PERATURAN PERUNDANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
MENURUT HUKUM INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
o j k Otoritas jasa keuangan
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Lanjutan Kuliah HTN ke II
Kontrak dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen Konstruksi Pertemuan 05
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Oleh: Iskandar Muda, S.H., M.H.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I
KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH
Undang-Undang bidang puPR
OLEH KELOMPOK KAYU PUTIH
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Hukum Untuk Anak Remaja
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM SERTA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN DAERAH oleh: ADI.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi KEMENTERIN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
Dasar Hukum koperasi di indonesia
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
Undang-Undang bidang puPR
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
(sebagai urusan pemerintahan)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
DASAR HUKUM REKLAMASI RAWA
PENGERTIAN Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
BAB 1 DAN BAB 2 KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN PETERNAKAN 1.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
MASUKAN UNTUK RUU PERTANAHAN
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
REFORMASI DAN PENATAAN REGULASI DAERAH
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

PERATURAN PERUNDANGAN PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI © Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2018

UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN Pencabutan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh MK Undang-undang No. 7/Th. 2004 tentang Sumber Daya Air yang diterbitkan Pemerintah sejak 18 Maret 2004, oleh Mahkamah Konstitusi telah dicabut atau dibatalkan berlakunya dengan Surat Keputusan No. 85/PUU-XII/2013 pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015. PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN Berlakunya Kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Diatas telah diinformasikan bahwa dengan adanya Keputusani Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU – XII/2013, tanggal ...................... tentang Pembatalan Undang-Undang SDA No. 7/Th. 2004 agar tidak terjadi kekosongan hukum hingga adanya pembentukan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru, Mahkamah Konstistusi memberlakukan kembali Undang-Undang No. 11/ Th. 1974 tentang Pegairan beserta Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang No. 11/Th. 1974 tentang Pengairan terdiri atas 12 Bab dengan 17 Pasal. PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

UU NO. 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN Undang-Undang tentang Pengairan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Sederhana, tetapi cukup dapat mencakup prospek masa depan yang jauh, sesuai dengan keadaan menurut waktu dan tempat. Mengandung kebijaksanaan untuk menjadi dasar bagi peraturan-peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Mencakup semua segi di bidang pengairan, agar betul-betul dapat dijadikan dasar bagi peraturan-peraturan untuk masing-masing segi, yang pengaturannya lebih lanjut akan diatur tersendiri. PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 11 TAHUN 1974 Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Masa Transisi PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 11 TAHUN 1974 Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Masa Transisi PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 11 TAHUN 1974 Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Masa Transisi PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 11 TAHUN 1974 Peraturan Pemerintah No. 27 /Th. 1991 tentang “ Rawa “ Wilayah negara kita memiliki bcberapa daerah rawa yang sangat luas, terutama terdapat di pulau-puiau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lrian Jaya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang merupakan landasan pokok untuk. Menyelenggarakan pengaturan mengenai air dan sumber air, ditetapkan rawa merupakan salah satu sumber air. PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO. 11 TAHUN 1974 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang “ Sungai “ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah mengatur landasan pokok dalam menyelenggarakan pengaturan mengenai air dan sumber air. Beberapa Peraturan pelaksanaan- dari undang-undang tersebut telah ditetapkan yaitu Peraturan Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi dan dan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

UNDANG-UNDANG LAINNYA Undang-Undang Lainnya yang terkait dengan Sumber Daya Air Air beserta sumber-sumber airnya berfungsi untuk menunjang pertumbuhan beberapa sektor Industri, Pariwisata, sektor Enerji, dll, sehingga cukup banyak Undang-undang lainnya yang terkait dengan Sumber Daya Air. Undang-undang tersebut, diantaranya : Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI © Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2018