PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN DAN MANIFES.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
Advertisements

REGISTRASI KEPABEANAN
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Materi SD kelas V Transportasi
KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
Hotel Tiara Medan 9 – 10 Agustus 2006
TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
& BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTEMUAN KE-3 KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
ajustment/opinion/deal
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TAHAPAN PERSIAPAN EKSPOR
KANTOR PELAYANAN TIPE A KHUSUS SOEKARNO HATTA
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
CURRICULUM VITAE Yudi Amirullah, SE Contact :
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
Surat Pemberitahuan (SPT)
SYARAT-SYARAT JUAL BELI PERUSAHAAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Wewenang Pemeriksaan :
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Hak dan Kewajiban Pajak
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
Pemungutan Pajak Daerah
MUTASI BARANG KENA CUKAI
FASILITAS PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
Pengelolaan Hibah Daerah
SISTEM APLIKASI MANIFES (CEISA MANIFES)
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018
Transcript presentasi:

PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

LATAR BELAKANG Mengurangi dwelling time di pelabuhan, khususnya jangka waktu untuk pre-customs clearance Mempercepat waktu penyampaian Inward Manifest yang pada akhirnya mempercepat pengajuan pemberitahuan pabean impor Memotong waktu perincian (pecah) pos manifes di Bandara Menerapkan manajemen risiko dalam proses redress manifes, tidak setiap redress wajib persetujuan Kepala Kantor Pabean Meletakkan tanggung jawab pengajuan dokumen pelaporan muatan barang kepada pihak yang benar-benar terkait dan bertanggung jawab Mempercepat data untuk keperluan pengawasan dan pelayanan kepabeanan

HAL-HAL BARU Perluasan Definisi Pengaangkut: Operator SarKut, Pengangkut Kontraktual dan Penyelenggara Pos Kewajiban Registrasi Kepabeanan, Kecuali Sarana Pengangkut yang Melalui Perbatasan Darat 24 Hour Advance Manifest System (Laut) RKSP Menjadi Initial Manifest, JKSP Dihapuskan Pengangkut Wajib Mengajukan RKSP dan/atau Manifes Sesuai Level Dokumen Pengangkutan Kewajiban data NPWP consignee/shipper dalam Manifes, apabila wajib NPWP Reward & Sanksi Layanan, tingkat kepatuhan Pengangkut dipublikasikan oleh Kantor Pabean Manajemen Risiko Perubahan (Redress) Manifest Pelayanan Transit dengan dokumen BC 1.1Penutupan Pos Manifest dilakukan secara elektronik

PENGANGKUT Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang: bertanggungjawabataspengoperasianSaranaPengangkutyangmengangkutbarangdan/atauorang;dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai peraturan perundangan di bidang perhubunga Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common Carrier) adalah badan usaha jasa pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara dan mengkonsolidasikan muatan Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk adalah Penyelenggara Pos yang ditugasi pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union)

REGISTRASI AKSES KEPABEANAN

PENETAPAN PEMBERLAKUAN : No Nama Kantor Tanggal Berlaku 1. KPPBC TMP A Jakarta 28 Desember 2017 2. KPPBC TMP B Lampung 21 Maret 2018 3. KPPBC TMP B Yogyakarta 25 April 2018 4. KPPBC TMP Merak 5. KPU Tipe A Priok 23 Mei 2018 6. KPPBC TMP B Kualanamu 04 Juli 2018 7. KPPBC TMP Belawan 8. KPU Tipe C Soekarno Hatta 25 Juli 2018 9. KPPBC TMP Tanjung Emas 15 Agustus 2018 10. KPPBC TMP Juanda 11. KPPBC TMP Ngurah Rai 29 Agustus 2018 12. KPPBC TMP Tanjung Perak 13. Kantor Pabean selain nomor 1 s.d. 12 26 September 2018

TERIMA KASIH