RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) KOTA PROBOLINGGO SEMESTER I TAHUN 2019 KOTA PROBOLINGGO, 26 JUNI 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo

OUTLINE IVIV I PENDAHULUAN REVIEW SKPG KESIMPULAN HASIL ANALISA SKPG I III

I.PENDAHULUAN

Adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. SUMBER KALORI, PROTEIN, VITAMIN, ZAT GIZI MIKRO/MINERAL bagi seseorang untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif PANGAN (UU NO.18/2012)

KETAHANAN PANGAN KERAWANAN PANGAN Adalah kondisi suatu wilayah/daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tidak mempunyai akses secara fisik (ketersediaan) dan ekonomi (daya beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya,aman,merata dan terjangkau

 Penduduk yang mengkonsumsi kalori per hari < 70 persen AKG atau setara kkal.  Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/Minimum Dietary Energy Requirement (MDER) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin serta konsumsi kalori.

Indikator Kerawanan Pangan Ketersediaan Pangan ( Food Availability ) Ketersediaan Pangan ( Food Availability ) Akses Pangan ( Food Access ) Pemanfaatan Pangan ( Food Utilization ) ( Food Utilization ) Food Vulnerability

Ketersediaan Pangan ( Ketersediaan Pangan (Food Availability ) Akses Pangan ( Akses Pangan ( Food Access) Penyerapan Pangan ( Penyerapan Pangan ( Food Utilization) Kemampuan akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis sepanjang waktu dan di mana saja Pemenuhan gizi dan kesehatan Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berasal dari pangan lokal, impor dan stok masyarakat

II. REVIEW SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

Salah satu instrumen/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah DEFINISI Memberikan informasi situasi pangan dan gizi Menyusun rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi TUJUAN Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia SASARAN Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi Tersedianya rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi OUTPUT Meningkatnya kewaspadaan pangan dan gizi untuk mendukung ketahanan pangan OUTCOME Kemenkes, Kemendag, BNPB, Kemendagri, Bappenas, BPS, Perguruan Tinggi, WFP INSTANSI YANG TERLIBAT SKPG

ANALISIS SKPG  Merupakan hasil kesepakatan Tim/Pokja SKPG dengan memperhatikan pola konsumsi pangan masyarakat di wilayah setempat (berdasarkan data BPS), dan dilakukan secara konsisten untuk suatu periode tertentu.  Perubahan hanya dapat dilakukan jika terjadi perubahan pola produksi dan pola konsumsi pangan masyarakat di wilayah setempat. Hasil Kajian WFP, 2015 Wilayah NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara Wilayah Papua Seluruh Kab/Kot kecuali wilayah yang dikecualikan Pemilihan Komoditi dalam Indikator SKPG

Jenis Data KelompokDataSumber DataKeterangan A. Ketersediaan Pangan a.Luas tanam b.Luas puso c.Luas panen d.Cadangan Pangan Dinas Pertanian BKP/BULOG SP Padi SP Palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar) Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) B. Akses Terhadap Pangan Harga Komoditas Pangan (Beras, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Gula, minyak goreng, daging ayam, telur) Dinas Perindag/BKPSurvei Harga C. Pemanfaatan Pangan a.Angka Balita Ditimbang (D) b.Angka Balita Naik Berat Badan (N) c.Balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) d.Angka Balita dengan Berat Badan Dibawah Garis Merah (BGM) e.Kasus gizi buruk yang ditemukan Dinas Kesehatan Laporan Penimbangan dan KLB D. Spesifik Lokal Jumlah tindak kejahatan, jumlah KK dengan angota keluarga yang menjadi tenaga kerja ke luar daerah, penjualan aset, penjarahan hutan, perubahan pola konsumsi pangan, cuaca, dll Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, BMKG, dll Apabila Diperlukan E. Data Pendukung a. Luas tanam bulanan 5 tahun terakhir b. Luas puso bulanan 5 tahun terakhir Dinas Pertanian dan BPS Digunakan untuk analisis bulanan

