Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh: Nelson Simanjuntak Badan Pengawas Pemilu RI
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Impeachment atau Pemakzulan
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
KPU Provinsi Jawa Tengah
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
Hukum Acara MK Oleh : Syamsul Bachrie.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
HUKUM ACARA PHPU (berdasarkan UU MK dan Peraturan MK)
ISU-ISU LAIN.
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
HASIL PERTEMUAN DENGAN MAHASISWA SPS UIN JAKARTA
Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
Komponen Anggaran Pilgub
Konstitusi & Rule of Law
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
(Kordiv. Organisasi & SDM Panwaskab Karanganyar)
Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
LAPORAN AKHIR DIVISI UMUM PANWASLUKADA PROVINSI BANTEN
FAKULTAS HUKUM UNNES Muhammad Rezza Silvia Kumalasari
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PENGAWASAN PARTISIPATIF
MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
S1 KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN JAKARTA 2019.
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.