Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
PENGELOLAAN KURIKULUM
MATA KULIAH PAKET PROGRAM PENGOLAHAN DATA STATISTIKA
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1. REFERENSI O Leslie Kish, Survei Sampling, New York Jhon Wiley & Sons, Publish 1995 O Earl L. Babbie, Survey Research Method, Belmont: Wads worth Publishing.
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang PROVINSI PAPUA
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
Website dishubkominfo.
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
TEKNIK PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
GUNUNGKIDUL DALAM ANGKA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
Oleh: ABDUL DJAMAL N I M Q
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Pengembangan E-government
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Keuangan Sekolah/Madrasah
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
BPS KABUPATEN BULELENG
Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Statistik Sektoral
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
KEBIJAKAN SATU DATA DAN STATISTIK PERUMAHAN DI JATENG
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Kebijakan Statistik Sektoral
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
Transcript presentasi:

Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo DINAS KOMINFO KABUPATEN WONOSOBO Pengertian statistik Diskominfo Disampaikan pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Statistik Sektoral Bagi Pengelola Data pada SKPD Kabupaten Wonosobo DATA SATU UNTUK SEMUA

Landasan Hukum Penyelenggaraan Statistik Pendahuluan Landasan Hukum Penyelenggaraan Statistik UU No. 16 Tahun 1997, tentang Statistik PP No. 51 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Statistik. PP No. 86 Tahun 2007, tentang Badan Pusat Statistik

Peran Data dalam Perencanaan Pembangunan -> Dalam UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan -> Penyelenggaraan statistik sektoral harus didasarkan pada kebutuhan data dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah

TIDAK SEMUA DATA DAPAT DIPENUHI OLEH BPS Kebutuhan Data Sektoral TIDAK SEMUA DATA DAPAT DIPENUHI OLEH BPS “BPS fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral” Setiap institusi pemerintah memiliki kekhasan dalam ragam data Setiap institusi memiliki pendekatan dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaannya

Pengertian Statistik Statistik Menurut UU No 16 Th 1997 Data atau informasi berupa angka Sistem yang mengatur keterkaitan penyelenggaraan statistik Ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Jenis Statistik UU No 16 Tahun 1997 Pasal 5 Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas:  Statistik Dasar pemanfaatan untuk keperluan yang bersifat luas, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro tanggung jawab BPS Statistik Sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan tanggung jawab instansi  Statistik Khusus Pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat dikumpulkan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik STATISTIK DASAR STATISTIK SEKTORAL STATISTIK KHUSUS

Terima Kasih WEBSITE : diskominfo.wonosobokab.go.id Email : diskominfo@wonosobokab.go.id