No.Analisis Persentase (r) (%) Bobot 1 Persentase luas tanam bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam bulan bersangkutan 5 tahun terakhir r ≥ 5 1 = Aman -5 ≤ r < 5 2 = Waspada r < -5 3 = Rentan 2 Persentase luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir r < -5 1 = Aman 5 ≤ r < -5 2 = Waspada r > 5 3 = Rentan a)Indikator Ketersediaan Pangan INDIKATOR DAN ANALISIS SKPG

b) Indikator Akses Pangan METODOLOGI ANALISA SKPG NoAnalisisPersentase (r) (%) Bobot 1Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas beras dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir r < 51 = Aman 5 ≤ r ≤ 10 2 = Waspada r > 103 = Rentan 2Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas jagung dibandingkan dengan rata-rata harga 3 bulan terakhir r < 51 = Aman 5 ≤ r ≤ 152 = Waspada > 153 = Rentan 3Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi kayu dibandingkan dengan rata- rata harga 3 bulan terakhir r < 51 = Aman 5 ≤ r ≤ 152 = Waspada > 153 = Rentan 4Persentase rata-rata harga bulan berjalan komoditas ubi jalar dibandingkan dengan rata- rata harga 3 bulan terakhir r < 51 = Aman 5 ≤ r ≤ 152 = Waspada > 153 = Rentan

c) Indikator Pemanfaatan Pangan METODOLOGI ANALISA SKPG No Analisis Persentase (r) (%) Bobot 1 Persentase Balita yg naik BB (N) dibandingkan Jumlah Balita Ditimbang terkoreksi (D’) r > 90 1 = Aman 80 ≤ r ≤ 90 2 = Waspada < 80 3 = Rentan 2 Persentase Balita yg BGM dibandingkan Jumlah Balita ditimbang terkoreksi (D’) r < 5 1 = Aman 5 ≤ r ≤ 10 2 = Waspada > 10 3 = Rentan 3 Persentase balita yang tidak naik berat badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut (2T) dibandingkan Jumlah Balita ditimbang terkoreksi (D’) r < 10 1 = Aman 10 ≤ r ≤ 20 2 = Waspada > 203 = Rentan

d) Analisis Komposit Bulanan Komposit Komposit 3Bobot Keterangan: Total bobot 3 – 4 = warna hijau (aman) Total bobot 5 – 6 dan tidak ada skor 3 = warna kuning (waspada) Total bobot 5– 9 dan ada skor 3 = warna merah (rawan)

PELAPORAN TINGKAT KOTA/KAB  POKJA DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) MENGELOLA LAPORAN DARI KECAMATAN/INSTANSI TERKAIT DAN KEMUDIAN MENGANALISA DAN MEMBAHAS LAPORAN TERSEBUT SEHINGGA TERSUSUN INFORMASI TENTANG SITUASI PANGAN DAN GIZI WILAYAHNYA SETIAP BULAN SECARA BERKESINAMBUNGAN.  POKJA DKP MENYAMPAIKAN INFORMASI/LAPORAN TERSEBUT KEPADA WALIKOTA SETIAP BULAN/SEMESTER SECARA BERKESINAMBUNGAN.  BILAMANA TERJADI MASALAH, MAKA POKJA MENYUSUN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH WALIKOTA  POKJA MENGKOMPILASI LAPORAN TINGKAT KECAMATAN/INSTANSI TERKAIT DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KE POKJA TINGKAT PROPINSI DENGAN TEMBUSAN KE BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTAN RI.  PEMBAHASAN SITUASI PANGAN DAN GIZI DILAKSANAKAN OLEH POKJA DEWAN KETAHANAN PANGAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SERTA DILAKUKAN SECARA RUTIN SETIAP BULAN/SEMESTER SECARA BERKALA.

IV. HASIL ANALISIS SKPG TRIWULAN I TAHUN 2019

Hasil Analisis Komposit Bulanan

PETA SKPG

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisa SKPG tersebut direkomendasikan untuk melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

Hasil pelaksanaan kegiatan SKPG bulanan digunakan sebagai dasar pelaksanaan: investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan; intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Kota Probolinggo khususnya pada wilayah terindikasi. Hasil pelaksanaan kegiatan SKPG tahunan dilaksanakan sebagai bahan rekomendasi dalam perencanaan program. Selanjutnya guna mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dan berkesinambungan, maka diperlukan dukungan kerjasama yang baik antar lintas instansi khususnya dalam penyediaan data/informasi yang kontiyu.