Arahan Persiapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja & Reformasi Birokrasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Advertisements

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
AKUNTABILITAS KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
EVALUASI implementasi SAKIP
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
AKUNTABILITAS KINERJA
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4 4 SELAMAT DATANG PESERTA PENGUATAN SAKIP KABUPATEN ROKAN HULU PENGUATAN SAKIP KABUPATEN ROKAN HULU.
Materi Rapat Persiapan Evaluasi AKIP RB Tahun 2019
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Arahan Persiapan Penilaian Akuntabilitas Kinerja & Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2019 The right thing to do and the hard thing to do are usually the same. Steve Maraboli Tavip Agus R Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum 2019 Yogyakarta, 1 Oktober 2019

Reviu Capaian AKIP & RB s.d Tahun 2018

Nilai AKIP Pemda DIY “Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil sudah menunjukkan hasil yg sangat memuaskan” Beberapa catatan dan rekomendasi terkait penerapan budaya kinerja: Management resources meeting untuk memastikan alternatif yg efisien dan efektif dalam upaya mencapai target kinerja Supervisi pengumpulan data kinerja Pemberian tukin pegawai berdasarkan kinerja organisasi dan individu Kinerja sebagai dasar dalam menetapkan standar serta pengembangan kompetensi pegawai Sistem Pengendalian Internal yg dapat memitigasi resiko kegagalan pencapaian target kinerja Mengembangkan kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi 78,29 (BB) Komponen pengungkit Komponen hasil

Indeks Reformasi Birokrasi DIY 2016 - 2018 Beberapa kata kunci dalam rekomendasi laporan hasil evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi 2018: Evaluasi penerapan budaya Satriya untuk memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola Memperkuat agen perubahan Penerapan kebijakan dialog kinerja individu untuk memperkuat pengendalian internal Mendorong pelaksanaan program knowing your employee Reviu pelaksanaan proses bisnis dan SOP untuk memastikan perbaikan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas Inspektorat, tidak hanya sebagai over sight body semata, namun juga harus mampu memberikan in sight. Indeks Reformasi Birokrasi DIY 2016 - 2018 @2019

Implementasi AKIP & RB Pemda DIY

KERANGKA KERJA LOGIS DAN PENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (impact) PEMDA DAERAH TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD (Outcome - impact) SKPD SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN KEGIATAN (output) input Proses Proses Pencapaian Output Sumberdaya yang digunakan @2019 BIDANG SEKSI

CONTOH : Sasaran ke 4 RPJMD DIY MENINGKATNYA AKTIVITAS PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN INDIKATOR KINERJA : Pertumbuhan Ekonomi PROGRAM PEMDA : PENGEMBANGAN SEKTOR DOMINAN DIY @2019 PERTANIAN JASA INDUSTRI PENGOLAHAN SEKTOR DOMINAN

META PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGAN EKSPOR HIERARKI META PROGRAM RPJMD VISI DAN MISI DITURUNKAN SECARA BERJENJANG GUBERNUR SASARAN PEMDA Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan INDIKATOR SASARAN Pertumbuhan Ekonomi SETDA ASISTEN I ASISTEN II ASISTEN III PROGRAM PEMDA Pengembangan Sektor Dominan INDIKATOR PROGRAM PEMDA Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY ESELON II (OPD) SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negri INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY META INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH tahun n ESELON III PROGRAM Peningkatan dan pengembangan ekspor INDIKATOR PROGRAM Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n @2019

META PROGRAM Nilai ekspor DIY pada tahun N HIERARKI META PROGRAM @2019 INDIKATOR PROGRAM Nilai ekspor DIY pada tahun N TUJUAN PROGRAM Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB DIY diperlukan peningkatan perdagangan Luar Negeri. Perdagangan Luar Negeri merupakan pendorong peningkatan aktivitas ekonomi di DIY. Perkembangan ekspor menunjukkan tren yang positif. Komoditas unggulan ekspor DIY diantaranya pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit, minyak atsiri, kerajinan kertas, kerajinan kayu, papan kemas dan kerajinan batu dengan negara tujuan utama ekspor meliputi Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Belanda, Perancis, Australia, China dan India. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala yang menyebabkan belum optimalnya ekspor DIY, meliputi : Potensi IKM sebanyak 91.127 jumlah eksportirnya masih terbatas Kurangnya kemampuan IKM mengakses pasar Luar Negeri Minimnya pengetahuan IKM terkait perekonomian global @2019

Meningkatnya omset UKM HIERARKI METAPROGRAM ESELON IV KEGIATAN Pemasaran luar negeri TUJUAN KEGIATAN Mempromosikan produk unggulan IKM DIY dan meningkatkan akses pasar dan jejaring bisnis IKM. Sub kegiatan mencakup : Pameran produk IKM berskala ekspor Temu bisnis antara eksportir dengan buyer Kemitraan dengan KADIN Indonesia dan Luar Negeri INDIKATOR KEGIATAN Meningkatnya omset UKM META INDIKATOR KEGIATAN Dihitung dari peningkatan omset UKM sebelum melakukan Pameran produk IKM berskala ekspor dan temu bisnis antara eksportir dengan buyer @2019

