MLM ASPEK PERPAJAKAN Multi Level Marketing PJ.091/PL/S/008/2018-00.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Advertisements

Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pendahuluan PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk.
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
1 Pertemuan 11 SPT TAHUNAN Matakuliah: A0572/ Perpajakan Tahun: 2005 Versi: Revisi 1.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
ASPEK PERPAJAKAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN
PENGANTAR PERPAJAKAN ORGANISASI NIRLABA
Materi 8.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
( ANGSURAN PAJAK YANG DIBAYAR SENDIRI WP )
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
Pajak Penghasilan Pasal 25
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PPh Pasal 25.
PPh PASAL 26.
IV PEMBAYARAN PAJAK.
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
DJP ONLINE.
Sesi 13 PPh Pasal 28/29/25 Hafiez Sofyani, M.Sc..
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Kewajiban Setor dan Lapor
Materi 9.
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
Pengendalian Kredit Pajak 7
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
Soal1 Tn. Budi baru mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT
PENGHITUNGAN PPh ORANG PRIBADI SEBAGAI PENGUSAHA
PPh 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PENSIUNANNYA
PPh 4 ayat 2 & PPh 15 Perpajakan 2 21/09/2015.
KULIAH KE – 9 & 10 PENETAPAN DAN KETETAPAN
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
PPh PASAL 25.
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
Materi 11.
STP dan Ketetapan Pajak
WP OP MEMPUNYAI PENGHASILAN SEBAGAI PEGAWAI DAN PENGUSAHA (PEMBUKUAN)
Materi 8.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN.
PPh PASAL 25 RIZKI DEAN FAISAL FATHONI FAUZI ONOVIO.
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PPh Pasal 25.
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Angsuran Pajak Dalam tahun Berjalan PPh Ps. 25.
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
Materi 11.
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
MATA KULIAH: PERPAJAKAN
Pajak Penghasilan atas Bonus MLM
PAJAK PENGHASILAN.
PPh Pasal 25.
PAJAH PENGHASILAN FINAL
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH
Diagram Konteks Keterangan: Dalam proses penggajian terdapat 7 entitas yaitu : karyawan, departemen sumber daya manusia, departemen penggajian, buku.
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Aspek Perpajakan Katering
Transcript presentasi:

MLM ASPEK PERPAJAKAN Multi Level Marketing PJ.091/PL/S/008/2018-00

what is? Interaksi dimulai dengan “Apa itu MLM (Multi Level Marketing)?” Ditanyakan ke peserta sambil menampung masing-masing jawaban dan diakhiri dengan “Jadi menurut teman2, MLM sendiri adalah –rangkuman dari jawaban peserta-”

DIRECT LEVEL SELLING MULTI MARKETING Tahukah rekan-rekan, menurut kacamata Pajak bahwa kegiatan MLM sendiri terbagi dua, yaitu: PENJUALAN LANGSUNG (DIRECT SELLING) adalah proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen (biasanya dengan datang langsung ke rumah konsumen, tempat kerja konsumen dan tempat lain di luar lokasi permanen pengecer) oleh penjual. MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

PAJAK SAYA GIMANA NEH? Setelah mengetahui MLM dari kacamata pajak, apa yang harus teman2 lakukan?

DAFTAR HITUNG SETOR LAPOR Jelaskan kewajiban2 tersebut secara singkat SETOR LAPOR

DAFTAR daftar online di https://ereg.pajak.go.id Jelaskan mengenai mekanisme pendaftaran di KPP dan online Beserta jelaskan syarat NPWP untuk WP Pekerjaan bebas berupa FC KTP / KK SKU dari pemberi kewenangan (min. kelurahan) –jika diperlukan dengan datang ke Kantor Pajak sesuai KTP/ daftar online di https://ereg.pajak.go.id

HITUNG x - x BRUTO PPh Pasal 17 MULTI LEVEL MARKETING Penghasilan PAJAK TAHUNAN MULTI LEVEL MARKETING 1 2 (50%) 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak 4 PEREDARAN BRUTO x NORMA - x Tarif Progresif Pasal 17 PER-17/PJ/2015 PMK-101/PMK.010/2016 Dijelaskan mengenai pajak tahunan sesuai tarif pasal 17 UU PPh Dengan opsi ketentuan menggunakan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) jika tidak melakukan pembukuan Penghasilan bruto dikali norma PER-17/PJ/2015, beda pekerjaan beda norma Lalu dikurangi PTKP (jelaskan mengenai PTKP 2017 per bulan 4.5jt dan per tahun 54jt) Kemudian dikali tarif pasal 17 UU PPh (dijelaskan rinci di slide selanjutnya)

