CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (
Advertisements

UNIT PELAYANAN TERPADU
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
STANDAR 2.
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007
Materi Kuliah Obat Tradisional Oleh Dra. Amyelli
PERATURAN KEPALA BADAN POM PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nyi Raden Anita Trikusumawati
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SERTIFIKASI PRODUK PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN

PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Peraturan Perundang-undangan
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Disusun oleh: I Dewa Putu Leo Parlin
Obat Herbal, Kriterianya Harus Aman
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
KEBIJAKAN OBAT  .
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL © 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved Perpres 91 Tahun 2017 Single Submission.
KOMINFO Implementasi siCANTIK sebagai Platform Aplikasi Perizinan Pemerintah Terintegrasi.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAPUBATEN MALANG TAHUN 2018.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
ONLINE SINGLE SUBMISSION
LEMBAGA PERIZINAN BERUSAHA
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NO
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
Kebijakan Penyelenggaraan
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1
TIM REFORMASI BIROKRASI
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
IMPLEMENTASI SISTIM OSS
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 2019
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1) Standar Pelayanan Percepatan timeline evaluasi permohonan izin edar OT SK komposisi sederhana dari 30 HK menjadi 15 HK 2. Penyesuaian standar pelayanan melalui OSS Peraturan Badan POM No. 33 tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan 4. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelanggan disabilitas Perubahan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat terkait simplifikasi registrasi (mekanisme reliance dan penghapusan approvable letter dengan kondisi tertentu) 6. Perubahan timeline izin edar pangan olahan tingkat resiko rendah dan atau sangat rendah, registrasi variasi minor dan registrasi ulang dari 10 HK menjadi 5 HK 7. Percepatan Timeline proses sertifikasi CPOB dari 84 HK menjadi 35 HK

CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (2) Inovasi pelayanan: 1. Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka 2. Satgas Percepatan Pengembangan Produk Biologi 3. Tanda Tangan elektronik Sertifikat CDOB, SKE Pangan, Persetujuan Registrasi Obat 4. Sertifikasi CDOB terintegrasi dengan OSS dan pengembangan konsultasi live chat 5. Implementasi sertifikasi e-CPOB melalui aplikasi e-CPOB terintegrasi OSS 6. Pengembangan SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat) 7. Bimbingan teknis kepada pelaku Usaha pangan olahan melalui Webinar (Web Seminar) 8. Pelaksanaan konsultasi online registrasi pangan olahan dengan pejabat struktural 9. KIE tentang registrasi pangan olahan melalui digital marketing 10. Pembuatan progres bar pada sistem e-Registration Pangan Olahan 11. Implementasi penuh Aplikasi New Aero (untuk variasi obat baru dan generik) 12. Pengembangan Aplikasi SIPAMAN (Sistem Informasi Pangan Aman) dan Subsite PUSPAMAN 13. Aplikasi Otomasi Proses Kerja (Bisnis Proses) Alur Sampel yang dapat diakses oleh pelanggan secara elektronik

CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (3) Inovasi pelayanan: 14. Sistem Informasi Pelayanan Pengujian 15. Perluasan Implementasi SKE Pangan Online 16. Efek Samping OT SK versi Mobile 17. Updating aplikasi sistem antrian 18. Penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana terkait digitalisasi informasi 19. Pengembangan Sistem Notifikasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Komposisi Sederhana 20. Sistem Clustering Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Notifikasi Kosmetik 21. Pengembangan aplikasi Sistem Registrasi Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (SIREKA) 22. Pemutakhiran Export Consultation Desk (ECD) 23. ISTANA UMKM (Sharing informasi terpadu 8 K/L tentang pembinaan UMKM Pangan dan Obat Tradisional) 24. Monitoring Kinerja Layanan Publik melalui Ruang BCC 25. Aplikasi PPID Mobile dan Pembangunan Subsite PPID versi baru 26. Aplikasi Respon Cepat Badan POM

Rata-rata Nilai IPP K/L Evaluasi Menggunakan Instrumen Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Rata-rata Nilai IPP K/L 3,45 (B-) IPP BPOM 4,52 RANGE NILAI KATEGORI MAKNA 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 3,01 – 3,50 B- Baik (DC)