META INDIKATOR DASAR MENYUSUN RENSTRA MEMASTIKAN RENSTRA SELARAS DGN RPJMD META INDIKATOR DASAR MENYUSUN RENSTRA TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET PER TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional dan Global Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan) Juta Rupiah 8.122.805 8.528.946 8.955.393 9.403.163 9.873.321 Meningkatnya industri pengolahan Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun N (atas dasar harga konstan) 12.151.563 2.637.626 13.143.131 3.668.856 14.215.611 @2019

Hal-hal Yang Perlu Dipersiapkan

Seluruh OPD Seluruh OPD agar segera melakukan koordinasi internal untuk memastikan implementasi SAKIP dan RB di internal masing-masing sudah berjalan dan terdokumentasi dengan baik Menyiapkan diri jika instansi nya menjadi sampel pada saat evaluasi dilakukan. Mengumpulkan softfile dokumen (scan/ save as pdf dokumen asli) yang meliputi: @2019 Dokumen Renstra OPD lengkap dengan cascading kinerjanya Dokumen Perjanjian Kinerja (Eselon II- Eselon III – Seluruh Eselon IV di salah satu Eselon III – Seluruh staf di salah satu eselon IV yang terkait) Dokumen SKP (Eselon II- Eselon III – Seluruh Eselon IV di salah satu Eselon III – Seluruh staf di salah satu eselon IV yang terkait) Dokumentasi terhadap pelaksanaan 8 area perubahan RB di level OPD (Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik)

Koordinator Materi/Leading Sector OPD Leading Sector Bappeda menyiapkan paparan progress implementasi AKIP Biro Organisasi menyiapkan progress implementasi RB pada 8 Area Perubahan Menkoordinir dan melakukan verifikasi terhadap softfile dokumen (scan/ save as pdf dokumen asli) dari seluruh OPD yang meliputi: @2019 No Dokumen Koordinator Materi/Leading Sector 1 Dokumen Renstra OPD lengkap dengan cascadingnya Bidang Perencanaan dan Bidang Mitra OPD di Bappeda 2 Dokumen SKP (Eselon II - Eselon III – Seluruh Eselon IV di salah satu Eselon III – Seluruh staf di salah satu eselon IV yang terkait) Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai BKD DIY 3 Dokumen Perjanjian Kinerja (Eselon II- Eselon III – Seluruh Eselon IV di salah satu Eselon III – Seluruh staf di salah satu eselon IV yang terkait Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda DIY 4 Dokumentasi terhadap pelaksanaan 8 area perubahan RB di level OPD

Catatan Khusus Sesuai catatan Kemenpan, implementasi RB dan AKIP harus sampai dengan level OPD, maka: Pastikan bahwa kinerja dalam RPJMD – Renstra – PK – SKP “mengalir” / terlihat benang merahnya Khususnya untuk implementasi reformasi birokrasi, bisa memperlihatkan apa yang sudah dilakukan Pemda dan apa yang dilakukan di level OPD pada 8 area perubahan , misal untuk: @2019 Area Perubahan RB Level Pemda Level OPD Manajemen Perubahan Siapa yang mengawal? Apa yg dilakukan? Hasilnya seperti apa? Biro Organisasi Menyusun Roadmap RB , Lomba budaya kerja SATRIYA ??????? Kepala OPD Menyusun Rencana Aksi di semua OPD, menunjuk agen Perubahan , Quickwin budaya kerja SATRIYA di OPD

Progress Reformasi Birokrasi

Penguatan RB Pemda DIY (ctt Penguatan RB Pemda DIY (ctt. Kemenpan: apa yang sudah dilakukan oleh Pemda pada masing-masing area, inovasi yg dilakukan/apa yg lebih baik dari sebelumnya? ) Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Layanan Publik @2019 Biro Organisasi Agar Mengkoordinir Materi

Progress SAKIP

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemda (ctt. Kemenpan: apa yang sudah dilakukan oleh Pemda pada masing-masing area, inovasi yg dilakukan/apa yg lebih baik dari sebelumnya? ) @2019 Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja BAPPEDA agar mengkoordinir materi

Tindak Lanjut atas Catatan & Rekomendasi Tahun 2018

Supervisi pengumpulan data kinerja Beberapa catatan dan rekomendasi terkait penerapan budaya kinerja (LHE AKIP 2018) : Management resources meeting untuk memastikan alternatif yg efisien dan efektif dalam upaya mencapai target kinerja Supervisi pengumpulan data kinerja Pemberian tukin pegawai berdasarkan kinerja organisasi dan individu Kinerja sebagai dasar dalam menetapkan standar serta pengembangan kompetensi pegawai Sistem Pengendalian Internal yg dapat memitigasi resiko kegagalan pencapaian target kinerja Mengembangkan kinerja sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Beberapa kata kunci dalam rekomendasi laporan hasil evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi 2018: Evaluasi penerapan budaya Satriya untuk memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola Memperkuat agen perubahan Penerapan kebijakan dialog kinerja individu untuk memperkuat pengendalian internal Mendorong pelaksanaan program knowing your employee Reviu pelaksanaan proses bisnis dan SOP untuk memastikan perbaikan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas Inspektorat, tidak hanya sebagai over sight body semata, namun juga harus mampu memberikan in sight. BAPPEDA Menggkoordinir Tindaklanjutnya Biro Organisasi Menggkoordinir Tindaklanjutnya

Terima Kasih