KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Gambaran Umum Kota Denpasar
Hubungan Antar Pemerintahan
Disampaikan oleh : KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan dalam rangka persiapan KKN UNDIP
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH SESUAI UU 23 TAHUN 2014
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

KECAMATAN DENPASAR SELATAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR SELATAN SEKILAS KECAMATAN DENPASAR SELATAN

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN UU 23 TAHUN 2014 ttg Pemda URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT (Mutlak Urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Prov, Kab/Kota) WAJIB/OBLIGATORY Pelayanan Dasar : Pendididkan ; Kesehatan; PU&Penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Trantib umum dan linmas; Sosial (dilaksanakan dg SPM) Non Pelayanan Dasar : Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan anak; Pangan; Pertanahan; LH; Dukcapil; PMD; Penduduk dan KB; Perhubungan; Kominfo; Koperasi UKM; Penanaman Modal; PORA; Statistik; Sandi; Budaya; Perpustakaan& arsip. PILIHAN/OPTIONAL (sektor Unggulan) Kelautan & Perikanan; Pertanian; Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian dan Transmigrasi. Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Sosial; Pengamalan Pancasila Persatuan dan Kesatuan; Penanganan Konflik Sosial; Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi di Prov/Kab/Kota; Pengembangan Kehidupan Demokrasi; Pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah & tidak ditangani oleh Instansi Vertikal PERTAHANAN KEAMANAN MONETER POLITK LUAR NEGERI AGAMA

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, pasal 221 menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Menurut pasal 225 Camat mempunyai tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupatan/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Denpasar Selatan dari segi Geografis terletak di daerah hilir Kota Denpasar dengan luas wilayah 49,99 km² yang terderi dari 4 Desa / 6 Kelurahan, 11 Desa Pekraman dan 105 kepala Dusun/Lingkungan .

Batas Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Batas Utara : Kecamatan Denbar dan Kecamatan Denut Batas Barat : Kecamatan Kuta Batas Timur : Selat Badung Batas Selatan : Samudra Indonesia

Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Selatan per bulan Juni 2019 Laki – laki Perempuan Jumlah Penduduk KK 75.612 jiwa 72.735 jiwa 148.347 jiwa 34.536

PERSONALIA DAN SARANA PENDUKUNG Jumlah PNS yaitu 23 orang, terdiri dari 13 orang perempuan dan 10 orang laki – laki, serta Non PNS 24 orang Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda 2 : 7 Buah Kendaraan Roda 4 : 5 Buah Personil Komputer : 20 Buah Laptop : 4 Buah Kamera : 2 Buah Drone : 1 Buah

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN VISI Kecamatan Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Selatan mengarahkan kepada visi Kota Denpasar sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kreatif Yang Mandiri dan Berbudaya, serta Meningkatkan Pelayanan Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”.

MISI KECAMATAN DENPASAR SELATAN Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan budaya Bali.   Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif.   Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui penegakan supremasi hukum (law enforcement)   MeningkatkanpPelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat (welfare society)   Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan

MOTTO KECAMATAN “Dengan Semangat “Sewaka Dharma” Kita Tingkatkan Pelayanan, serta Tuntaskan Permasalahan Lingkungan dan Sosial”

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN Belanja langsung : 15.397.563.500 Belanja tidak langsung : 10.098.581.800

Kegiatan di Kecamatan Denpasar Selatan Pelayanan Administrasi Kantor Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan Pengembangan estetika Kota Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Penataan administrasi kependudukan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan peran perempuan di pedesaan Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat (POSYANDU) Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Pembinaan dan permasyarakatan olahraga Pengembangan nilai budaya Pengelolaan keragaman budaya Perencanaan pembangunan daerah Pengembangan wawasan kebangsaan

Piagam Penghargaan