bidang advoKaSI KESEJAHTERAAN ,ETIKA & PROFESI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA ( P2K3 )
Advertisements

Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
SERIKAT PEKERJA DAN ORGANISASI BURUH DI INDONESIA
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
HUBUNGAN INDUSTRIAL(IAE40067) Kuliah 1
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Persyaratan Substantif, Teknis,
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XI) MOGOK KERJA DAN LOCK OUT
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
HIMA KEPERAWATAN BANDUNG
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
MODUL II KEBIJAKAN UPAH & GAJI Upah (UU no. 13 thn 2003)
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
“Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya”
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
MODUL I PENDAHULUAN & KETENAGAKERJAAN Manajemen Perburuhan
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
Penyelesaian Perselihan Perburuhan (P3) dan PHK
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
Federasi Serikat Buruh
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
MSDM Hubungan Industrial
Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
STANDAR PENGELOLA PKBM
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN BPD Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang.
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-Undangan
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
MOGOK KERJA DAN LOCK OUT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Hubungan Industrial Pancasila
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang.
Transcript presentasi:

bidang advoKaSI KESEJAHTERAAN ,ETIKA & PROFESI PENGDA PARI JATIM Rakerda Pengda PARI Jatim Yello Hotel Sby, Tgl.21-22 September 2019

DASAR HUKUM Dasar Hukum Advokasi: Undang-Undang No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan : Pasal 1 poin c Undang-Undang No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta : Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Bab II Asas, Sifat dan Tujuan,  pasal 4,Ayat (1) ,(2) Bab VI Hak dan Kewajiban Pasal 25,Ayat (1) Bab VI pasal 27 Undang-Undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang : Penjelasan Pasal 3 ayat (3)  PP No.12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) : Pasal 38 Kepmenaker No. Kep.15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan : Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin b Kepmenaker No. Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan : Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  ketenaga- kerjaan : Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6)(17)(18)(22), Bab XI Hubungan Industrial bagian Kesatu Umum pasal 102 ayat (2) Pasal 103 dan Pasal 136 ayat (1)(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial: Bab I pasal 1 ayat (1)(2)(3)(4)(5)&(7) , Pasal 87 Add a Footer

VISI & MISI VISI : MISI : MOTTO : Sebagai mediator Anggota OP dengan para Stakeholder dan roda penggerak bersama untuk mewujudkan Radiografer yang ber etika, kritis, professional. MISI : Merumuskan program kerja berdasarkan tugas dan fungsi Bidang Advokasi dan kesejahteraan Melakukan pengembangan kompetensi anggota bidang Advokasi kesejahteraan Etika dan Profesi Melakukan fungsi advokasi yang kolaboratif untuk seluruh Anggota OP PARI atas kebijakan OP Menjaring aspirasi yang disampaikan oleh Anggota OP PARI Memberikan rekomendasi atas penyikapan kebijakan atau permasalahan yang sedang menjadi isu Menjadi konseling bagi anggota OP yang bermasalah Membina hubungan internal dengan seluruh bidang OP PARI Membina hubungan eksternal dengan seluruh Stake holder MOTTO : “ IKHLASKAN DIRI UNTUK MENGABDI DEMI MEWUJUDKAN RADIOGRAFER JAWA TIMUR YANG BERETIKA, KRITIS DAN PROFESIONAL “  

FUNGSI BIDANG ADVOKASI KESEJAHTERAAN ETIKA & PROFESI Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi anggota Organisasi PARI Jatim Memberikan bantuan hukum secara langsung kepada anggota yang memerlukan dalam perselisihan hubungan kerja Selaku kuasa/wakil dari anggota OP PARI Jatim di Lembaga bantuan Hukum. Memberikan penyuluhan dan informasi di bidang hukum Mengawasi pelaksanaan peraturan dibidang ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap kebijakan manajemen RS, Lab, Klinik tempat radiografer bekerja. Menerima keluhan dan pengaduan anggota OP PARI Jatim dan menindaklanjutinya Memberikan saran-saran dan pendapat hukum/legal opinion terhadap organisasi Meningkatkan kualitas Anggota OP untuk memiliki sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan terhadap masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG ADVOKASI, KESEJAHTERAAN, ETIKA & PROFESI URAIAN TUGAS STRUKTUR ORGANISASI BIDANG ADVOKASI, KESEJAHTERAAN, ETIKA & PROFESI Tugas Ketua Bidang : Memimpin Rapat Kerja bidang Advokasi, kesejahteraan, etika dan profesi Membuat rencana program kerja Bidang Memberikan laporan kepada ketua umum perihal hasil kerja bidang Memimpin dan Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan Program kerja bidang yang diusulkan Memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja bidang kepada Ketua OP Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan ketua OP KEPALA BIDANG ADHI ARTONO, S.Tr.Kes ANGGOTA 1 SETIYO WIDI, Amd.Rad, S.H ANGGOTA 2 Sentot Alibasyah Ribut SEKRETARIS BIDANG MICROTIN, Amd.Rad Tugas Sekretaris : Melakukan tugas-tugas pencatatan /notulensi kegiatan bidang Menginventarisasi surat keluar dan masuk ke bidang advokasi Membantu ketua bidang dalam membuat laporan kinerja bidang advokasi kesejahteraan etika dan profesi Bersama – sama membuat Program kerja Bidang advokasi kesejahteraan etika dan profesi Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua bidang Add a Footer

