3 5 Metode Pengukuran 6 Instrumen Pengukuran 3 7 Profil Kompetensi Manajerial dan Struktural 8 Instrumen Pengukuran 3 9 Profil Kompetensi Manajerial dan Struktural 10

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN 3. Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN 4. Peraturan Ka.BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN

2. Gambaran Umum Sistem Merit UU ASN Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit Manajemen ASN Setiap PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan sesuai dengan kompetensinya. Manajemen karier PNS (pengembanban karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi) dengan menerapkan sistem merit. Sistem Merit Adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar… The Power of PowerPoint | thepopp.com

Tugas BKN Perka BKN No. 19/2014 tentang OTK BKN Penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi UU No. 5/2014 tentang ASN Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif The Power of PowerPoint | thepopp.com

Dibutuhkan pengelolaan SDM yang berbasis pada sistem merit 3. Kondisi Saat Ini 2 3 Timbul permasalahan : Penempatan ASN belum sesuai dengan potensi pegawai. Program pemilihan karier belum berdasarkan potensi dan kompetensinya Pengembangan diri belum mengacu pada gap antara tuntutan jabatan dengan kapasitas yang dimiliki pegawai 1 ASN merupakan pelopor dalam pemerintahan dan untuk menyukseskan pembangunan Dibutuhkan pengelolaan SDM yang berbasis pada sistem merit Perlu dilakukan pemetaan potensi pegawai −> Preferensi Kompetensi Pengelolaan SDM belum optimal karena belum berbasis pada aspek potensi dan kompetensi www.themegallery.com Company Logo

BKN Melakukan Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana dengan menggunakan COMPUTER ASSISSTED TEST (CAT) BKN The Power of PowerPoint | thepopp.com

Tujuan 4. Tujuan dan Manfaat 1 Mengukur Preferensi Kompetensi berupa Situational Judgement Tujuan 2 Mengidentifikasi gambaran karakteristik pribadi seseorang saat melakukan pekerjaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan 3 Memberikan rekomendasi rumpun pekerjaan yang sesuai dengan karekteristik pribadi The Power of PowerPoint | thepopp.com

Manfaat untuk Instansi Dasar untuk pengembangan pegawai Ketepatan penempatan di unit kerja Proses distribusi jabatan Membangun database /system informasi kepegawaian di Instansi masing-masing The Power of PowerPoint | thepopp.com

PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI BERBASIS CAT Why should be using this? The Power of PowerPoint | thepopp.com

KOMPONEN PEMBENTUK PERILAKU 5. Kerangka Pikir KOMPONEN PEMBENTUK PERILAKU Perilaku yang dapat diamati dan terukur, yang berkontribusi terhadap keberhasilan individu dan organisasi. Kompetensi Kompetensi Kognitif Afektif Konatif/ Penerimaan (receiving) Tanggapan (responding) Pengetahuan (knowledge) Pemahaman (comprehension) Instrumen pengukuran Kompetensi (Permenpan 41 Tahun 2012) : Psikometri Simulasi-simulasi Wawancara Instrumen Persepsi (perception) Kesiapan (Set) Respon terpimpin (guided response) Melalui Talent Pool Melalui Talent Pool Pengukuran aspek KOGNITIF dan AFEKTIF  TES TERTULIS Pengukuran aspek KONATIF membutuhkan observasi terhadap perilaku yang lebih konkrit. www.themegallery.com

Pengukuran perilaku secara utuh (aspek kognitif, afektif, konatif) Jabatan pelaksana secara keseluruhan berjumlah 1.650.793 (38,10%) dari 4.332.410 PNS secara keseluruhan Persyaratan kompetensi yang dibutuhkan pada level 1 adalah paham/dalam pengembangan (awareness/being developed) Memerlukan instrument yang lengkap Membutuhkan sumber daya yang besar Kriteria : mampu mengerjakan pekerjaan teknis sederhana dan penguasaan pengetahuan serta pemahaman dasar DILAKUKAN PEMETAAN TERHADAP KECENDERUNGAN SEORANG PELAKSANA UNTUK BERPERILAKU (PREFERENSI KOMPETENSI) www.themegallery.com Company Logo

6. Metode Pengukuran Karena paling mudah diukur menggunakan instrumen massal dan cepat Pengukuran terhadap aspek koginitif dan afektif. Hanya mengukur aspek awarness terhadap perilaku yang efektif di level 1 kecenderungan perilaku Pelaksana dalam lingkungan kerja sehari-hari www.themegallery.com Company Logo

Competencies Preference Questionnaire (CPQ) 7. Instrumen Pengukuran Instrumen Competencies Based Situational Test (CbST) Text Competencies Preference Questionnaire (CPQ) MENGUKUR ASPEK KOGNITIF: Tingkat kesadaran pegawai terhadap perilaku-perilaku efektif dalam kompetensi yang diukur (awareness) MENGUKUR ASPEK AFEKTIF: kecenderungan sikap/afektif pegawai dalam lingkungan kerja sehari-hari (preferensi) Kedua instrument dapat menunjukkan tingkat kognitif (awareness) dan kecenderungan terhadap perilaku sehari-hari (preferensi) Koordinat persinggungan kedua instrumen dapat memprediksikan kekuatan dan kelemahan masing-masing pegawai www.themegallery.com Company Logo

9. Hasil Pemetaan Berupa “HASIL PEMETAAN PREFERENSI KOMPETENSI PELAKSANA”, yang memuat : Identitas Peserta Hasil POTENSIAL/ CUKUP POTENSIAL/ PERLU PENGEMBANGAN Diagram mapping preferensi, yang menunjukkan: Area kompetensi yang terkonfirmasi dengan kuat, Area kompetensi yang membutuhkan pengembangan Area kompetensi yang lemah Rekomendasi rumpun pekerjaan The Power of PowerPoint | thepopp.com

GAMBARAN LINGKUP PEKERJAAN Rumpun Pekerjaan No. NOMENKLATUR GAMBARAN LINGKUP PEKERJAAN ITG KJS KOM MPU OPH PDO PEP PKP PRB 1 Pelaksana Administrasi Kebijakan (Policy Administration) Merumuskan dan mengeksekusi kebijakan teknis bidang tertentu   x 2 Penyelenggara Fungsi Profesional (Professional Activities) Menyelenggarakan fasilitas/layanan teknis tertentu untuk pihak lain 3 Biro Layanan (Service Bureau) Menyediakan dukungan administratif 4 Penyelenggara Urusan Data (Data Intensive Business) Mengelola dan mengolah data, arsip, atau informasi 5 Penyelenggara Dukungan Teknis dan Pengelolaan Infrastruktur (Technical and Infrastructure) Mendesain dan menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan organisasi 6 Pelaksana Layanan/Urusan terkait Manusia (People Intensive Services) Menyelenggarakan urusan-urusan yang secara langsung berhadapan dengan dan hasilnya berdampak langsung pada masyarakat/pihak lain 7 Pengelolaan Bidang yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Creative Economics) Mengembangkan sektor-sektor tertentu yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat The Power of PowerPoint | thepopp.com

Thank You !