HITUNG s.d. 50jt > 50jt s.d. 250jt > 250jt s.d. 500jt > 500jt Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan PPh PAJAK TAHUNAN MULTI LEVEL MARKETING s.d. 50jt > 50jt s.d. 250jt > 250jt s.d. 500jt > 500jt 05% 15% 25% 30% Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide

12 HITUNG 25 PPh MULTI LEVEL MARKETING atau total bulan dalam PASAL MULTI LEVEL MARKETING PPh terutang di SPT Tahunan terakhir dikurangi dengan PPh Ps.21, PPh Ps.22, PPh Ps.23, dan PPh yang dibayar di LN sesuai Ps.24 PPh PAJAK TAHUNAN 12 Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide atau total bulan dalam satu tahun pajak

HITUNG PPh KEGIATAN MLM CONTOH PAJAK TAHUNAN KEGIATAN MLM Adrian, masih single, selama tahun 2018 memperoleh penghasilan dari kegiatan Multi Level Marketing (MLM) dengan PT SUIKODEN. Pada bulan Januari 2019 diketahui bahwa penghasilan dari kegiatan MLM selama tahun 2018 sebesar Rp308.000.000 Bagaimana aspek perpajakan dan cara pelaporan Adrian? Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide

HITUNG PPh KEGIATAN MLM CONTOH PAJAK TAHUNAN KEGIATAN MLM Penghasilan dari kegiatan MLM tahun 2018 Rp308.000.000 Penghitungan Pajak Penghasilan kegiatan MLM tahun 2018 ((Peredaran Bruto x 50%) – PTKP) x Tarif ((Rp308.000.000 x 50%) – PTKP) x Tarif = (Rp154.000.000 – PTKP) x Tarif = (Rp154.000.000 – Rp54.000.000) x Tarif = Rp100.000.000 x Tarif 5% x Rp50.000.000 = Rp 2.500.000 10% x Rp50.000.000 = Rp 5.000.000 = Rp 7.500.000 dilaporkan pada SPT Tahunan dan menjadi dasar angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun 2019 Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide Jangan lupa diingatkan mengenai PPh Pasal 25

SETOR ebilling eBILLING TELLER / CUSTOMER SERVICE BANK LAYANAN BILLING SMS ID BILLING *141*500# KRING PAJAK 1500200 INTERNET BILLING DJP PENYEDIA JASA (ASP) Dijelaskan mengenai sistim pembayaran melalui ebilling dengan KAP dan KJS masing2 PP46 KAP 411128 KJS 420 PPh Ps.25 KAP 411125 KJS 100 PPh Tahunan KJS 200 Dan saluran ebilling sesuai keterangan gambar di slide INTERNET BANKING

SETOR Setor ke mana? Tempat Setor TELLER BANK / KANTOR POS ATM / MINI ATM MOBILE BANKING Dapat diakses oleh nasabah BPD Bali INTERNET BANKING AGEN BRANCH BANKING Dapat dilayani oleh BRIlink Dijelaskan sedikit dan ditekankan pembayaran/penyetoran bukan ke Kantor Pajak apalagi Petugas Pajak

SETOR PPh Ps.25 Jatuh Tempo Setoran setiap bulan berikutnya Jatuh tempo setoran PPh Ps.25 per bulan adalah sama tgl 15 bulan berikutnya

20 LAPOR SPT MASA Jatuh Tempo Tanggal Bulan Berikutnya Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide PPh Ps.25 menggunakan bukti bayar/ SSP kosong (jika tidak ada setoran)

31 LAPOR SPT TAHUNAN Jatuh Tempo Tanggal FORMULIR 1770 Bulan Maret Tahun Berikutnya Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide FORMULIR 1770 Batas pemberitahuan penggunaan Norma

Rabat / Bonus / Komisi Penjualan REMINDER BUKTI POTONG Rabat / Bonus / Komisi Penjualan merupakan penghasilan yang terutang dan harus DIPOTONG PPh Pasal 21 oleh perusahaan MLM (sebagai Pemotong). Bukti Potong Dijelaskan sesuai dengan keterangan slide Dilaporkan dalam SPT Tahunan

SIKLUS DAFTAR HITUNG SETOR LAPOR Overview Berikan rangkuman/kesimpulan dari presentasi yang telah dilakukan Refresh kembali ingatan peserta bahwa siklus perpajakan MLM adalah sebagai berikut sesuai yang diterangkan di slide ini SIKLUS Perpajakan Multi Level Marketing Overview

Setelah mengetahui MLM dari kacamata pajak, apa yang harus teman2 lakukan?

My First Template PERINGATAN: Slide ini merupakan materi penyuluhan yang dipersiapkan oleh Direktorat P2Humas untuk kepentingan dinas. Softcopy materi dapat dibagikan kepada Wajib Pajak hanya dalam format pdf. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara materi dalam slide ini dengan peraturan perpajakan, maka pelaksanaannya mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.