Pengalaman Organisasi Sumber daya manusia No NAMA JABATAN Pengalaman Organisasi 1 Adhi Artono,Str Kes Kepala Ruangan Instalasi Radiologi RSUD SIdorajo Ketua SPI 2016-2017 Anggota Bid Advokasi Pengda PARI JATIM Ketua Pengcab Sidoarjo 2015-2019 2 Microatin,Amd.Rad,ST Radiologi IRD RSUD dr Sutomo Bendahara Pengcab Surabaya Saat ini 3 Sentot Alibasyah,ST RS Karsa Husada Batu 4 Achmad Ribut Triwoto,Amd Rad,ST,MT,MM Kasubdep Radiodiagnostik RSAL 5 Setyo Widhi Nugroho,Amd Rad,SH Radiografer RS M Saleh Kota Probolinggo Anggota Advokasi Pengda PARI JATIM Add a Footer

Lanjutan Tupoksi Tugas Anggota : Melaksanakan kegiatan bidang Advokasi kesejahteraan Etika dan Profesi seuasi program kerja. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang kepada ketua bidang Mengikuti rapat bidang secara berkala Bersama-sama merencanakan program kegiatan bidang Memberikan laporan pelaksanaan kerja kepada Ketua bidang Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua Bidang

PROG KERJA BIDANG ADVOKASI TAHUN 2019 No Kegiatan BULAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Update data STR & SIKR Radiografer se Jatim Non budgeting 2. Rapat rutin bidang Disesuaikan kondisi, lokasi dan keuangan Pengda PARI Jatim 3. Rapat Kerja 4. Pendataan prijinan modalitas yg beroperasi di Jatim Non budgeting 5. Sosialisasi SK Standar Pengupahan Radiografer & UU yg berkaitan dengan radiografer 6. Membuat alur dan prosedur apabila terjadi permasalahan anatar radiografer dengan pemilik instalasi radiologi

PROG KERJA BIDANG ADVOKASI TAHUN 2019 No Kegiatan BULAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7. Menjalin kerjasama dengan Dinkes Kab/kota dalam hal pemantauan kelayakan instalasi radiologi dalam proses pengajuan rekomendasi PARI Biaya Akomodasi per orang disesuaikan dengan lokasi dan kondisi keuangan Pengda PARI Jatim 8. Membuat alur dan prosedur apabila terjadi permasalahan anatar radiografer dengan pemilik instalasi radiologi Non budgeting 9. Membuat Media Sosial bid.Advokasi Anggaran bidang IT dan OP Add a Footer

CARA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA No. KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN CARA PELAKSANAAN 1. Update data STR & SIKR Radiografer se Jatim Terlaksana Tahun 2019 Koordinasi dengan Bidang OP Pengda PARI Jatim 2. Rapat rutin bidang Advokasi Terlaksana rapat rutin bidang advokasi minimal 3 kali / tahun Semua anggota bidang advokasi Merencanakan kegiatan rapat rutin bidang advokasi membahas permasalahan yg sedang menjadi isu 3. Rakerda dengan seluruh bidang Pengda PARI Jatim Terlaksana 2 kali / tahun 4. Pendataan prijinan modalitas yg beroperasi di Jatim Terlaksana tahun 2019 5. Sosialisasi SK Standar Pengupahan Radiografer & UU yg berkaitan dengan radiografer Sosialisasi Terlaksana minimal 2 kali / tahun Thn 2019 - 2020 Sosialisasi melalui sosial media Pengda PARI Jatim dan melalui seminar / Workshop yg dilaksanakan Pengda PARI Jatim 6. Penguatan internal bidang : Pelatihan keadvokasian bagi anggota Brainstorming ttg Advokasi, kesejahteraan Etika dan Profesi dengan konsultan bidang hukum PARI Jatim Minimal 2 orang telah melaksanakan pelatihan bidang advokasi Th 2019 -2020 Mendapatkan informarsi Pelatihan bidang Advokasi dari media maupun konsultan hukum Pengda PARI Jatim Add a Footer

CARA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA No. KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN CARA PELAKSANAAN 7. Membuat alur dan prosedur apabila terjadi permasalahan anatar radiografer dengan pemilik instalasi radiologi Ada SPO / alur pengaduan permasalahan radiografer ke Bidang Advokasi Pengda PARI tahun 2019. Membuat Alur dan SPO pelayanan bidang advokasi bagi Radiografer 8. Menjalin kerjasama dengan Dinkes Kab/kota dalam hal pemantauan kelayakan instalasi radiologi dalam proses pengajuan rekomendasi PARI Ada sosialisasi ke semua Pengcab ttggpelaksanaan MOU dengan Dinkes Kab/kota minimal 2 kali tahun 2019 -2020 Merencanakan Draft MOU dan bentuk kegiatan sosialisasi baik kpd Dinkes Kab/kota 9. Membuat Media sosialisasi bidang advokasi Pengda PARI Jatim Bidang Advokasi telah memanfaatkan 100 % Website yg sudah ada dengan materi regulasi, SPO di bidang Advokasi. Membuat materi ttg Semua Regulasi , Alur dan SPO di bidang ke advokasian Add a Footer

THANK YOU IKHLASKAN DIRI UNTUK MENGABDI DEMI MEWUJUDKAN RADIOGRAFER JAWA TIMUR YANG BERETIKA, KRITIS DAN PROFESIONAL Add a Footer