PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Bandung, 14 September MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan.
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
Pertemuan ke-10 Pengantar:
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
ASPEK LEGAL FORMAL TENAGA PERAWAT / BIDAN DI INDONESIA
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
{PROFIL SDMK PROVINSI}
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Manajemen Umum Kepegawaian
Oleh: Dwi Handono Sulistyo PKMK FK UGM
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
STANDAR PROFESI GIZI HERWANTI BAHAR.
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
SJSN.
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
KEBIJAKAN KETENAGAAN DI FASYANKES.
MANAJEMEN SDM PELAYANAN KESEHATAN
MATERI SELANJUTNYA(6). MATERI SELANJUTNYA(6) PERKEMBANGAN PENDIDIKAN GIZI BERKEMBANG SESUAI DNG PERKEMBANGAN ZAMAN DAN KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN:
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
SISKESDA ( SISTEM KESEHATAN DAERAH )
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDMK
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Sistem Kesehatan Nasional
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
PERENCANAAN SDMK.
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
PENYEDIAAN KETENAGAAN KESEHATAN
ANIS ZUSDI P, S.Sos, MMRS DPW PATELKI JAWA BARAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Oleh : Faik Agiwahyuanto
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Manajemen Informasi Kesehatan 1
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
Dr. Mawari Edy, M. Epid Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
Transcript presentasi:

PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES KUWAT SRI HUDOYO STAF AHLI MENTERI KESEHATAN BID HUKUM KESEHATAN

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA PROGRAM INDONESIA SEHAT PENGUATAN YANKES PARADIGMA SEHAT Jaminan Kesehatan Nasional SDMK

PROGRAM INDONESIA SEHAT ANUNG UNTUK PENGGERAKAN MALUT 2017

KONDISI SAAT INI SDM FASKES UKP DAN UKM Kekurangan tenaga (JENIS DAN JUMLAH) Distribusi tidak merata Kompetensi/ mutu belum optimal Pembinaan dan pengawasan blm optimal

Kekurangan (sesuai standar minimal) KEBUTUHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS (9 JENIS)PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2019 No Jenis Nakes Kekurangan (sesuai standar minimal) Penempatan Nakes 2019 Selisih ASN NS Tim NS Indv 1 Dokter 2.801 3.603 12 131 945 2 Dokter Gigi 4.561 1.254 75 -3.230 3 Perawat 5.036 5.739 49 529 1.281 4 Bidan 3.504 1.870 46 186 -1.402 5 Tenaga Kesmas 2.952 1.250 22 100 -1.580 6 Tenaga Kesling 2.696 933 27 196 -1.540 7 ATLM 3.507 1.099 45 240 -2.123 8 Tenaga Gizi 4.518 1.477 275 -2.720 9 Tenaga Kefarmasian 2.292 33 201 -808 Jumlah 31.867 18.475 282 1.933 -11.177

LANDASAN HUKUM SDM KESEHATAN UNDANG-UNDANG NO 5 TH 2014 TENTANG ASN PNS P3K UNDANG-UNDANG NO 14 TH 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS

PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN BERDASARKAN UU 23/2014 UPAYA KESEHATAN PUSAT SDM KESEHATAN TANGGUNG JAWAB PROVINSI SEDIAAN FARMASI, ALKES, & MAKANAN MINUMAN KAB/KOTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RANCANGAN PERATURAN PUPK Pengadaan Pendayagunaan Pengembangan mutu BINWAS PENGELOLAAN UKM DAN UKP

TEROBOSAN Pendayagunaan dokter spesialis ( pengganti WKDS) Penugasan khusus Pusat Nusantara Sehat berbasis Tim Nusantara Sehat Individu Penugasan Khusus Daerah ???

PERMASALAHAN PEMINAT PENUGASAN KHUSUS MASIH BELUM MAKSIMAL PENUGASAN KHUSUS OLEH DAERAH ?? BELUM MAKSIMAL LULUSAN POLTEKES KEMKES DIMANFAATKAN DALAM PENUGASAN KHUSUS ? BELUM MAKSIMAL PEMANFAATAN DANA BOK UNTUK REKRUTMEN SDM KESEHATAN

KESIMPULAN Faskes pemerintah masih belum sepenuhnya terisi tenaga kesehatan sesuai standar berdasar jumlah dan jenis Produksi SDM kesehatan dari Poltekes Kemkes seharusnya dapat memenuhi kebutuhan standar jumlah dan jenis SDMK DI FASKES PEMERINTAH Konstribusi poltekes langsung dalam KEPADA kemkes belum nyata

REKOMENDASI PERLU TEROBOSAN MEKANISME PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN LULUSAN POLTEKES KEMKES DALAM UPAYA PEMENUHAN STANDAR JUMLAH DAN JENIS SDM DI FASKES MENDORONG SECARA AKTIF POLTEKES PENCAPAIAN RENSTRA KEMENKES

TERIMA KASIH