Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2 Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah Pemerintah belum efektif dan efisien Pelayanan publik masih buruk Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

ISU STRATEGIS 3

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) e-Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen- dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai. Fokus Kinerja, bukan SPJ ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan- kegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. EFISIENSI © oaching 4

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG MONEY FOLLOW PROGRAM Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya. Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan. LATAR BELAKANG Budget Reform: Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) Budget Savings INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA © oaching 5

RENCANA STRATEGIS SAKIP MEMASTIKAN SASARAN K/L SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERJANJIAN KINERJA MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN PENGUKURAN KINERJA MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT PENGELOLAAN DATA KINERJA MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR REVIU DAN EVALUASI KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA MEMASTIKAN SASARAN/ PRIORITAS PEMBANGUNAN MENJADI FOKUS K/L/PEMDA MEMASTIKAN ANGGARAN DIALOKASIKAN UNTUK SASARAN/PRIORITAS PEMBANGUNAN (MONEY FOLLOW PROGRAM) PERAN SAKIP DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN

LANDASAN HUKUM 7

DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA 8 UU No. 5 Tahun 2014 Perpres 29 Tahun 2014 PP Nomor 8/2006 UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 UU Nomor 28 Tahun 1999 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government UU Nomor 28 / 1999 Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government UU Nomor 28 / 1999 Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi

AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS 9 Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kepastian Hukum Tertib Penyelenggaraan Negara Kepentingan Umum Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas Asas-asas umum penyelenggaraan negara:

MAKNA AKUNTABILITAS 10 “Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya” “Setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya”

AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL 11 UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA) UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN) UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA) UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN) Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dalam pengelolaan keuangan negara Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara:

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 12 Kinerja (Efektif, Efisien dan Ekonomis) Keuangan (Kepatuhan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Negara) Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan PP Nomor 8/2006

PERPRES 29 TENTANG SAKIP 13 RPJMD Laporan Keuangan Laporan Kinerja Reviu oleh APIP Laporan Keuangan Reviewed Laporan Kinerja Reviewed Audit Keuangan Audit Kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kinerja Tahunan Daftar Penetapan Anggaran Perjanjian Kinerja Rencana Strategis

PERJANJIAN KINERJA UU ASN 14 Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.

MENINGKATKAN EFISIENSI ANGGARAN 15

PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL 16 Good Governance Result Oriented Government Clarity about objectives (Outcomes) Information on results (performance indicators) Targets for results Link between objectives and means

PERMASALAHAN YANG HARUS DIATASI Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis /Result Sasaran Strategis /Result Sasaran Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran Tujuan/sasaran Tidak orientasi hasil Ukuran kinerja tidak jelas Tidak jelas hasil yang akan dicapai Tidak efektif dan efisien Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan 4 4 Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Instansi Pemerintah /SKPD/OPD

e-Budgeting PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Money Follow Program mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan © oaching 18

e-Performance Based Budgeting PRIORITAS DAERAH PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Money Follow ProgramProgram Follow Result mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran

e-Budgeting Akuntabilitas Kinerja mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan ASN tidak disibukkan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran e-Performance Based Budgeting

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 21

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran) Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat & daerah) Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah © oaching 22

Tujuan Evaluasi 1 Mengetahui tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara/daerah Memetakan perkembangan/ kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, dan Unit Kerja Pelayanan. 2 Memberikan saran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran, serta dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan.

PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN 7%17,5%10,5% 4%10%6% 3%7,5%4,5% 2%5%3% Sistem AKIP TOTAL 30% 25% 15% 10% 80% CAPAIAN KINERJA OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL Kinerja 5%5%5%10%20% © oaching 24

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP KATEGORI SKPD SAMPLING IKU PEMDAIKU SKPD % SKPD YANG PENERAPAN SAKIP BAIK CASCADING PEMANFAATAN SAKIP (penilaian kinerja, evaluasi kinerja, reward and punishment, mutasi dan promosi, penambahan anggaran) BUDAYA KINERJA ADA KUALI TAS ADA KUALI TAS ADA KUALI TAS AA 100%ADA90%100%95%100%ada100% penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment, manajemen SDM dan anggaran penerapan pada seluruh unit A 100%ADA90%100%90% ada90% penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment, manajemen SDM penerapan pada sebagian besar unit BB 75%ADA80%100%90%70%ada75% penilaian, evaluasi kinerja, reward and punishment penerapan pada sebagian kecil unit B 50%ADA70%100%70%30%ada50%penilaian atau evaluasi kinerja penerapan pada sebagian kecil unit CC Bappeda, Inspektorat, 2 SKPD lain ADA50% 30%10%---- C Bappeda, Inspektorat, 2 SKPD lain ADA-20% D Bappeda, Inspektorat, 2 SKPD lain

ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PeringkatNilai AA> A>80-90 B>70-80 B>60-70 CC>50-60 C>30-50 D0-30 Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: 1.Merencanakan kinerja dan target kinerja, 2.Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, 3.Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, 4.Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. © oaching 26

Akuntabilitas kinerja yang baik: 1.Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi; 2.Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; 3.Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; 4.Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran; 5.Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi; 6.Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja; 7.Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal; 8.Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; 9.Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment. ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA © oaching 27

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 28

Sistem Informasi Manajemen Kinerja SKPD SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA InputPengukuranPelaporanMonev Reward/ punishment © oaching 29

Koordinasi dan Pembinaan SKPD BAPPEDAINSPEKTORATORGANISASI © oaching 30