Penyusunan Pelaporan Kinerja

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
AKUNTABILITAS KINERJA
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

Penyusunan Pelaporan Kinerja

Penyusunan Pelaporan Kinerja Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

PELAPORAN KINERJA Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja. Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi Mengungkapkan keberhasilan/kegagalan, upaya mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi ke depan. Laporan Akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat dengan mudah LaporanKinerja (LKjIP)

AKUNTABILITAS / PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TUGAS DAN FUNGSI ANGGARAN AKUNTABILITAS / PERTANGGUNGJAWABAN Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa dari hasil pengukuran kinerja. LAPORAN KINERJA Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Evaluasi dan analisa

Rencana Kinerja Tahunan LAPORAN KINERJA RPJMD Renstra Rencana Kinerja Tahunan RKA Feedback & Continuous Improvement Merupakan jawaban dari Perjanjian Kinerja. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan DPA Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Menjawab

FORMAT LAPORAN KINERJA Menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja) Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi Rencana dan target kinerja yang ditetapkan Pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atai hasil program/kegiatan

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Kemen PANRB Kemendagri Kemen PPN / BAPPENAS Gubernur Maret Kepala Daerah Februari Pimpinan SKPD

BAB I PENDAHULUAN Dasar Pembentukan Organisasi Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Aspek Strategis Organisasi Pemasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi Struktur Organisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Bab II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Strategis B. Indikator Kinerja Utama C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Lapoan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi C. Analisis Capaian Kinerja D. Realisasi Anggaran

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA (CAPAIAN ORGANISASI) 25 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

BAB IV PENUTUP A. Simpulan B. Strategi Peningkatan Kinerja

Uraian Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas ……… ? Persentase mahasiswa S2 peserta matrikulasi mencapai IPK minimal 2, 75   Deskripsi IKU : Mendefinisikan alasan/urgensi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja sebagai indikator kinerja Sasaran Strategis yang harus ditingkatkan Uraian Capaian Kinerja : Membandingkan antara target dengan realisasi Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Membandingkan capaian kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Data Pendukung -> foto, grafik, gambar, tabel, dan pendukung lainnya Realisasi Anggaran -> menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

CONTOH IKU 1 : Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap NO URAIAN SATUAN TAHUN 2014 2015 2016 1 Produksi perikanan tangkap Ton 381.802,70 395.046,80 399.372,20 % peningkatan 1,59 % 3,47 % 1,09 % TARGET 2015 PENINGKATAN : 1,50 % REALISASI 1,09% Capaian : 72,67 % Kategori : CUKUP UPAYA PENCAPAIAN : Pemberian bantuan sarana Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) kepada nelayan Penebaran benih ikan di laut maupun perairan umum daratan (PUD) yang diharapkan dapat memperbaiki potensi sumberdaya ikan Perbaikan sumberdaya habitat di laut melalui pembangunan rumah ikan (fish apartement) guna mendukung reproduksi ikan Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan Fasilitasi kemudahan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan CONTOH KENDALA : Adanya penurunan stok sumberdaya ikan khususnya di WPP 712 (Laut Jawa) telah menunjukkan warna merah atau dapat diartikan bahwa kondisi sumberdaya ikan dalam kondisi buruk. Kondisi sebaran ikan di sini meliputi sebaran ukuran ikan, komposisi spesies dan trophic level, tingkat kematangan gonad, densitas serta waktu tempuh ke lokasi penangkapan oleh karena itu realisasi pencapaiannya tidak sebesar target yang telah ditentukan sebelumnya. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP ANGGARAN Rp. 133.346.910.000,- REALISASI Rp. 118.506.070.214,- 88,87 % DUKUNGAN ANGGARAN

PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Ditulis sedikit alinea pembuka kemudian diuraikan penjelasan pencapaian sasaran strategis organisasi satu per satu. CONTOH: Tujuan #1… Sasaran #1 : Meningkatnya nilai ekspor produk perkebunan Tabel xx Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi Rencana dan target kinerja yang ditetapkan Pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atai hasil program/kegiatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n) 1 2 3 4 5

Target akhir RPJMD/RENSTRA CAPAIAN KINERJA Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD/ RENSTRA Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan 1 2 3 4 5 Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th. 2015 Realisasi Nasional Ket. (+/-) 1 2 3 4 5 Target akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja SKPD

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Sasaran 1 Meningkatnya kemantapan jalan % jalan dalam kondisi baik + sedang 70% 72 % 102,8% 1 M 950 jt 95% Program 1.1 Pembangunan Jalan Program 1.2 Pemeliharaan Jalan

NO Sasaran % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 2 3 4 5

PELAPORAN JUJUR OBYEKTIF TRANSPARAN CUKUP

Inti Akuntabilitas Kinerja YANG DIRENCANAKAN YANG DIPERJANJIKAN YANG DILAKSANAKAN YANG DILAPORKAN YANG DIEVALUASI